Makassar – Perwakilan Kementerian Keuangan Sulawesi Selatan mengadakan konferensi pers APBN untuk periode sampai dengan bulan September tahun 2023 pada Jumat (27/10) di Lantai 1 Gedung Keuangan Negara II Makassar. Acara ini dihadiri oleh seluruh perwakilan eselon II Kementerian Keuangan yaitu Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara, Kanwil DJBC Sulawesi Bagian Selatan, Kanwil DJKN Sulawesi Selatan, Tenggara dan Barat dan Kanwil DJPB Sulawesi Selatan, dengan moderator dari Balai Diklat Keuangan Makassar.

Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Sulawesi Selatan, Supendi menjelaskan bahwa ekonomi Sulawesi Selatan masih terjaga solid ditandai dengan neraca perdagangan yang kuat, aktivitas konsumsi yang bertumbuh, dan inflasi yang terkendali. APBN Anging Mammiri tetap kuat seiring pendapatan negara yang terjaga positif dan kinerja belanja negara yang bertumbuh. Pendapatan Sulsel mencapai Rp11,36 Triliun, total belanja sebesar Rp36,55 triliun, sehingga terdapat defisit regional sebesar Rp25,19 triliun. 

Dalam pemaparan mengenai kinerja DJKN, Kepala Bidang Kepatuhan Internal, Hukum dan Informasi, Sudirman menjelaskan bahwa PNBP sampai 30 September 2023 terealisasi sebesar Rp46,84 milyar. Realisasi PNBP bersumber dari pengelolaan BMN sebesar Rp24,47 milyar, pelayanan lelang sebesar Rp21,95 milyar dan pengurusan piutang Negara sebesar Rp0,41 milyar. “Dibandingkan periode yang sama tahun lalu, PNBP tercapai Rp42,8 milyar jadi ada pertumbuhan sebesar 9,15 persen,” ujarnya.

Lebih lanjut, Sudirman menerangkan program sertipikasi BMN berupa tanah sudah terealisasi sebanyak 2.519 dari target 7.791 (32,33 persen). Nilai BMN sampai Agustus tercatat sebesar Rpp216,73 triliun. Adapun pendanaan BLU Lembaga Manajemen Aset Negara untuk proyek strategis nasional pada tahun 2023 sudah terealisasi sebesar Rp240,77 milyar. Untuk bulan September, ada tambahan realisasi pendanaan untuk untuk proyek kereta api Makassar-Parepare dan bendungan Passeloreng, Wajo.

Terkait kinerja pelayanan lelang, disebutkan bahwa nilai pokok lelang tercapai sebesar Rp1.257,97 milyar dengan frekuensi 1.715 kali. Pokok lelang bersumber dari lelang Pegadaian sebesar Rp472,42 milyar, Pejabat Lelang Kelas II sebesar Rp409,41 milyar, eksekusi Pasal 6 UU Hak Tanggungan sebesar Rp135,48 milyar dan lelang lainnya. “Dari setiap pelaksanaan lelang atas tanah dan/atau bangunan dipungut PPh senilai Rp4,06 milyar,” jelas Sudirman.

Dari sisi pengurusan piutang Negara, Sudirman menjelaskan sudah diselesaikan 145 berkas dengan nilai Rp33,69 milyar. Adapun saldo piutang Negara sampai 30 September 2023 adalah sebesar Rp176,84 milyar yang berasal dari 653 penanggung hutang. Penyerah piutang terbesar adalah LPDB (Lembaga Pengelola Dana Bergulir) sebesar Rp125,69 milyar dan BLU Kementerian Kesehatan sebesar Rp6,13 milyar.

Sudirman juga menuturkan beberapa dukungan dan sinergi dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Diantaranya lelang Penghapusan BMD senilai Rp4,07 milyar, pengurusan piutang daerah, pemasaran Produk UMKM melalui lelang pada KPKNL dengan bekerjasama dengan PT. Bank BRI , penilaian aset untuk tujuan penyusunan laporan keuangan Pemda di Provinsi Sulawesi Selatan sebanyak 108 laporan dengan nilai Rp32,44 milyar dan penilaian Aset/BMD Pemprov Sulawesi Selatan senilai Rp8,9 milyar, dengan tujuan pemindahtanganan dan pemanfaatan/sewa BMD. Di samping itu, ada kontribusi untuk BPHTB s.d. 30 September 2023 dari lelang atas tanah dan/atau bangunan sebesar Rp7,53 milyar.