Bengkulu – Dalam rangka percepatan penyelesaian target sertipikasi Barang Milik Negara (BMN) berupa tanah di wilayah Bengkulu, KPKNL Bengkulu melaksanakan rapat koordinasi Bersama Kantor Wilayah BPN Provinsi Bengkulu pada Selasa (5/3/2024). Diikuti oleh seluruh satuan kerja yang memiliki target sertipikasi BMN Tanah pada 2024, kegiatan dilakukan secara hybrid di Aula KPPN Bengkulu dan melalui aplikasi Ms.Teams.

“Melalui koordinasi bersama dalam percepatan sertipikasi ini, mari kita bersama mengamankan aset negara,” ujar Indera Imanuddin, Kepala Kanwil BPN Provinsi Bengkulu yang baru dilantik pada akhir 2023 lalu.

Sebelum memulai paparan, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kaur, Rahdian Suryo Anindito menyerahkan sertipikat tanah BMN tahun 2023 secara simbolis kepada Aldiansyah selaku Kepala Satker PJN II Wilayah Bengkulu dengan disaksikan oleh Plt. Kepala Kanwil DJKN Lampung dan Bengkulu serta Kepala KPKNL Bengkulu. Melalui penyerahan secara simbolis tersebut, target sertipikasi tahun 2023 sebanyak 73 bidang tanah yang tersebar di seluruh wilayah Bengkulu dinyatakan tuntas dan selesai. Selanjutnya, Odyses Medwan Sinurat, Kepala KPKNL Bengkulu juga menyerahkan apresiasi atas kolaborasi dan sinergi dalam penuntasan program percepatan sertipikasi BMN berupa tanah tahun 2023 kepada seluruh Kantor Pertanahan di wilayah Provinsi Bengkulu.

Kegiatan dilanjutkan dengan paparan terkait koordinasi pensertipikatan BMN berupa tanah tahun 2024 yang disampaikan oleh Mas Agus Subakti, Plt. Kepala Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara pada Kanwil DJKN Lampung dan Bengkulu. Ia menyampaikan target sertipikasi di wilayah Bengkulu pada 2024 memiliki tantangan baru dengan target sebanyak 192 bidang dari 50 satuan kerja. Untuk itu, diperlukan adanya komitmen bersama yang tinggi dari berbagai pihak yang terlibat, mulai dari satuan kerja, DJKN, hingga BPN dalam menyukseskan sertipikasi BMN.

Jamaluddin, Plt. Kepala Bidang Penetapan Hak dan Pendaftaran pada Kanwil BPN Provinsi Bengkulu melanjutkan paparan terkait mekanisme percepatan sertipikasi BMN berupa tanah. Hal ini sejalan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 207/PMK.06/2021 tentang Pengawasan dan Pengendalian BMN Pasal 37, bahwa “Pengguna Barang/ Kuasa Pengguna Barang segera memroses sertipikasi ke Kantor Pertanahan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Kegiatan dilanjutkan dengan sesi diskusi terkait permasalahan yang dihadapi di lapangan dalam penyelesaian sertipikasi. Melalui kegiatan sosialisasi dan koordinasi percepatan sertipikasi BMN ini, para pihak terlibat diharapkan dapat melakukan kolaborasi yang baik dalam menyelesaikan target sertipikasi BMN berupa tanah di wilayah Bengkulu pada tahun 2024.