Bandung, 20 November 2023 – Ditengah prospek pertumbuhan global yang masih lemah serta risiko dan ketidakpastian global yang masih menunjukkan peningkatan, kinerja ekonomi Jabar Triwulan III-2023 tumbuh positif sebesar 4,57 persen dibandingkan triwulan yang sama tahun sebelumnya (yoy). PDRB ADHB Rp660,76 triliun didukung kinerja sisi Lapangan Usaha Listrik dan Gas, Jasa Keuangan Asuransi, dan Konstruksi, serta sisi Pengeluaran Ekspor Impor. Angka Inflasi sebesar 2,58 persen (yoy) dengan IHK 111,10. Sementara Neraca Perdagangan mengalami surplus sebesar USD 2,09 Miliar. Nilai Ekspor Jawa Barat  September 2023 mencapai USD 3,05 Miliar dan Impor mencapai USD 0,96 Miliar.  Nilai Tukar Petani (NTP) Jawa Barat Oktober 2023 sebesar 111,74 naik 2,11 dibanding September 2023.

Hal ini didukung penuh oleh kinerja fiskal APBN yang tetap terjaga baik. APBN di Jawa Barat mencatatkan surplus sebesar Rp28,45 triliun. Akselerasi Belanja Pemerintah Pusat dan Transfer ke Daerah yang dilakukan dengan mengoptimalkan kinerja Pendapatan Negara menjadi stimulus terjaganya ekonomi daerah dari dampak ketidakpastian ekonomi global.

Belanja Negara terjaga untuk terus tumbuh positif

Hingga Oktober 2023 realisasi kinerja Belanja Pemerintah Pusat mengalami pertumbuhan sebesar 9,44 persen atau senilai Rp35,06 triliun, yang didominasi oleh peningkatan Belanja Barang sebesar 24,09persen atau senilai Rp,14,28 triliun. Realisasi TKD tumbuh sebesar 0,03 persen (yoy) yang utamanya disebabkan oleh peningkatan Dana Alokasi Khusus Non Fisik sebesar 15,76 persen.

Komponen Belanja Pemerintah Pusat (BPP) telah terealisasi sebesar Rp 35,06 triliun (71,34 persen dari pagu), ditopang kenaikan yang signifikan pada Belanja Barang, Modal maupun Bantuan Sosial.

 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan merupakan  belanja dengan realisasi tertinggi. Realisasi ini terutama dikontribusi oleh penyelesaian pekerjaan Strategic Irrigation Modernization and Urgent Rehabilitation Project (SIMURP) yang dilaksanakan pada Kementerian PUPR dan Pembangunan Jalur Ganda KA antara Kiaracondong- Cicalengka Tahap 2 Segmen Kiaracondong - Gedebage dan Segmen Haurpugur – Cicalengka dan Pembangunan Jalur Ganda KA Bogor - Sukabumi Lintas Bogor – Yogyakarta pada Kementerian Perhubungan. Belanja Modal Peralatan dan Mesin merupakan belanja dengan persentase realisasi paling tinggi sebesar 112,70 persen yang dikontribusi oleh pengadaan Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk Pengembangan Laboratorium BBPPT dan Sarana Pendukung pada Kementerian Kominfo.

Bantuan Sosial diberikan kepada mahasiswa dalam bentuk Bantuan Operasional Sekolah (BOS) melalui Program Bidikmisi dan KIP Kuliah. Bantuan juga diberikan untuk Asistensi Rehabilitasi Sosial Kelompok Rentan dan Asistensi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas.  Penyaluran bansos dilakukan pada satker Kementerian Agama dan Kementerian Sosial. Realisasi Belanja Bantuan Sosial s.d. Oktober 2023 mengalami kenaikan signifikan sebesar Rp5,73 miliar yang didorong oleh terbitnya SK Penerima Bantuan sebagai dasar untuk melakukan pembayaran bantuan.

Dari sisi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD), sampai dengan 31 Oktober 2023, Transfer ke Daerah mencapai Rp58,76 triliun, terkontraksi 2,65 persen (yoy) dan 85,87 persen dari pagu APBN 2023 Rp68,39 triliun. Kinerja TKD yang menguat dipengaruhi oleh DAK Non Fisik karena peningkatan yang signifikan pada penyaluran BOS. Namun demikian terdapat perlambatan untuk DBH karena keterlambatan pemenuhan syarat salur, DAU karena reformulasi penyaluran, DAK Fisik karena keterlambatan pemenuhan syarat salur.  Realisasi DID melambat  karena diberikan selektif kepada Pemda yang memiliki kinerja baik dalam penanggulangan stunting, sedangkan untuk Dana Desa melambat karena penurunan penerima BLT lebih dari 400 ribu KPM dan gagal salur pada 67 desa sebelum diberikan perpanjangan batas waktu.

Hingga Akhir Oktober 2023 Pendapatan Negara Terus Tumbuh Positif

Pendapatan dan Hibah tumbuh sebesar 0,28 persen (yoy) atau senilai Rp341,16 miliar. Sampai dengan 31 Oktober 2023 total pendapatan negara mencapai Rp122,13 triliun atau 82,62 persen dari target. Yang terdiri dari penerimaan Perpajakan Rp116,64 triliun (81,53 persen dari target) dan PNBP sebesar Rp5,49 triliun (115,45 persen dari target).

