Balikpapan- Kepala Bagian Kepegawaian, Sekretariat Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Dwi Wahyudi, menekankan pentingnya pemahaman terkait pengarusutamaan gender (PUG) melalui Video Conference (Vicon) yang turut diikuti oleh KPKNL Balikpapan pada Selasa (22/01). Menurut beliau, dalam diri seluruh pegawai harus tertanamkan tiga hal, yakni pemahaman mengenai PUG, program-program responsif gender dan sarana-prasarana yang mendukung program PUG.

             Vicon tersebut diadakan untuk mensosialisasikan SE-05/KN/2018 mengenai penguatan implementasi pengarusutamaan gender di lingkungan DJKN. Dalam kesempatan siang hari itu juga didapatkan pengarahan dari Kepala Bagian Keuangan, Kusumawardhani, mengenai apa saja yang harus dilakukan demi membawa isu gender ke jalur arusutama. Menurut beliau, tiap kantor harus dapat memberikan persamaan pemahaman dan tuntunan mengenai PUG juga memfasilitasi kebutuhan pegawai agar semua dapat menikmati hasil pembangunan dengan setara.

                “Kita harus bisa merespon aspirasi dan kebutuhan pegawai untuk dapat secara optimal berkontribusi bagi organisasi,” ujarnya. “Hal ini dilakukan agar semua pegawai dapat menikmati pembangunan.”

                Kusumawardhani menambahkan, untuk dapat memitigasi atau merespon permasalahan terkait gender yang ada, baiknya tiap kantor mulai mengumpulkan data terpilah terkait komposisi jenis kelamin dalam penerbitan Surat Tugas maupun SK Tim agar dapat menjadi dasar dalam melakukan Gender Analysis Pathway dan Policy Output Program. Dengan dasar itu, diharapkan program responsif gender yang nantinya dicanangkan akan lebih tepat guna dan bermanfaat.

               Hal lain terkait PUG yang ditekankan pada sesi Vicon ini adalah pentingnya mengedukasi stakeholder mengenai isu gender itu sendiri. Perwujudannya akan lebih baik jika melibatkan seluruh bidang ataupun seksi, sehingga informasi mengenai gender dapat dilekatkan pada tugas dan fungsi masing-masing.

            Langkah DJKN dalam mengedukasi pegawainya terkait gender merupakan titik terang untuk mewujudkan organisasi yang lebih inklusif dan merangkul semua lapisan. Sebab dengan memenuhi kebutuhan dasar pegawainya, diharapkan berbanding lurus dengan produktivitas kerja mereka bagi organisasi maupun negara.