Semarang, 26 Oktober 2023 Perwakilan Kementerian Keuangan Jawa Tengah menyampaikan kinerja APBN wilayah Jawa Tengah periode s.d. 30 September 2023 yang dihadiri oleh Kepala Kanwil DJPb Jawa Tengah selaku Kepala Perwakilan Kemenkeu Jawa Tengah Muhdi, bersama dan Kepala Kanwil DJKN Jateng dan DIY Tri Wahyuningsih Retno Mulyani, Kepala Kanwil DJP Jateng I Max Darmawan, Kepala Bidang Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan (DP3) Kanwil DJP Jawa Tengah II Mochamad Taufiq, Kepala Seksi Bimbingan Kepatuhan dan Hubungan Masyarakat Kanwil DJBC Jateng dan DIY Cahya Nugraha, serta Local Expert Universitas Diponegoro Wahyu Widodo.

Perkembangan Ekonomi dan Indikator Kesejahteraan

Perekonomian global masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain ketidakpastian ekonomi

global dan kondisi geopolitik. Namun demikian, ekonomi domestik tetap terjaga solid yang ditandai dengan kinerja APBN 2023 di regional Jawa Tengah hingga 30 September 2023 tetap kuat seiring pendapatan negara yang terjaga positif dan kinerja belanja negara yang bertumbuh. Sejumlah indikator seperti naiknya pertumbuhan ekonomi dengan tren yang kuat dan stabil, penurunan tingkat pengangguran, maupun naiknya beberapa indikator kesejahteraan menunjukkan optimism bagi masyarakat.

Angka pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah pada Triwulan II 2023 mencatatkan nilai positif sebesar 5,23 persen (y-on-y), lebih tinggi jika dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,17 persen (y-on-y). Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh lapangan usaha PenyediaanAkomodasi dan Makan Minum yaitu sebesar 10,45 persen (y-on-y). Sedangkan dari sisi pengeluaran, kenaikan tertinggi dicatat oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah yaitu sebesar 9,39 persen (y-on-y). Meskipun demikian, laju kenaikan inflasi perlu mendapat perhatian terutama pada komoditas beras dan gula pasir. Pada September 2023 di Jawa Tengah mencatatkan inflasi sebesar 0,41 persen (m-to-m) yang naik jika dibandingkan Agustus 2023 sebesar 0,03 persen (m-to-m).

Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) pada September 2023 di Jawa Tengah turut menunjukkan optimisme (>100) sebesar 137,6 (m-to-m) sedikit turun dibandingkan IKK Agustus 2023 sebesar 141,3 (m-to-m) namun masih lebih tinggi daripada IKK Nasional sebesar 121,7 (m-to-m). Nilai Tukar Petani (NTP) pun menunjukkan kondisi semakin baik pada September 2023 sebesar 113,33 naik dibandingkan Agustus 2023 sebesar 110,71, walaupun Nilai Tukar Nelayan (NTN) per September 2023 sebesar 105,17 sedikit lebih rendah jika dibandingkan Agustus 2023 sebesar 105,30. Kondisi tersebut menunjukkan daya tukar dari harga-harga produk pertanian maupun perikanan masih tetap terjaga dengan baik.

Perkembangan Kinerja Fiskal Regional

APBN di Jawa Tengah berhasil menunjukkan performa yang optimal. Ditinjau dari sisi penerimaan maupun belanja, semua menggambarkan konsolidasi APBN yang sangat kuat, kredibel dan solid. Hal ini tampak pada penerimaan APBN Jawa Tengah sampai dengan 30 September 2023 berhasil mencapai penerimaan Rp76,37 triliun (73,58 persen dari target), serta realisasi belanja APBN mencapai Rp74,99 triliun (69,39 persen dari pagu).

Penerimaan Pajak di Jawa Tengah berhasil mencapai Rp35,63 triliun (78,26 persen dari target), secara nominal tumbuh 3,98 persen dibandingkan periode yang sama TAYL. Jenis penerimaan Pajak dengan realisasi tertinggi adalah Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp19,22 triliun (83,42 persen dari target) dan Pajak Penghasilan sebesar Rp15,89 triliun (73,66 persen dari target). Sedangkan Penerimaan Kepabeanan dan Cukai berhasil mencapai Rp35,42 triliun (66,50 persen dari target) dengan kontribusi terbesar diberikan oleh penerimaan cukai sebesar Rp33,85 triliun (66,06 persen dari target). Sedangkan penerimaan PNBP telah terealisasi Rp5,32 triliun (106 persen dari target) yang terdiri dari realisasi PNBP lainnya Rp2,35 triliun (160,84 persen) dan Pendapatan BLU Rp2,97 triliun (83,99 persen).

