Banda Aceh—Sosialisasi Pengelolaan BMN dan Sosialisasi Antikorupsi telah sukses dilaksanakan (07/08/2023). Kanwil DJKN Aceh bersama KPKNL Banda Aceh dan KPKNL Lhokseumawe melakukan kegiatan sosialiasi bertajuk “Digitalisasi dan Era Baru Pengelolaan BMN” yang diikuti oleh satkorwil di wilayah Provinsi Aceh bertempat di Aula Gedung A GKN Aceh Lantai 3. Sejalan dengan tugas dan fungsi DJKN yaitu sebagai Pengelola Barang Milik Negara, DJKN terus berkomitmen untuk bertransformasi menjadi “A Distinguished Asset Manager”. Hal ini yang mendorong dilaksanakan kegiatan ini yaitu sebagai bentuk pembinaan pengelolaan BMN di lingkup Pemerintah Provinsi Aceh. Selain itu juga, kegiatan ini memberikan pemahaman dan penyegaran serta isu terkini terkait pengelolaan BMN kepada satkorwil.

Kegiatan dimulai dari sosialisasi antikorupsi kemudian dilanjutkan dengan penyampaian materi mengenai era baru pengelolaan BMN terlebih dengan terbitnya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 235 Tahun 2023 tentang Pelimpahan Kewenangan Menteri Keuangan Dalam Bentuk Mandat Kepada Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang akan berlaku tanggal 5 Agustus 2023. Selanjutnya, materi yang disampaikan adalah success story pengelolaan BMN di lingkup Provinsi Aceh yang disampaikan oleh masing-masing Kepala KPKNL yang diharapkan dapat memberikan ide dan pemahaman baru mengenai pengelolaan BMN sehingga menjadi lebih efektif dan efisien.

Materi selanjutnya mengenai program percepatan pensertipikatan BMN berupa tanah Tahun 2023 terkait pengkategorian output sertipikasi BMN 2023 hingga penyesuaian target dan strategi pencapaian output berdasarkan petunjuk teknis pelaksanaan Sertipikasi BMN berupa Tanah 2023 yang telah ditetapkan. Materi terakhir adalah implementasi aplikasi SIMAN Versi 2. Demi pengelolaan BMN yang lebih optimal, aplikasi SIMAN telah hadir versi kedua. Versi kedua ini hadir untuk mensimplifikasi proses bisnis serta penambahan fitur-fitur yang harapannya semakin memudahkan seluruh satuan kerja dalam mengelola BMN. Harapannya, sosialisasi ini dapat menguatkan pemahaman pengelolaan BMN para Satker/Satkorwil di wilayah Provinsi demi terwujudnya pengelolaan BMN yang optimal serta mewujudkan DJKN sebagai A Distuingished Asset Manager.