Manado – Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sulawesi Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara (Kanwil DJKN Suluttenggomalut) Arif Bintarto Yuwono memberikan Opening Speech pada acara Webinar Nasional Merdeka Berkinerja untuk Pelayanan Prima: Implementasi Pengarustamaan Gender (PUG) Mendukung Optimalisasi Pelayanan Publik. Webinar tersebut diselenggarakan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Ternate secara daring pada Selasa (24/08).

“Pimpinan DJKN melalui Surat Edaran Nomor SE-5/KN/2018 tentang Penguatan Implementasi Pengarustamaan Gender di Lingkungan DJKN berkomitmen untuk mendukung dan mendorong implementasi PUG agar dilaksanakan oleh seluruh kantor vertikal DJKN serta menjadikan PUG sebagai bagian dari budaya kerja DJKN,” kata Arif. 

Dalam pemberian pelayanan publik juga harus menerapkan prinsip transparansi, yaitu layanan yang diberikan bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua stakeholders. Hal tersebut diharapkan dapat memberikan akses kepada seluruh stakeholders secara menyeluruh, sehingga pelayanan publik dapat dilakukan secara optimal.

Direktur Jenderal Kekayaan Negara Rionald Silaban dalam Keynote Speech-nya menyampaikan bahwa dengan jumlah kantor layanan yang tersebar luas di Indonesia, DJKN memiliki peran dalam mendukung implementasi PUG dengan menerapkan kebijakan responsif gender di setiap lini layanan.

“Pelayanan juga harus menjunjung tinggi asas kesamaan hak dengan tidak bersifat diskriminatif, tidak membeda-bedakan suku, ras, agama, golongan, gender, dan status ekonomi, sehingga diharapkan dapat mendorong partisipasi stakeholders dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik,” ujar Rionald.

“Implementasi PUG di DJKN dilaksanakan secara sistematis, berkelanjutan, dan terukur dengan menjadikannya sebagai bagian dari budaya kerja. Salah satunya dengan melaksanakan perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja yang memperhitungkan komponen keadilan gender dalam input, output, dan outcome," jelasnya.

KPKNL Ternate mengundang tiga narasumber, diantaranya Staf Ahli Menteri Bidang Energi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Winarni Dien Monoarfa, Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Perumusan Kebijakan Fiskal dan Makroekonomi Masyita Crytalin, dan Komisioner pada Komnas Perempuan Maria Ulfah Anshor.

“Faktor kultural yang mempengaruhi tingkat partisipasi tenaga kerja perempuan, faktor eksternal seperti pernikahan dan ketersediaan lapangan kerja untuk wanita, kesenjangan penghasilan, hingga masa kerja yang terbilang lebih singkat merupakan beberapa tantangan utama pemberdayaan perempuan di Indonesia”, ungkap Masyita.

Ia menyampaikan bahwa Pemerintah Indonesia terus berusaha untuk mendesain kebijakan-kebijakan publik yang mendukung PUG, contohnya penggangaran yang responsif gender yang menjembatani kesenjangan status serta peran dan tanggungjawab antara perempuan dan laki-laki.

“Beberapa rekomendasi yang dapat saya sampaikan terhadap percepatan pelayanan publik non-diskriminatif dan Anggaran Belanja Responsif Gender adalah penguatan agensi Ssumber daya manusia di lingkungan DJKN, peningkatan akses dan kualitas pelayanan publik, peningkatan peran stakeholder, penguatan kerangka hukum dan kebijakan, serta penguatan koordinasi serta sinergi lintas Kementerian/Lembaga, dan mitra lainnya,” kata Maria dalam paparannya.

Pada kesempatan tersebut, Winarni juga menyampaikan pemenuhan 7 prasyarat PUG yang dterapkan di Kementerian KLHK, diantaranya komitmen, kebijakan, kelembagaan, sumberdaya, data terpilah tools dan partisipasi agar percepatan pelaksanaan PUG lebih efisien, efektif, dan menjamin adanya kesetaraan dan keadilan gender serta memparakan bentuk-bentuk implementasinya. (ayu/wdp)