Balikpapan - Muhammad Fuad, pegawai Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Balikpapan resmi dilantik menjadi Pejabat Lelang Kelas I pada KPKNL Balikpapan. Kegiatan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan dilaksanakan pada Jum’at (03/11) di aula KPKNL Balikpapan. Fuad dilantik oleh Kepala Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Timur dan Utara (Kaltimtara), Jose Arif Lukito yang disaksikan oleh perwakilan dari Kanwil DJKN Kaltimtara dan KPKNL Balikpapan.

Pengangkatan Fuad sebagai Pejabat Lelang Kelas I berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 197/KM.6/2023 Tentang Pengangkatan Pejabat Lelang Kelas I di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Kegiatan pengambilan sumpah jabatan

“Selamat kepada Sdr. Muhammad Fuad yang baru saja dilantik. Saya berharap Saudara dapat melaksanakan tugas barunya dengan baik, bekerja penuh dedikasi dan menjadi teladan di lingkungan kerja”, ujar Jose dalam sambutannya.

“Kementerian Keuangan RI memiliki peran menjaga persatuan dan kesatuan, mengelola sumber penerimaan negara dan melaksanakan berbagai program kerja di seluruh wilayah Indonesia. Dengan tanggung jawab yang sedemikian besar, penentuan Pejabat Lelang Kelas I telah ditetapkan berdasarkan kualifikasi dan integritas. Saudara yang hari ini dilantik adalah orang pilihan”, terang Jose lebih lanjut.

Dalam sambutannya, Jose juga menyampaikan bahwa tahun 2023 ini, Kanwil DJKN Kaltimtara dipercaya mendapat target Pokok Lelang sebesar Rp1 Triliun. Hal ini merupakan tonggak awal yang dimana target ini setara dengan Kanwil DJKN di Pulau Jawa. Sehingga diperlukan upaya extraordinary dan cara-cara baru oleh para Pelelang lingkup Kaltimtara untuk mencapai target yang menantang tersebut.

Lelang merupakan kegiatan di DJKN yang memiliki stakeholder yang variatif, sehingga menuntut para insan lelang untuk selalu adaptif dan profesional dalam memberikan pelayanan. Selain itu, diperlukan kerja sama dan koordinasi dengan superintenden agar dapat meningkatkan kualitas produk Lelang yang tertib administrasi dan hukum.