Jakarta, 14 Maret 2023 – Mendekati akhir Kuartal I 2023, PMI Global mulai membaik meski belum ekspansif. PMI
Indonesia masih berada di zona ekspansi bersama Tiongkok dan Vietnam yang juga
pulih, sementara sebagian negara besar masih di zona kontraksi. Selanjutnya,
harga komoditas masih volatile dengan harga energi dalam tren
menurun. Risiko global juga masih dibayangi oleh tingginya inflasi di negara
maju yang masih jauh di atas suku bunga acuan, sementara di negara berkembang,
inflasi sudah berada di bawah suku bunga acuan.
Ekonomi
Indonesia Diperkirakan Tumbuh Stabil di Kuartal I 2023
Prospek ekonomi
domestik yang masih kuat ditunjukkan oleh PMI Manufaktur Indonesia yang berada
pada level ekspansif 18 bulan berturut-turut (Februari mencapai 51,2).
Selanjutnya, Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) stabil di tingkat yang tinggi,
yaitu 122,4. Hal ini menunjukkan keyakinan ekonomi ke depan yang masih optimis.
Selain itu, pertumbuhan kredit (Konsumsi, Investasi, dan Modal Kerja) masih
berada pada level yang tinggi, masing-masing 9,3 persen 11,4 persen dan 10,1
persen per akhir Januari. Demikian pula penjualan kendaraan mobil dan motor
secara wholesale (yoy) yang juga masih melanjutkan pertumbuhan yang tinggi,
yaitu masing-masing sebesar 56,3 persen untuk motor dan 7,4 persen untuk mobil.
“Ini merupakan optimism karena masyarakat, terutama yang menengah, sudah
melakukan belanja barang-barang tahan lama seperti motor atau kendaraan. Ini
menggambarkan daya belinya menunjang kemampuan mereka untuk melakukan konsumsi.
Ini yang akan kita jaga terus, karena ini yang akan menjadi salah satu fondasi
menjaga growth momentum kita yang sangat baik tahun lalu yaitu 5,3 persen,”
jelas Menkeu pada Konferensi Pers APBN Kinerja dan Fakta (KiTa) Edisi Maret
2023 di Aula Mezanin, Jakarta (14/03)
Selanjutnya,
tingkat inflasi masih terjaga. Laju inflasi Indonesia masih moderat
dibandingkan negara peers. Pengendalian inflasi pangan terus diperkuat untuk
menjaga stabilitas harga terutama di masa Hari Besar Keagamaan dan Nasional
(HBKN). Ekonomi Indonesia diperkirakan tumbuh stabil di SP–25/KLI/2023 Kuartal
I 2023, sejalan dengan proyeksi dari berbagai lembaga internasional untuk tahun
2023 yang berada di rentang 4,7 s.d. 5,0 persen (yoy) untuk tahun 2023. Di
pasar keuangan, kinerja Rupiah dan pasar SBN terjaga. Dollar Index secara year-to-date
(ytd) mulai bergerak positif, nilai tukar Rupiah tetap melanjutkan tren
apresiasi sejak awal tahun 2023 (menguat 1,3 persen). Selanjutnya, kinerja
pasar SBN domestik terjaga didukung likuiditas domestik yang cukup ample
dan mencatatkan inflow secara ytd (Rp33,97 T), sehingga mendorong tren
penyempitan spread LCY. Dibanding beberapa negara EM, posisi yield Indonesia
relatif moderat. Namun demikian, dinamika pasar keuangan dan sentimen global
masih perlu dicermati terutama terkait dampak rambatan atas isu stabilitas
perbankan AS
Tren Belanja
APBN hingga Februari 2023 Positif
Sampai dengan
28 Februari 2023, belanja negara tercapai sebesar Rp287,8 T atau 9,4 persen
Pagu APBN (Pagu), tumbuh 1,8 persen (yoy). Realisasi belanja pemerintah pusat
mencapai Rp182,6 T (8,1 persen dari Pagu), terdiri dari belanja K/L sebesar
Rp76,4 T dan belanja non-K/L sebesar Rp106,2 T. Belanja K/L utamanya
dimanfaatkan untuk percepatan penyaluran Bantuan Operasional Sekolah (BOS), pengadaan
peralatan/mesin, gedung/bangunan dan sarpras/logistik, pemeliharaan jalan/
jaringan/irigasi/ BMN, penyaluran bansos dan operasional K/L. Sementara belanja
non-K/L utamanya didukung pembayaran manfaat pensiun, pembayaran bunga utang
dan penyaluran subsidi. Selanjutnya, dari sisi Transfer ke Daerah (TKD),
penyaluran TKD s.d. 28 Februari 2023 telah tersalur sebesar Rp105,2 T (12,9 persen
Pagu), sedikit lebih rendah dibandingkan dengan tahun lalu (-4,8 persen (yoy)).
