Batam - Kamis, 8 Juli 2015, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) turut menerima kunjungan kerja Wakil Ketua Komisi XI DPR RI dan anggota Komisi XI DPR RI yang berjumlah 8 orang berasal dari Fraksi PAN, Fraksi PPP, Fraksi PDIP, Fraksi Partai Nasdem, Fraksi Partai Demokrat, dan Fraksi Partai PKB. Hal ini merupakan kegiatan di mana Komisi XI dalam Reses Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2014-2015. Komisi XI DPR RI melakukan pertemuan dengan jajaran Kementerian Keuangan RI di Provinsi Kepulauan Riau yaitu Dirjen Bea Cukai, Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Riau dan Kepulauan Riau, Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Tanjungpinang, Kepala KPKNL Batam, didampingi pegawai pada Kementerian Keuangan RI.

Kunjungan kerja tersebut dilaksanakan dengan agenda rapat pembahasan mengenai Kepabeanan dan Cukai, Pajak dan PNBP, Pengelolaan Kekayaan Negara dan Penilaian, dan pengelolaan wilayah Batam oleh Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan   Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam) dengan jajaran Kementerian Keuangan dan BP Batam yang  berlangsung  Aula Bea Cukai Kantor Pelayanan Utama Tipe A Batam.

Wakil ketua Komisi XI DPR RI, H. Jon Erizal, S.E., MBA, dalam pembukaan rapat menyampaikan Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) diharapkan mampu menjadi tulang punggung penerimaan negara yang bisa diambil dari bebeberapa bagian, yakni penerimaan yang dihasilkan kepabeanan dan cukai, pajak serta dari PNPB. “Kepri dan Batam khususnya, kita melihat potensi yang masih bisa dikembangkan, kalau memerlukan peran pemerintah pusat untuk mengembangkannya bisa kenapa tidak," kata Jon. Selain itu, dari data yang ada, total investasi yang ada di Batam ini sejak tahun 1971 cukup besar, tentunya Batam masih punya intangibel yang dapat dikembangkan. Lebih lanjut, Jon menyampaikan kunjungan kerja ini diharapkan dapat memberikan solusi bersama atas beberapa hal, karena saat ini Komisi XI telah membentuk Panja Penerimaan Negara terkait Pajak dan Cukai serta PNBP, pemerintah juga telah mengajukan legislasi RUU PNBP.

“Komisi XI juga akan membantu mendorong supaya target tahun 2015 pada Kementerian Keuangan bisa tercapai, sehingga penetapan target 2016 bisa disetujui Komisi XI DPR RI, hal ini juga terkait dengan kredibilitas DPR RI dan Kementerian Keuangan”, ungkap Jon yang merupakan politisi dari Fraksi Partai Amanat Nasional.

Komisi XI DPR RI memberikan pertanyaan kepada KPKNL Batam mengenai berapa besar jumlah asset/kekayaan Negara yang berada di Provinsi Kepulauan Riau, dan apakah sudah dilakukan penertiban dan penilaian secara keseluruhan? Juga kendala dan permasalahan apa saja yang dihadapi terkait pengelolaan asset/kekayaan Negara tersebut?.

Kepala KPKNL Batam, Syukri Asyhady, memberikan pemaparan yang sangat jelas dihadapan Komisi XI DPR RI dan jajaran Kementerian Keuangan, bahwa nilai BMN sesuai Laporan BMN per 31 Desember 2014 merupakan hasil perhimpunan data yang disampaikan satker ke KPKNL Batam senilai 38,118 Trilyun Rupiah. Syukri juga memaparkan permasalahan pengelolaan BMN di Provinsi Kepulauan Riau dan langkah-langkah yang sudah dijalankan KPKNL Batam dalam rangka menuju pengelolaan BMN yang tertib fisik, hukum, dan administrasi. Anggota Komisi XI dari Fraksi PDIP sangat antusias dengan nilai BMN di Provinsi Kepulauan Riau dan mengharapkan kepada seluruh Kementerian untuk mengelola asetnya dengan baik. 

Dirjen Bea Cukai, Heru Pambudi, dalam sambutannya menyampaikan atas nama Menteri Keuangan, memberi penghargaan kepada Komisi XI karena bersedia mengunjungi Batam. Heru juga menyampaikan mengenai tugas berat Kementerian Keuangan dalam menghasilkan penerimaan Negara. “Batam harus menjadi Batam yang baru, yaitu Batam sebagai alternative dalam perdagangan”, harap Heru Pambudi. Selanjutnya disampaikan bahwa Batam akan menjadi prototype kawasan ekonomi khusus.

Komisi XI memberikan pertanyaan: apabila economy activity menurun, maka darimana Cukai yang bisa menjadi Penerimaan Negara? Dirjen Bea Cukai menjelaskan bahwa cukai bisa diperoleh dari pengeboran minyak sebagai Bea Masuk, Pembuatan dokumen bisa jadi menambah pemasukan negara karena transaksi perusahaan-perusahaan di Kepulauan Riau satu kali mengeluarkan barang dari Batam kurang lebih senilai US $ 10 Juta. Bea Cukai juga akan melakukan trade Assistance dalam rangka mensupport industri di Batam yang saat ini sedang lesu.

Sementara itu, Kepala Kanwil DJP Wilayah Riau dan Kepulauan Riau memberikan pemaparan target dan realisasi Pajak pada tahun 2015, sedangkan Kepala Kanwil DJPB Tanjungpinang memberikan penjelasan mengenai realisasi anggaran pada kantor-kantor Kementerian Keuangan di Kepulauan Riau.

Dalam penutupannya, wakil ketua Komisi XI DPR RI berpesan kepada seluruh Kementerian/Lembaga di Kepulauan Riau supaya menghitung kembali asset yang telah dikelola dan membandingkan dengan return yang telah diberikan kepada Negara. (Penulis/foto:Rusmawati Damarsari-PKN KPKNL Batam)