Makassar – Perwakilan Kementerian Keuangan Sulawesi Selatan mengadakan konferensi pers APBN untuk periode sampai dengan bulan November tahun 2023 pada Rabu (20/12) di Lantai 1 Gedung Keuangan Negara II Makassar. Acara ini dihadiri oleh seluruh perwakilan eselon II Kementerian Keuangan yaitu Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara, Kanwil DJBC Sulawesi Bagian Selatan, Kanwil DJKN Sulawesi Selatan, Tenggara dan Barat dan Kanwil DJPB Sulawesi Selatan, dengan moderator dari Balai Diklat Keuangan Makassar.

Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Sulawesi Selatan, Supendi menjelaskan bahwa pendapatan Sulawesi Selatan s.d. 30 November 2023 mencapai Rp14,55 Triliun atau 96,41 persen dari target, dan mengalami pertumbuhan sebesar 6,96 persen (yoy). Walaupun sedikit lebih rendah dari persentase capaian APBN Nasional, kinerja pendapatan Sulawesi Selatan tetap solid dan positif dalam menjaga pemilihan ekonomi dan melindungi masyarakat. Total belanja sebesar Rp46,62 triliun, sehingga terdapat defisit regional sebesar Rp32,07 triliun.

Dalam pemaparan mengenai kinerja DJKN, Kepala Bagian Umum, Ircham menjelaskan bahwa PNBP sampai 30 November 2023 terealisasi sebesar Rp59,45 milyar. Realisasi PNBP bersumber dari pengelolaan BMN sebesar Rp27,73 milyar, pelayanan lelang sebesar Rp30,37 milyar dan pengurusan piutang Negara sebesar Rp1,35 milyar. PNBP dari pengelolaan BMN berasal dari pemanfaata/sewa, kerja sama pemanfaatan, pemindahtanganan, penjualan barang rampasan dan pendapatan BLU lainnya.

Lebih lanjut, Ircham menerangkan program sertipikasi BMN berupa tanah sudah berhasil mencapai target dengan realisasi sebanyak 8.454 dari target 7.791 (100,9 persen). Nilai BMN sampai November tercatat sebesar Rpp216,73 triliun. Adapun pendanaan BLU Lembaga Manajemen Aset Negara untuk proyek strategis nasional pada tahun 2023 sudah terealisasi sebesar Rp276,06 milyar. Untuk bulan November, ada tambahan realisasi pendanaan untuk untuk proyek kereta api Makassar-Parepare, bendungan dan irigasi Baliase Luwu Utara serta bendungan Pamukkulu Takalar.

Terkait kinerja pelayanan lelang, disebutkan bahwa nilai pokok lelang tercapai sebesar Rp1.761 milyar dengan frekuensi 2.615 kali. Pokok lelang bersumber dari lelang Pegadaian sebesar Rp945,13 milyar, Pejabat Lelang Kelas II sebesar Rp755,30 milyar, eksekusi Pasal 6 UU Hak Tanggungan sebesar Rp249,13 milyar dan lelang lainnya.

Dari sisi pengurusan piutang Negara, Ircham menuturkan sudah diselesaikan 262 berkas dengan nilai Rp43,28 milyar. Adapun saldo piutang Negara sampai 30 November 2023 adalah sebesar Rp196,30 milyar yang berasal dari 598 penanggung hutang. Penyerah piutang terbesar adalah LPDB (Lembaga Pengelola Dana Bergulir) sebesar Rp125,69 milyar dan BLU Kementerian Kesehatan sebesar Rp6,13 milyar.