Senin (9/10) Dalam rangka evaluasi kinerja capaian Lelang dan Target Lelang Semester II di tahun 2023, KPKNL Bukittinggi menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) Pelaksanaan Lelang pada Senin, 09 Oktober 2023. Adapun peserta FGD adalah perwakilan perbankan di wilayah kerja KPKNL Bukittinggi.

Dalam sambutan pembukaan, Kepala KPKNL Bukittinggi, Andi Soegiri menyampaikan pentingnya pelaksanaan FGD sebagai sarana dalam membangun kerja sama yang baik dan profesional antara KPKNL Bukittinggi dengan pihak perbankan.  Selanjutnya, disampaikan pula bahwa Lelang Hak Tanggungan memiliki resiko timbulnya gugatan di pengadilan sehingga hal ini perlu dimitigasi dengan baik oleh pelelang dan perbankan sehingga tidak merugikan pemenang lelang. Sambutan ditutup dengan harapan bahwa lelang dapat dilaksanakan dengan lebih cepat namun tetap memperhatikan mekanisme pelaksanaan lelang.

Acara kemudian dilanjutkan dengan penyampaian 10 minutes against corruption yang disampaikan oleh seksi KI sebagai bagian dari internalisasi nilai nilai anti korupsi di lingkungan KPKNL Bukittinggi. Materi antikorupsi yang diangkat adalah mewujudkan budaya anti gratifikasi dalam pelayanan lelang. Setiap tahapan proses lelang, pelelang harus bisa menolak setiap pemberian yang berasal dari stakeholder, dalam hal ini adalah penjual maupun pembeli lelang.

Disampaikan juga bahwa terdapat titik-titik rawan dalam lelang, antara lain saat penetapan jadwal lelang, pengurusan SKT, dan kegiatan pasca lelang seperti penerbitan risalah lelang

Memasuki acara inti, kegiatan diskusi dipimpin oleh Pejabat Fungsional Pelelang Ahli Muda KPKNL Bukittinggi, Hendri Gunawan Lubis. Dalam diskusi disampaikan bahwa Capaian Risalah Laku sampai Bulan September 2023 adalah sebanyak 65 frekuensi dan untuk Lelang Tanpa Ada Penawaran (TAP) adalah sebanyak 227 frekuensi dengan realisasi pokok lelang sebesar Rp 8.942.455.106 dan bea lelang sebesar Rp 409.424.398. Berdasarkan YoY terdapat penurunan trend dibandingkan tahun lalu. Selain itu juga dibahas permasalahan-permasalahan yang sering dijumpai oleh pihak perbankan dalam melaksanakan lelang Hak Tanggungan, antara lain terkait pungutan PPN 1,1