Makassar – Perwakilan Kementerian Keuangan Sulawesi Selatan mengadakan konferensi pers APBN untuk periode sampai dengan bulan Agustus tahun 2023 pada Rabu (27/09) di Hotel Claro Makassar. Acara ini dihadiri oleh seluruh perwakilan eselon II Kementerian Keuangan yaitu Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara, Kanwil DJBC Sulawesi Bagian Selatan, Kanwil DJKN Sulawesi Selatan, Tenggara dan Barat dan Kanwil DJPB Sulawesi Selatan, dengan moderator dari Balai Diklat Keuangan Makassar.

Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Sulawesi Selatan, Supendi menjelaskan bahwa capaian yang diperoleh sampai dengan periode 31 Agustus 2023 masih menunjukkan tren yang positif. Diperlukan dukungan dan sinergi dari seluruh pihak untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja APBN pada periode berikutnya.. Pendapatan Sulsel mencapai Rp9,93 Triliun, total belanja sebesar Rp32,74 triliun, sehingga terdapat defisit regional sebesar Rp22,80 triliun.

Dalam pemaparan mengenai kinerja DJKN, Kepala Bidang Kepatuhan Internal, Hukum dan Informasi, Sudirman menjelaskan bahwa PNBP sampai 31 Agustus 2023 terealisasi sebesar Rp43 milyar. Realisasi PNBP bersumber dari pengelolaan BMN sebesar Rp24,13 milyar, pelayanan lelang sebesar Rp18,48 milyar dan pengurusan piutang Negara sebesar Rp0,38 milyar. “Khusus untuk PNBP dari pengeloaan BMN berasal dari sewa, kerjasama pemanfaatan, pemindahtanganan, penjualan barang rampasan dan pendapatan BLU lainnya,” ujarnya.

Lebih lanjut, Sudirman menerangkan program sertipikasi BMN berupa tanah sudah terealisasi sebanyak 2.236 dari target 7.791 (29,21 persen). Nilai BMN sampai Agustus tercatat sebesar 216,73 triliun. Adapun pendanaan BLU Lembaga Manajemen Aset Negara untuk proyek strategis nasional pada tahun 2023 sudah terealisasi sebesar Rp228,43 milyar, dengan pendanaan terbesar untuk proyek kereta api Makassar-Parepare.

Terkait kinerja pelayanan lelang, disebutkan bahwa nilai pokok lelang tercapai sebesar Rp1.031,88 milyar dengan frekuensi 1.715 kali. Pokok lelang bersumber dari lelang Pegadaian sebesar Rp472,42 milyar, Pejabat Lelang Kelas II sebesar Rp409,41 milyar, eksekusi Pasal 6 UU Hak Tanggungan sebesar Rp135,48 milyar dan lelang lainnya. “Dari setiap pelaksanaan lelang atas tanah dan/atau bangunan dipungut PPh senilai Rp3,56 milyar,” jelas Sudirman.

Dari sisi pengurusan piutang Negara, Sudirman menjelaskan sudah diselesaikan 145 berkas dengan nilai Rp32,18 milyar. Adapun saldo piutang Negara sampai 31 Agustus 2023 adalah sebesar Rp176,84 milyar yang berasal dari 653 penanggung hutang. Penyerah piutang terbesar adalah LPDB (Lembaga Pengelola Dana Bergulir) sebesar Rp125,69 milyar dan BLU Kementerian Kesehatan sebesar Rp6,13 milyar.

Pada tanggal 31 Agustus 2023 dilaksanakan pengamanan aset eks Bantuan Likuiditas Bank Indonesia melalui pemasangan plang oleh Satgas BLBI diwakili unsur Bareskrim Polri dan Tim DJKN. “Tanah yang diamankan seluas 16.619 m2 dengan total nilai aset sebesar Rp162,3 milyar di tiga lokasi berbeda di Makassar,” imbuh Sudirman. Lebih lanjut, diuraikan rincian aset tersebut yaitu Aset eks. Bank Pesona Kriyadana, Jl. Urip Sumoharjo No. 55B Makassar, aset eks. Bank Uppindo, Jl. Urip Sumoharjo, depan Bosowa/samping BPJS dan aset eks. Bank Nusa Nasional, Jl. Hasanuddin No. 7 Makassar.