Belanja negara yang berkualitas (spending better) juga menjadi perhatian penting bagi pemerintah dan terus dipertajam untuk menghasilkan output/ outcome yang mampu memberi

manfaat yang nyata bagi masyarakat dan perekonomian. Realisasi belanja Kementerian Lembaga (K/L) di Jawa Tengah berhasil terealisasi sebesar Rp25,89 triliun (61,18 persen dari alokasi). Secara nominal realisasi ini naik sebesar Rp1,76 triliun (7,28 persen) dibandingkan periode yang sama TAYL (y-on-y). Adapun belanja yang masih perlu mendapat perhatian ialah belanja modal dengan realisasi sebesar Rp3,7 triliun (40,35 persen) yang terkendala pada proses pembebasan lahan lokasi proyek pembangunan, seperti pembangunan Bendungan Jlantah, pembangunan jalan tol Semarang-Demak dan pembangunan underpass Joglo di Solo. Pemerintah terus berkoordinasi kepada K/L maupun pemda untuk semakin meningkatkan kualitas belanja negara.

Sedangkan pada APBD, pendapatan daerah di Jawa Tengah sampai dengan 30 September 2023 terealisasi sebesar Rp77,14 triliun (71,70 persen dari target). Proporsi pagu pendapatan TKD sebesar 61,11 persen terhadap total pagu Pendapatan Daerah menunjukkan bahwa dukungan dana pusat melalui TKD masih menjadi faktor dominan untuk pendanaan di pemerintah daerah. Untuk realisasi Belanja APBD, hingga 30 September 2023 berhasil mencapai Rp68,07 triliun (61,08 persen dari alokasi). Pemerintah berharap masyarakat mampu memperoleh manfaat dari multiplier effect atas realisasi belanja di Jawa Tengah.

Pelaksanaan APBN untuk Pembangunan Jawa Tengah

APBN diupayakan terus menjadi instrumen utama yang dioptimalkan untuk memberikan manfaat

bagi masyarakat Jawa Tengah melalui beberapa belanja pada bidang prioritas pembangunan yang menjadi perhatian pemerintah, di antaranya: pada sektor pendidikan, kesehatan, dan perlindungan masyarakat. Tercatat hingga 30 September 2023, Dana Desa telah disalurkan sebesar 5,9 triliun (76,22 persen dari alokasi) kepada 7.809 desa yang di dalamnya termasuk Program BLT Desa sebesar Rp84,02 miliar kepada 280.072 Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Untuk penguatan kesehatan, telah disalurkan Bantuan Operasional Kesehatan sebesar Rp12,31 triliun kepada 880 Puskesmas. Sedangkan untuk penguatan pendidikan, terdapat Bantuan Operasional Sekolah yang telah tersalurkan sebesar Rp5,92 triliun kepada 11,42 juta siswa, BOP PAUD sebesar Rp584,55 miliar kepada 1,85 juta siswa, dan BOP Kesetaraan sebesar Rp142,64 miliar kepada 180 ribu siswa.

Pemerintah terus mendukung pemberdayaan ekonomi berbasis kerakyatan melalui program pembiayaan kredit pemerintah seperti KUR dan UMi. Dukungan program pembiayaan ini diharapkan meningkatkan daya saing UMKM sehingga bisa meningkat ke skala usaha yang lebih besar. Sampai dengan s.d 30 September 2023, realisasi penyaluran kredit program mencapai Rp 31,95 triliun kepada 1,07 juta debitur yang terdiri dari KUR Rp30,97 triliun kepada 817.693 debitur dan UMi Rp980,9 miliar kepada 251.162 debitur.

Percepatan pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan juga dilakukan melalui

dukungan APBN kepada Pemerintah Daerah melalui hibah. Pada periode bulan September 2023

telah terealisasi hibah BMN Jawa Tengah sebesar Rp19,34 miliar yang dipergunakan untuk Penyediaan Rusunawa untuk Penanganan Permukiman Kumuh dan Penyediaan Hunian Layak, Penyediaan Sarana Prasarana Panti Asuhan, serta Penyediaan Sarana Prasarana Untuk Pemerintah Kabupaten dan Desa.

Pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah diperkirakan akan tetap optimis dan terjaga stabil. APBN regional Jawa Tengah dengan didukung peran APBD sebagai stimulan pertumbuhan ekonomi terus tumbuh akseleratif untuk menjaga pemulihan ekonomi dan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat Jawa Tengah. (Sumber: Siaran Pers Kanwil DJPb Provinsi Jawa Tengah)