Banjarmasin – Kamis, 29 Oktober 2015, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan Selatan dan Tengah (Kanwil DJKN KST) Joko Prihanto mengunjungi rumah dinas Gubernur Kalimantan Selatan dalam rangka silaturahmi kepada Plt. Gubernur Kalimantan Selatan Tarmizi Abdul Karim. Joko Prihanto didampingi oleh Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Banjarmasin, Didith A. Andiana dan Kepala Bidang Piutang Negara Kanwil DJKN KST Suharno beserta jajarannya. Jajaran Kanwil DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah disambut oleh Tarmizi Abdul Karim yang didampingi oleh Awi Sundari dalam suasana santai, hangat  dan bersahabat. 

Kunjungan ini bertujuan untuk silaturahmi dan sinergi dengan Gubernur sehubungan dengan rencana pelantikan anggota PUPN Cabang Kalimantan Selatan dari unsur pemerintah daerah. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor447/KM.6/2015 tanggal 2 September 2015 ditetapkan Awi Sundari sebagai anggota PUPN Cabang Kalimantan Selatan dari unsur Pemerintah Daerah menggantikan Sugiono. Kunjungan ini juga sebagai perkenalan Joko Prihanto selaku  Kepala Kanwil DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah kepada Plt. Gubernur Kalimantan Selatan sehubungan dengan berakhirnya masa jabatan Gubernur pada bulan Agustus 2015.

Joko menyampaikan hal-hal terkait tugas-tugas yang diemban oleh DJKN khususnya Kanwil DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah berkenaan dengan pengurusan piutang Negara. Selain pengurusan Piutang Negara disampaikan pula bahwa DJKN juga mempunyai core business lainyaitu dalam hal penataan BMN, penilaian dan lelang. Khusus pengelolaan BMN, DJKN telah melakukan inventarisasi dan penilain BMN termasuk BMN yang berasal dari dana dekonsentrasi danTugaspembantuan.

Sebelum mohon diri Joko mengucapkan terimakasih atas sambutan dan meminta dukungan Gubernur Kalsel agar kerjasama baik yang sudah terjalin dapat ditingkatkan.

Tarmizi Abdul Karim memberikan tanggapan sangat senang dan menyambut positif atas kunjungan Joko dan jajarannya dan menampaian agar kerja sama antara Pemerintah Daerah Kalimantan Selatan dan kanwil DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah yang telah terjalin selama ini. Dalam pengurusan Piutang Negara maupun dalam hal penataan administrasi BMN yang berasal dari dana dekonsentrasi dan tugas perbantuan ke depan dapat ditingkatkan lagi ke arah yang lebih baik sehingga diharapkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah berdampak dengan predikat penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).(Penulis/fotografer: Suharno/Nurrino)