Manado – Para Pejabat Administrator di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara (Kanwil DJKN Suluttenggomalut) menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) Triwulanan dengan tema “Menuju Kemenkeu Goverment 4.0.”

FGD Pejabat Administrator yang dilaksanakan setiap triwulan oleh Kepala Bagian Umum, Kepala Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara, Kepala Bidang Penilaian, Plt. Kepala Bidang Piutang Negara, Plt. Kepala Bidang Lelang, dan Kepala Bidang Kepatuhan, Hukum, dan Informasi (KIHI) bertujuan untuk menyelaraskan pemahaman serta persepsi pegawai Kementerian Keuangan terhadap arahan dan kebijakan di Kementerian Keuangan.

Pada Jumat (10/09), Kepala Bagian Umum sekaligus Plt. Bidang Lelang Priyanto Nugroho dan Kepala Bidang KIHI sekaligus Plt. Bidang Piutang Negara Anggun Prihatmono membagikan pemahamannya kepada masing-masing jajarannya.

Priyanto dan Anggun menjelaskan bahwa saat ini mayoritas pegawai Kementerian Keuangan adalah Gen Y dan Gen Z yang berkarakter teknologi, terbuka terhadap perubahan, dan cepat belajar.
“Hal utama yang perlu ditransformasikan dalam rangka mengimplementasikan ruang kerja masa depan di Kementerian Keuangan adalah komponen Manusia, Mindset, Budaya, Proses dan Teknologi,” kata Anggun.

“Menurut saya prioritas pertama yang perlu dirubah adalah manusianya, karena mindset, budaya, proses, dan teknologi semuanya merupakan produk yang diciptakan oleh manusia. Sehingga apabila manusianya sudah siap maka yang lain akan mengikuti,” tanggap Kepala Seksi Hukum Maulana Gilang. 

Priyanto juga menjelaskan kepada jajarannya bahwa prinsip dasar pada ruang kerja masa depan di Kementerian Keuangan, diantaranya borderles organization, kebijakan delayering yang modern, harmonisasi, optimalisasi, dan evaluasi sehingga tidak ada tumpang tindih dalam pemenuhan kebutuhan organisasi, penyempurnaan kebijakan manajemen talenta melalui smart engine, dan penguatan e-Kemenkeu melalui penyediaan collaboration tools.

Pada kesempatan tersebut para Pejabat Administrator juga mengajak seluruh pegawai untuk tidak berhenti belajar. Kementerian Keuangan melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 283/KMK.011/2021 tentang Implementasi Organisasi Pembelajaran di Lingkungan Kementerian Keuangan telah membentuk sistem yang sistematis dalam memfasilitasi pembelajar agar mampu berkembang dan bertransformasi secara berkesinambungan guna mendukung pencapaian kinerja Kementerian Keuangan.

“Salah satu peranan setiap pegawai dalam implementasi learning organization misalnya setiap individu mengidentifikasi, menyusun, dan mengimplementasikan personal development plan yang mereflesikan pemahaman utuh atas kebutuhan pengembangan kompetensinya. Pegawai juga mengupayakan pemenuhan kebutuhan pengembangan kompetensi tersebut, terutama atas inisiatif pribadi, dalam rangka budaya continuous learning,” jelas Anggun.

Materi terakhir yang disampaikan adalah terkait kerangka kerja Intergritas. Dalam kesempatan tersebut dijelaskan mengenai komitmen pimpinan serta peran dan tugas masing-masing pada model three lines of defens dalam kerangka kerja integritas yang dilanjutkan dengan sharing pengalaman masing-masing pegawai dalam penerapannya. (ayu/wdp)