Pada penerimaan Perpajakan, kenaikan terbesar terjadi pada Pajak Pertambahan Nilai dan PPNBM yang tumbuh 16,08 persen atau senilai Rp45,82 triliun. Karena adanya kenaikan penerimaan dari instansi pemerintah dan pembayaran ketetapan pajak, khususnya konsumsi barang dan jasa PPN Dalam Negeri. Hal ini menandakan perekonomian masyarakat masih cukup baik.

Apabila dilihat dari sector perpajakan, Sektor Industri Pengolahan dan sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor masih menjadi kontributor terbesar yaitu sekitar 54,29 persen (Rp62,35 triliun).  Sedangkan pertumbuhan terbesar disumbang sektor Kebudayaan, Hiburan, dan Rekreasi dan sektor Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum, masing-masing sebesar 82,12 persen dan 31,56 persen.

Penerimaan Pajak Bulan Oktober 2023 ditopang oleh lima sektor dominan yang menyumbang 82,71 persen dari Penerimaan Pajak Provinsi Jawa Barat atau dengan nilai nominal sebesar Rp75,76 triliun. Secara umum, lima sektor besar ini mengalami pertumbuhan yang positif dibandingkan periode yang sama dengan tahun sebelumnya. Sektor kontribusi terbesar pajak di Jawa Barat sampai dengan Oktober 2023 adalah Industri Pengolahan, Perdagangan Besar dan Eceran, Administrasi Pemerintahan dan Jaminan Sosial, Real Estat dan Konstruksi. Sektor manufaktur menjadi sektor dengan sumbangan penerimaan pajak terbesar disebabkan ekspansif, akseleratif dan impor yang tumbuh tinggi terutama untuk barang-barang modal dan juga barang-barang intermidiate yang dibutuhkan industri pengolahan.

Sampai dengan 31 Oktober 2023, Penerimaan Kepabeanan dan Cukai  Jawa barat mencapai Rp25,05 triliun, tumbuh melambat 18,49 persen (c-to-c) dan baru mencapai 64,46 persen dari target APBN 2023 Rp38,86 triliun. Hal ini dampak dari merosotnya penerimaan Cukai.

Bea Masuk tumbuh positif dan masih didominasi dari TPB yaitu BC 2.8 dan BC 2.5 serta didorong Penerimaan impor BC 2.0 berkala (PT TAM) dan BC 2.0 atas importasi insidentil (non rutin). Pada Cukai, penerimaan EA tumbuh positif, sementara MMEA dan HT masih tumbuh negatif. Penurunan produksi SKM Gol 1 (-33,86persen) dan SPM Gol 1 (-18,31persen) s.d Oktober (yoy).

Langkah optimalisasi dilakukan dengan: (1) Optimalisasi ekstra effort penerimaan melalui audit, penelitian ulang, monitoring umum dan khusus, penagihan aktif dan join collection serta operasi gempur rokok illegal; (2) Pembentukan Tim Optimalisasi Penerimaan Negara; (3) Melakukan in-depth interview dengan kontributor Cukai HT; (4) Melakukan dialog penerimaan dengan Kantor Pusat DJBC.

Total realisasi PNBP hinggaa akhir Oktober 2023 mencapai Rp5,49 triliun, tumbuh 18,78 persen (yoy) yang dikontribusi oleh peningkatan realisasi PNBP yang bersumber dari Pendapatan PNBP Lainnya dan Pendapatan BLU. Tahun 2023 terdapat peningkatan realisasi Pendapatan PNBP Lainnya dan Pendapatan BLU dengan pendapatan tertinggi berasal dari pendapatan Lainnya sebesar Rp2,88 triliun atau tumbuh 11,23 persen sedangkan Pendapatan BLU sebesar Rp2,62 triliun atau tumbuh 28,36 persen. Guna optimalisasi pendapatan, Kanwil DJPb Provinsi Jawa Barat telah mendorong Satker BLU untuk melakukan beberapa upaya, diantaranya: (1) Menghimbau untuk segera melakukan pengesahan pendapatan ke KPPN paling sedikit satu kali dalam setiap triwulan; (2) Optimalisasi aset yang dimiliki untuk meningkatkan kinerja pendapatan; (3) Penggunaan saldo awal untuk menunjang kinerja sesuai dengan strategi bisnis dalam jangka panjang. 

Dapat disimpulkan bahwa hingga akhir Oktober 2023, kinerja perekonomian domestik dan APBN masih tetap solid dan kuat di tengah tantangan dan perlambatan ekonomi global. Pendapatan dan belanja negara tumbuh positif. Pemerintah akan terus mengoptimalkan belanja negara untuk memberikan dampak dan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Dinamika global akan terus diantisipasi dan dimitigasi dampaknya terhadap perekonomian domestik. Dengan dukungan kinerja APBN yang baik dan ditopang kinerja fiskal secara holistik, diharapkan perekonomian Jawa Barat sampai akhir tahun 2023 masih terjaga baik. Pemerintah akan terus menjaga aktivitas ekonomi domestik dan mewaspadai dampak perlambatan global. Di samping itu, kinerja APBN yang on-track hingga Oktober 2023 akan terus ditingkatkan serta diakselerasi untuk menjaga aktivitas perekonomian dalam negeri dan mengoptimalkan APBN sebagai shock absorber. (SP Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Jawa Barat)