Bertempat di Swiss Bell Hotel, Rabu
(17/1/2024), Kemenkumham Kalsel menggelar Kegiatan Rekonsiliasi dan
Pemutakhiran Data Laporan Keuangan dan BMN Tingkat Satker Semester II T.A. 2023
di lingkungan Kemenkumham Kalsel.
Kegiatan dilaksanakan secara daring dan
luring yang dihadiri Kakanwil Kemenkumham Kalsel, Faisol Ali, Pimti Pratama,
Kepala UPT Se-Banjar Raya, Pejabat Administrasi, Para pendamping kegiatan dari
Biro Keuangan Setjen Kemenkumham RI dan Narasumber dari Kanwil DJPb dan KPKNL
Banjarmasin.
Kepala Seksi Piutang Negara Kantor Pelayanan Kekayaan
Negara dan Lelang Banjarmasin Wahid Romadhon pada acara tersebut menyampaikan
materi Konsep Dasar Pengelolaan Piutang Negara pada K/L dan BUN dan Peraturan
Menteri Keuangan Nomor PMK 163/PMK.06/2020 tentang Pengelolaan Piutang Negara
Pada Kementerian/Lembaga dan Pengurusan Sederhana oleh PUPN.
Dalam pemaparannya Wahid Romadhon
menyampaikan kepada peserta kegiatan tersebut tentang bagaimana memahami konsep
dasar piutang negara dan latar belakang .
“Piutang negara sendiri
pengertian dasarnya adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada negara
berdasarkan suatu peraturan atau sebab apapun. Mengelola piutang secara
komprehensif memiliki makna yang luas tidak hanya sekedar pengurusan piutang
macet yang dilakukan oleh Panitia Urusan Piutang Negara, PMK 163 juga mengatur
tentang pengelolaan piutang negara sebelum macet, di K/L dan pengelolaan piutang
negara setelah macet, di K/L.”
Pada
kesempatan tersebut Wahid Romadhon juga menyampaikan tentang proses bisnis
pengelolaan piutang negara sebagaimana yang diatur dalam PMK 163.
“Dengan
memahami proses bisnis pengelolaan piutang negara harapan kami Kanwil
Kemenkumham Kalsel lebih maksimal dalam melakukan pengelolaan Piutang sejak
dari timbulnya piutang dengan cara melakukan kegiatan penatausahaan terhadap dokumen, barang jaminan, pembebanan
barang dan tidak kalah pentingnya memperhatikan kualitas dari piutang itu
sendiri.”
Menutup
penyampaian materinya, Kepala Seksi PN KPKNL Banjarmasin meminta kepada seluruh
peserta yang hadir bisa mewujudkan nilai bersih yang dapat direalisasikan piutang
negara pada Laporan Keuangan.
“Diharapkan dengan adanya PMK 163, apabila dalam laporan keuangan yang disusun Kanwil Kemenkumham terdapat pencatatan piutang maka pencatatan piutang tersebut merupakan nilai realisasi bersih (net realizable value) atau piutang yang bisa ditagih,” tutup Wahid Romadhon.
Teks/Foto: Ahmad Soni, Staf Seksi Piutang Negara