Bandung – Dengan mengusung tema Kolabor Aksi DJKN Melalui Revaluasi BMN dan Peningkatan Pelayanan Menuju Kantor Zona Integritas WBK/WBBM, jajaran Kantor Wilayah DJKN Jawa Barat melaksanakan Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Semester I tahun 2018. Kegiatan ini diselenggarakan pada 13-15 Februari 2018, bertempat di Hotel Sari Ater, Ciater, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat. 

Tema Kolabor Aksi dipilih untuk mengingatkan kembali tentang pentingnya koordinasi, komunikasi dan sinergi dalam pelaksanaan tugas, baik itu dalam lingkup internal KPKNL/Kantor Wilayah maupun dengan para stake holders di lingkungan Kantor Wilayah DJKN Jawa Barat.

Rapat koordinasi diikuti para Kepala Bidang, Kepala Bagian Umum dan seluruh Kepala KPKNL di lingkungan Kantor Wilayah Jawa Barat, beserta Kepala Seksi yang ditunjuk. Rapat dibagi dalam 3 kelompok kerja (pokja), di mana masing-masing pokja membahas topik dengan tema, yaitu: (1) Revaluasi dan Pemanfaatan BMN, (2) Tata Kelola Piutang dan Lelang Negara, dan (3) Menuju Zona Integritas WBK/WBBM.

Dalam rakorda ini diagendakan ceramah/sharing session dengan mengundang dua orang narasumber, yaitu Kepala Biro Perencanaan Keuangan Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan, Chalimah Pujiastuti dan Sekretaris DJKN, Dodi Iskandar. Pada sesi ini, Chalimah memaparkan materi Pengelolaan Anggaran Yang Optimal di Lingkungan Kementerian Keuangan. Chalimah mengupas tuntas siklus anggaran di Kementerian Keuangan, dengan penekanan mengenai pentingnya mindset atau perilaku insan Kementerian Keuangan dalam pengelolaan anggaran secara efisien melalui value for money.

Sementara itu, Sekretaris DJKN, Dodi Iskandar menyampaikan ceramah dengan materi Peningkatan Kualitas Pelayanan menuju Zona Integritas  Wilayah Kerja Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani. Dodi menyampaikan bahwa seluruh kantor pelayanan wajib menjadi kantor ZI WBK/WBBM, namun diusulkan secara bergiliran mengingat jumlah kantor kemenkeu banyak dan personil Kemenpan RB terbatas jumlahnya.

Kepala Kantor Wilayah, Nuning Sri Rejeki Wulandari dalam sambutannya meminta agar seluruh peserta rapat mengikuti rapat bukan sekedarnya saja, tetapi harus mendapatkan dan menghasilkan output yang sangat bermanfaat untuk didedikasikan dan diusulkan ke Kantor Pusat DJKN demi kemajuan DJKN.

Dalam rakorda ini juga dilaksanakan penandatanganan Maklumat Pelayanan dan Piagam Pencanangan Zona Integritas Wilayah Kerja Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani dari seluruh KPKNL, serta komitmen dukungan jajaran Kantor Wilayah DJKN Jawa Barat terhadap Zona Integritas  Wilayah Kerja Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani dalam bentuk penulisan pernyataan, disertai tanda tangan dan pembubuhan cap tangan menggunakan cat pada banner dengan tema “Tidak  Korupsi”. Dalam kegiatan ini, Sekretaris DJKN dan Kepala Biro Perencanaan Keuangan ikut menyaksikan dan menandatangani serta membubuhkan cap tangan pada banner tersebut.

Rapat Koordinasi Daerah Kantor Wilayah DJKN Jawa Barat diakhiri dengan pembacaan butir-butir hasil rapat yang akan menjadi pedoman bagi jajaran Kantor Wilayah DJKN Jawa Barat dalam pelaksanaan tugas dan usulan ide-ide berupa perbaikan peraturan dalam rangka peningkatan penerimaan negara bukan pajak. Nuning meminta agar butir-butir hasil rapat yang telah disepakati segera diperbaiki dan disempurnakan, sehingga dapat segera diusulkan ke Kantor Pusat DJKN. (naskah : tantri, foto : okto, Bidang KIHI)