Hal ini disebabkan oleh adanya sebagian dana TKD yang belum tersalurkan
dikarenakan masih menunggu penyampaian persyaratan salur dari Pemda, serta
penyaluran belum masuk jadwal salur. Namun demikian, komponen TKD lainnya
mencatat pertumbuhan positif, didorong oleh penyaluran DBH yang lebih tinggi terutama
akibat naiknya pagu DBH Minerba TA 2023. Selain itu, penyaluran DAK non-fisik
juga lebih tinggi dari tahun lalu karena telah diterimanya rekomendasi
penyaluran dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP): Bantuan
Operasional Penyelenggaraan (BOP) PAUD, dan BOP Kesetaraan dari
Kemendikbudristek, serta dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK). Penyaluran
dana desa juga lebih tinggi terutama karena peningkatan kepatuhan desa dalam
memenuhi dokumen persyaratan penyaluran.
Belanja
prioritas tetap terjaga, salah satunya digunakan untuk belanja kesehatan yang
digunakan untuk menyalurkan PBI JKN untuk 96,8 juta peserta, penyediaan
pelayanan kesehatan RS TNI dan Polri, serta jaminan kesehatan PNS/TNI/Polri.
Selain itu, belanja prioritas juga digunakan untuk mendukung ketahanan pangan
melalui pembangunan bendungan dan pembangunan/rehabilitasi irigasi, serta
belanja untuk kawasan padi 2,9 ribu Ha dan kawasan kedelai 5,9 ribu Ha.
Pemerintah juga terus berupaya untuk memberikan perlindungan sosial melalui
berbagai program antara lain Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu sembako,
bansos kebencanaan, bantuan KIP Kuliah, penyaluran subsidi dan BLT Desa.
Realisasi subsidi hingga akhir Februari 2023 mencapai Rp24,3 T, digunakan untuk
memberikan subsidi energi (Subsidi BBM Minyak Tanah, Subsidi LPG Tabung 3 Kg,
dan Subsidi Listrik), serta subsidi non-energi (penyaluran subsidi bunga KUR
tahun sebelumnya). Selanjutnya, guna menekan angka pengangguran, pemerintah
juga memfasilitasi masyarakat melalui Program Kartu Prakerja yang telah
terealisasi sebesar Rp59,0 M hingga akhir Februari, utamanya digunakan untuk
biaya pelatihan bagi 10 ribu orang peserta. Program Kartu Prakerja 2023
difokuskan pada peningkatan skill kompetensi (lebih besar pada komponen biaya
bantuan pelatihan dibandingkan insentif).
Dari sisi
pembiayaan investasi, pembiayaan investasi 2023 berfokus pada sektor prioritas
untuk kesejahteraan masyarakat. Pembiayaan investasi dialokasikan sebesar
Rp176,3 T, antara lain sebesar Rp85,3 T (48,5 persen) akan digunakan antara
lain untuk mendukung klaster infrastruktur seperti penyediaan rumah bagi
masyarakat berpenghasilan rendah melalui FLPP. Selain itu, pembiayaan investasi
juga digunakan untuk membiayai beasiswa pendidikan dan riset melalui LPDP,
serta menyalurkan hibah untuk pemerintah/lembaga asing di bidang pendidikan,
kesehatan, dan kemanusiaan melalui LDKPI.
Penerimaan
Pajak s.d. Februari 2023 Masih Kuat
Pendapatan
negara melanjutkan kinerja baik di tahun 2023 dan tumbuh 38,7 persen (yoy).
Hingga akhir Februari 2023, Pendapatan Negara tercapai sebesar Rp419,6 T atau
17,0 persen dari Target APBN 2023 (Target). Memasuki bulan Februari, penerimaan
pajak masih kuat, yaitu mencapai Rp279,98 T atau 16,3 persen dari Target,
tumbuh 40,4 persen (yoy). Kinerja penerimaan pajak yang sangat baik pada dua
bulan pertama tahun 2023 dipengaruhi oleh harga komoditas yang masih tinggi,
aktivitas ekonomi yang terus membaik, serta dampak implementasi UU HPP. Ke
depannya, penerimaan pajak diwarnai kewaspadaan sejalan dengan tren penurunan
harga komoditas dan normalisasi basis penerimaan. Namun demikian, optimisme
tetap ada mengingat aktivitas ekonomi yang terus meningkat dan optimalisasi
implementasi UU HPP. Hingga akhir Februari 2023, realisasi penerimaan kepabeanan
dan cukai melambat namun on-track, akibat penurunan penerimaan bea keluar,
namun demikian, penerimaan bea masuk masih menunjukan kinerja positif.
