Batam – Direktorat Jenderal kekayaan Negara (DJKN) pada Kamis (23/02/2017) melakukan penyusunan pagu indikatif 2018. Acara yang diadakan Bagian Keuangan DJKN ini diikuti 35 peserta yang merupakan Kepala Bagian Umum pada Kantor Wilayah dan Kepala Subbagian Umum pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) di lingkungan Kanwil DJKN Aceh, Kanwil DJKN Sumatera Utara, dan Kanwil DJKN Riau, Sumatera Barat, dan Kepulauan Riau.

Kepala KPKNL Batam Syukri Asyhadhy dalam sambutannya berharap kepada para peserta agar mengikuti secara seksama mengingat acara ini sangat penting dan strategis dalam perencanaan keuangan sehingga tujuan anggaran berbasis kinerja yang diharapkan benar-benar dapat terwujud.

Syukri Asyhadhy mengingatkan agar semua peserta segera menyusun pagu indikatif 2018 sesuai dengan materi yang telah disampaikan Bagian Keuangan Kanpus DJKLN dan agar tepat waktu sesuai timeline yang telah ditetapkan serta tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan.

Sementara itu, Tim Kantor Pusat yang dimotori oleh Tantri Dewanti menyampaikan persentase realisasi anggaran DJKN tahun 2016 sebesar 90,43% dari pagu total dan 98,77 % dari pagu-self blocking. Realisasi anggaran 2016 dan pagu anggaran 2017 dapat digunakan sebagai acuan penyusunan pagu indikatif 2018 serta disesuaikan dengan konsep rencana penataan Arsitektur dan Informasi Kinerja (ADIK). Konsep ini merupakan gambaran ringkas mengenai suatu program sebagai respon/tanggapan terhadap situasi/permasalahan/kebutuhan pemangku kepentingan dengan menunjukan hubungan logis antara sumber daya (input) yang digunakan, kegiatan yang dilaksanakan, keluaran (output) yang dihasilkan dan manfaat atau perubahan yang diinginkan (outcome). Demikian Tantri menjelaskan.

Penataan ADIK bukan membuat suatu dokumen perencanaan, pennganggaran, dan evaluasi yang baru, melainkan penajaman informasi kinerja RKA-K/L agar dapat terlihat dari perspektif yang utuh, terlihat jelas relevansinya dan mudah dimengerti oleh semua pemangku kepentingan.

Selanjutnya secara bergantian Tim Bagian Keuangan Kantor Pusat DJKN memaparkan materi antara lain kebijakan pelaksanaan anggaran meliputi belanja pegawai, (51), belanja barang (52), belanja modal (53). Selain itu juga dipaparkan tata cara pengisian aplikasi e-monev dan timeline penganggaran 2018.
(Tim Humas KPKNL Batam)