Batam - Kamis, 28 Januari 2016, Lembaga Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Batam menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi  dan Bimbingan Teknis Sistem Pengadaan. Bertindak sebagai narasumber pada kegiatan ini tim LPSE dan anggota tim PPLPSE Kepulauan Riau yang telah mengikuti TOT (Train of Trainer).

Acara ini dibuka oleh Plh. Kepala KPKNL Batam, Ramson Damanik dan diikuti oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pengadaan (PP) dan anggota / calon anggota Unit Layanan Pengadaan (ULP) Daerah dari masing – masing satuan kerja Kementerian Keuangan di Kepulauan Riau.

Ramson Damanik, koordinator tim PPLPSE Kepulauan Riau menyampaikan tujuan pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Procurement System ini harus dioptimalkan. Sosialisasi juga sebagai media koordinasi yang efektif agar berbagai permasalahan yang dihadapi oleh satker di daerah dapat segera dicarikan solusinya secara bersama-sama. Hal ini terutama untuk melaksanakan langkah-langkah yang terdapat di dalam Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 2015 tentang Percepatan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah antara lain yaitu menyelesaikan Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran (TA) berikutnya sebelum berakhirnya TA berjalan secara transparan, cermat dan akuntabel.

Selain itu untuk menyelesaikan proses Pengadaa Barang/Jasa Pemerintah paling lambat akhir bulan Maret TA berjalan, melaksanakan seluruh Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (e-procurement) dan mendorong pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di masing-masing Satuan Kerja secara terkonsolidasi.

Ramson juga menyampaikan PPK, PP dan anggota ULP yang diberi tugas di luar tugas rutin di Kementerian Keuangan agar tetap semangat dan bekerja dengan penuh tanggung jawab. “Di mana saat ini banyak yang menghindar dari tugas sebagai PPK dan PP karena khawatir akan resiko yang dihadapi. Namun sepanjang tugas dilaksanakan dengan niat yang baik dan penuh tanggung jawab, maka kekhwatiran tersebut nantinya akan bisa teratasi, justru PPK dan PP dapat berbangga karena dipercayai pimpinan dalam mengemban tugas tersebut,” tuturnya.

Lucky Akbar, Kepala Seksi Evaluasi dan Monitoring LPSE Kementerian Keuangan selaku pemateri dalam sosialisasi ini membahas tentang Procurement System yang ada di Kementerian Keuangan saat ini di antaranya  mengenai Struktur dan Tatakerja Unit Layanan Pengadaan Daerah (ULP) di lingkungan Kementerian Keuangan. Manfaat pembentukan ULP daerah untuk mempercepat proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa di lingkungan satker instansi vertikal yang pada akhirnya mendukung optimalisasi penyerapan anggaran yang ditargetkan. Di samping itu, pemateri juga memaparkan mengenai update versi terbaru dari Sistem Informasi Manajemen Pengadaan Langsung (SIMPeL). Aplikasi SIMPeL yang diimplementasikan menggunakan versi 3.0.0. 

Adapun tahap Implementasi SIMPel berdasarkan KMK 275/KMK.01/2015 dimulai tahun 2014  yaitu Piloting di tingkat Pusat Unit Eselon I Kementerian Keuangan untuk pengadaan langsung barang/jasa lainnya dengan SPK. Tahun 2015 yaitu implementasi pada satuan kerja Kementerian Keuangan di Tingkat Pusat dan Ibukota Provinsi untuk pengadaan langsung barang/jasa lainnya dengan SPK. Tahun 2016 yaitu implementasi pada seluruh satuan kerja Kementerian Keuangan di seluruh Indonesia untuk pengadaan langsung barang/jasa dengan SPK, kuitansi dan bukti pembelian. 

Dalam penutupnya pemateri menjelaskan semoga dengan hadirnya Procurement System Kementerian Keuangan ini memberikan kemudahan pengguna untuk melaksanakan tugas – tugas di bidang pengadaan dan diharapkan akuntabilitas serta transparansi pengadaan langsung semakin meningkat serta data base hasil pengadaan lagsung dapat dimanfaatkan secara optimal. (Penulis/fotografer:Tim HI KPKNL Batam)