Penerimaan Kepabeanan dan Cukai mencapai Rp53,27 T (17,57 persen dari Target,
turun 6,13 persen yoy). Penerimaan Bea Masuk tumbuh 15,6 persen (yoy), didorong
extra effort pada bulan Januari, kurs USD yang meningkat dibandingkan tahun
lalu, dan Bea Masuk Kendaraan. Selanjutnya, penerimaan Cukai stagnan antara
lain dipengaruhi kebijakan tarif, efek limpahan pelunasan HT produksi bulan
Desember 2022, dan efektivitas pengawasan. Sementara, kinerja Bea Keluar
menurun dipengaruhi harga CPO yang sudah termoderasi dan turunnya volume ekspor
komoditas mineral. Kinerja PNBP hingga akhir Februari 2023 terus mengalami
peningkatan, mencapai Rp86,4 T (19,6 persen dari Target) atau tumbuh 86,6persen
(yoy). Capaian positif ini terutama didorong dari realisasi pendapatan SDA
Migas (14,1 persen dari Target) yang ditopang oleh kenaikan kurs, SDA non-Migas
(45,6 persen dari Target) berkat tingginya HBA dan berlakunya PP 26/2022,
pendapatan KND (9,4 persen dari Target) akibat adanya dividen interim yang
dibayarkan BUMN, dan PNBP Lainnya (24,5 persen dari Target) yang disumbang oleh
peningkatan pendapatan atas layanan K/L dan PHT. Pendapatan BLU (7,2 persen
dari Target) juga mencatatkan pertumbuhan positif yang diperoleh dari
meningkatnya pendapatan jasa pelayanan Pendidikan PTN dan Rumah Sakit.
Pembiayaan
APBN Terjaga dengan Tetap Prudent, Fleksibel, dan Akuntabel
Pelaksanaan
APBN hingga akhir Februari 2023 mencatatkan surplus sebesar 0,63 persen
terhadap PDB. Hingga akhir Februari 2023, realisasi Pembiayaan melalui
penerbitan utang mencapai Rp186,9 T (26,8 persen dari Target). Pembiayaan utang
melalui SBN dan pinjaman on track sesuai dengan strategi pembiayaan tahun 2023.
Pengadaan utang dilakukan secara hati-hati dengan mempertimbangkan kondisi
pasar yang kondusif serta memperhatikan posisi kas pemerintah. Strategi
pembiayaan melalui utang tahun 2023 dilakukan dengan tetap mengutamakan
penerbitan SBN Domestik, serta mengoptimalkan penerbitan SBN Ritel, sedangkan
penerbitan SBN valas digunakan untuk buffer pembiayaan utang. Selain itu,
penerbitan lelang triwulan I 2023 diturunkan menyesuaikan dengan kondisi kas.
Saat ini, kondisi ekonomi global masih dihadapkan pada peningkatan tekanan
geopolitik, tingginya inflasi dan suku bunga, serta volatilitas pasar keuangan.
Namun demikian, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada Kuartal I 2023 diproyeksi
tetap stabil, ditopang utamanya oleh kinerja dari sektor riil dan eksternal
serta fiskal dan moneter. Kinerja APBN hingga Februari 2023 mencatatkan surplus
didukung kinerja pendapatan yang masih kuat dan tren belanja yang positif.
Sebagai shock absorber, APBN tetap solid menjaga pemulihan dan momentum
transformasi ekonomi, dengan tetap waspada dan melakukan mitigasi untuk
mengantisipasi ketidakpastian di sepanjang tahun 2023. “Dalam negeri ekonomi
kita masih sangat baik. Kuartal 1 kita optimis akan tetap terjaga stabil dari
sisi pertumbuhan ekonomi yang tadi didukung dari data-data penerimaan
perpajakan, Penerimaan Negara Bukan Pajak, dan bea cukai. Kinerja APBN di 2023
sampai Februari jauh lebih bagus dibanding Februari tahun lalu. APBN akan tetap
menjadi instrumen yang kita jaga untuk menjaga seluruh masyarakat Indonesia.
Shock yang mungkin terjadi akibat goncangan ekonomi global harus terus kita
antisipasi. Untuk itu, APBN akan terus responsif dan fleksibel,” tutup Menkeu.