Makassar, 30 Januari 2024 – Perwakilan Kementerian Keuangan Sulawesi Selatan mengadakan konferensi pers untuk merilis kinerja APBN regional Sulawesi Selatan periode s.d. 31 Desember 2023 di Lantai 1 Gedung Keuangan Negara II Makassar. Acara ini dihadiri oleh seluruh perwakilan eselon II Kementerian Keuangan yaitu Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara, Kanwil DJBC Sulawesi Bagian Selatan, Kanwil DJKN Sulawesi Selatan, Tenggara dan Barat dan Kanwil DJPB Sulawesi Selatan, dengan moderator dari Balai Diklat Keuangan Makassar.

Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Sulawesi Selatan, Supendi menjelaskan bahwa Selama tahun 2023, beberapa kondisi yang menjadi perhatian antara lain disrupsi rantai pasok, volatilias sektor keuangan dengan suku bunga tinggi, serta pergeseran kekuatan global yang memicu fregmentasi geo-ekonomi. Selain kondisi global, kondisi cuaca kemarau panjang yang dialami di hampir seluruh wilayah Sulawesi Selatan juga turut memengaruhi kondisi ekonomi regional. Secara keseluruhan kondisi ekonomi nasional cukup baik dilihat dari tingkat kepercayaan investor yang terjaga juga realisasi pendapatan pajak dan defisit APBN tahun 2023.

Pertumbuhan ekonomi nasional tumbuh sebesar 4,94% (yoy). Adapun laju inflasi Desember 2023 sebesar 2,61% (yoy). Nilai tukar rupiah secara average pada tahun 2023 tercatat sevesar Rp15.416 atau terdepresiasi sebesar 2,6%. Pada regional Sulawesi Selatan secara umum indikator perkembangan ekonomi masih sama dengan realisasi bulan sebelumnya karena masih menunggu hasil penghitungan tahunan yang akan disampaikan pada bulan Februari 2024. Inflasi berdasarkan Indeks Harga Konsumen (IHK) (Makassar, Palopo, Parepare, Watampone dan Bulukumba) di Sulsel mencapai 2,79% (yoy) atau sedikit lebih rendah dibanding inflasi nasional. Komoditas utama penyumbang inflasi antara lain adalah beras, cabai rawit, angkutan udara, rokok kretek/filter, dan emas/perhiasan.

Dalam pemaparan terkait kinerja DJKN, Kepala Bidang Kepatuhan Internal, Hukum, dan Informasi, Bertua menjelaskan bahwa PNBP sampai 31 Desember 2023 terealisasi sebesar Rp73,14 Miliar dari target Rp64 Miliar. Realisasi PNBP bersumber dari Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) sebesar Rp34,28 Miliar, Pelaksanaan Lelang sebesar Rp37,15 Miliar dan Pengurusan Piutang Negara sebesar 1,7 Miliar.

Lebih lanjut, Bertua menjelaskan kinerja di bidang pengelolaan Barang Milik Negara, bahwa program Sertipikasi BMN berupa tanah s.d. 31 Desember 2023 sebesar 8.664 NUP (111,2%) dari target 7.791 NUP. Target Sertipikasi terbanyak berasal dari Kementerian PU (Balasi Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang) sebanyak 4.360 bidang, Kementerian Perhubungan (Balai Besar Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan) sebanyak 2.710 bidang, Kementerian Pertanian (Dinas Pertanian, Holtikultura Perkebunan) sebanyak 202 bidang, dan K/L lainnya sebanyak 519 bidang.

Terkait kinerja pelayanan lelang, disebutkan bahwa Capaian Pokok Lelang dari 2.662 frekuensi lelang mencapai Rp2,114 Miliar yang berasal dari jenis lelang terbesar yaitu Pegadaian (Barang Bergerak) sebesar Rp1.176,01 Miliar, Pejabat Lelang Kelas II (Barang bergerak/kendaraan) sebesar Rp855,96 Miliar, dan Eksekusi Pasal 6 UUHT (tanah dan/atau bangunan) sebesar Rp304,75 Miliar, dan lain-lain.

Dari sisi pengurusan piutang Negara, penyelesaian outstanding piutang negara mencapai Rp47 Miliar dengan penyelesaian berkasi piutang negara sebanyak 293 berkas. Adapun saldo outstanding piutang negara pada tahun 2023 sebesar Rp196,30 Miliar dengan 598 penanggung utang.