SELAYANG PANDANG

KPKNL BUKITTINGGI

SEJARAH SINGKAT

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)Bukittinggi terbentuk pada tahun 2002 dengan nama Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) Bukittinggi berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor445/KMK.01/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah DirektoratJenderal Piutang dan Lelang Negara dan Kantor Pelayanan Piutang dan LelangNegara. KPKNL Bukittinggi pada saat itu merupakan unit pelayanan vertikal dibawah Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara (DJPLN). Pada tahun 2006,berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PKM.06/2006 tentang Organisasidan Tata Kerja Departemen Keuangan terjadi reorganisasi dengan adanya perubahan nomenklatur dari DJPLN menjadi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN).Perubahan tersebut juga mengakibatkan berubahnya nomenklatur KP2LN Bukittinggimenjadi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bukittinggi. KPKNLBukittinggi merupakan instansi vertikal DJKN di bawah Kantor Wilayah Riau,Sumatera Barat dan Kepulauan Riau (Kanwil DJKN RSK). Sejak 27 Januari 2014 KPKNL Bukittinggi telah menempati gedung baru dengan alamat di Jalan Muhammad Yamin Nomor 60 Aur Kuning, Bukittinggi.

VISI, MISI & TUGAS

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, KPKNL Bukittinggi senantiasa berpegang teguh pada visi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, yaitu:

_{“Menjadi pengelola kekayaan negara yang produktif secara optimal untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.}

Untuk menjalankan visi tersebut, KPKNL Bukittinggi melaksanakan misi yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, yakni :

1. Mewujudkan optimalisasi penerimaan, efisiensi pengeluaran dan efektivitas pengelolaan Kekayaan Negara; 
2. Mengamankan Kekayaan Negara secara fisik, administrasi dan hukum;
3. Meningkatkan tata kelola dan nilai tambah pengelolaan investasi pemerintah;
4. Mewujudkan nilai Kekayaan negara yang wajar dan dapat dijadikan acuan dalam berbagai keperluan;
5. Melaksanakan pengurusan Piutang Negara yang efektif, transparan dan akuntabel;
6. Mewujudkan lelang yang transparan yang efisien, akuntabel, adil dan kompetitif sebagai instrument jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 263/PMK.01/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, KPKNL Bukittinggi mempunyai tugas melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara dan lelang. Dalam menjalankan tugas, KPKNL Bukittinggi menyelenggarakan 14 (empat belas) fungsi, sebagai berikut : 

1. Inventarisasi, pengadministrasian, pendayagunaan, pengamanan kekayaan negara; 
2. Registrasi, verifikasi dan analisa pertimbangan permohonan pengalihan serta penghapusan kekayaan negara;
3. Registrasi penerimaan berkas, penetapan, penagihan, pengelolaan barang jaminan, eksekusi, pemeriksaan harta kekayaan milik penanggung hutang/penjamin hutang; 
4. Penyiapan bahan pertimbangan atas permohonan keringanan jangka waktu dan/ atau jumlah hutang, usul pencegahan dan penyanderaan penanggung hutang dan/atau  penjamin hutang serta penyiapan data usul penghapusan piutang negara;
5. Pelaksanaan pelayanan penilaian;
6. Pelaksanaan pelayanan lelang;
7. Penyajian informasi di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara dan lelang;
8. Pelaksanaan penetapan dan penagihan piutang negara serta pemeriksaan kemampuan penanggung hutang atau penjamin hutang dan eksekusi barang jaminan; 
9. Pelaksanaan pemeriksaan barang jaminan milik penanggung hutang atau penjamin hutang serta harta kekayaan lain;
10. Pelaksanaan bimbingan kepada Pejabat Lelang;
11. Inventarisasi, pengamanan, dan pendayagunaan barang jaminan;
12. Pelaksanaan pemberian pertimbangan dan bantuan hukum pengurusan piutang negara dan lelang;
13. Verifikasi dan pembukuan penerimaan pembayaran piutang negara dan hasil lelang; dan
14. Pelaksanaan administrasi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang. 

MOTTO : "GADANG"

KPKNL Bukittinggi senantiasa bekerja dengan GIGIH, penuh ANTUSIAS serta DEDIKASI tinggi dan memegang AMANAH untuk memberikan rasa NYAMAN kepada pengguna jasa dalam rangka menciptakan GOOD GOVERNANCE. 

STRUKTUR ORGANISASI

Saat ini, KPKNL Bukittinggi dipimpin oleh Kepala Kantor, Hermawan Sukmajati, dibantu oleh Kepala Subbagian Umum, Melly Maiesta; Kepala Seksi Pengelola Kekayaan Negara, Novera Bona Putra; Kepala Seksi Pelayanan Penilaian, M. Irfan Ardiansyah; Kepala Seksi Piutang Negara, Agustami; Kepala Seksi Pelayanan Lelang, Chrisnandar; Kepala Seksi Hukum dan Informasi, Dian Marudut; Kepala Seksi Kepatuhan Internal, Januardo. S; 3 Pejabat Fungsional; dan 22 orang Pelaksana.