Bontang - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan Timur (Kanwil DJKN Kaltim) melaksanakan rapat koordinasi daerah (Rakorda) 10-12 Februari 2015. Rapat di Aula Rapat Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bontang  mengambil tema “Bersinergi Untuk Kesempurnaan Pelayanan dan Penyelesaian Tugas“. Rakerda diikuti oleh  seluruh pejabat Eselon III  dan sebagian pejabat Eselon IV di seluruh lingkungan Kanwil DJKN Kaltim. Rakerda membahas evaluasi capaian kinerja tahun 2014, strategi dan solusi dalam pencapaian target tahun 2015 serta rencana mitigasi risiko di lingkungan Kanwil DJKN Kaltim.

Tri Wahyuningsih Retno Mulyani, Kepala Kanwil DJKN Kalimantan Timur dalam pembukaannya menyampaikan bahwa sinergi Kanwil  DJKN, KPKNL,  Kanwil BPN/Kantor Pertanahan, dan Korwil/Satker di Propinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara harus terus ditingkatkan dalam rangka pelaksanaan sertifikasi Barang Milik Negara (BMN). Tri Wahyuningsih Retno Mulyani yang akrab dipanggil Ani mengemukakan kesempurnaan pelayanan terhadap stakeholders juga harus senantiasa dilakukan berdasarkan ketentuan yang ada, serta sesuai dengan batas waktu dan SOP yang sudah ditetapkan. Penyelesaian tugas dari setiap Pejabat/Pegawai Kanwil DJKN Kaltim dan KPKNL wajib dilakukan dengan integritas dan profesionalitas yang tinggi.

Nilai Kinerja Organisasi (NKO) tahun 2014 Kanwil DJKN Kalimantan Timur adalah 110,85%. Dari 17 (tujuh belas) IKU,  sebanyak 16 (enam belas) IKU mencapai target dan  hanya 1 (satu) IKU  yang tidak mencapai target yaitu untuk  jumlah piutang negara yang dapat diselesaikan (94,13% ). Untuk tahun 2015 dengan 18 (delapan belas) IKU, Kanwil DJKN Kaltim optimis akan terealisasi diatas target yang telah ditetapkan.

Dalam rakorda ini juga dibahas penyempurnaan profil mitigasi risiko semester I  tahun 2015, adapun rencana penanganan risiko untuk 6 (enam) IKU yaitu :  pencapaian target Piutang Negara Dapat Diselesaikan (PNDS) dalam satuan rupiah yang mengalami kendala, realisasi jumlah pokok lelang rendah, realisasi target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara (Biad PPN) dan Bea Lelang yang rendah.

Selain itu target indeks dari Pengelolaan Kekayaan Negara terdapat risiko ketepatan waktu penyampaian laporan wasdal yang rendah. Terakhir untuk IKU baru yaitu implementasi e-Auction terhadap total pelaksanaan lelang serta risiko terakhir berupa rendahnya penyerapan anggaran.
 
Rakorda kali ini menyajikan sesuatu hal yang baru, diantaranya: pemaparan materi disampaikan oleh para pejabat eselon IV dengan moderatornya adalah para pejabat eselon III. Acara rakorda dilanjutkan dengan  kegiatan olahraga yang dilakukan seluruh peserta dan pegawai KPKNL Bontang. (Penulis/Foto: Bidang KIHI Kanwil DJKN Kaltim)