A.     Perkembangan Terkini   

Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani atau yang disingkat ZI WBK/WBBM, menjadi predikat ‘buruan’ dari berbagai instansi pemerintah Indonesia. Mulai dari instansi pemerintah pusat hingga instansi vertikal pemerintah/pemerintahan daerah berjuang dan berpacu untuk meraih atau bahkan mempertahankan predikat itu. Tak terkecuali bagi instansi vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), sebut saja Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Banda Aceh. Tahun 2022 ini menjadi tahun perjuangan yang akan sangat menentukan bagi KPKNL Banda Aceh untuk mempertahankan predikat ZI WBK/WBBM. Namun, KPKNL Banda Aceh menyadari bahwa upaya Pembangunan Berkelanjutan ZI WBK/WBBM dalam memberikan pelayanan kepada para stakeholder bukan hanya sekadar penggugur kewajiban namun dalam rangka mewujudkan Asas-asas Umum penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik (AUPB).

            Pada penghujung tahun 2021, lahir 558 unit kerja agen pelopor perubahan birokrasi berpredikat WBK dan WBBM, sebanyak 486 unit kerja ditetapkan sebagai WBK dan 72 unit kerja mendapat predikat WBBM.[1] Ratusan unit itu merupakan hasil penyaringan dan penilaian dari total 4.402 unit kerja yang diusulkan. Di antara ratusan unit itu, ada sebanyak 4 instansi vertikal DJKN yang meraih predikat WBBM Tahun 2021, yaitu KPKNL Mamuju, KPKNL Surabaya, KPKNL Jember, dan KPKNL Metro. Keberhasilan deretan instansi vertikal DJKN itu semakin memperkokoh entitas Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Kemenkeu RI) yang kembali meraih predikat WBK dan WBBM pada tahun 2021. Sehingga jumlah KPKNL yang meraih predikat WBBM (hingga penulisan artikel ini) bertambah menjadi 12 unit vertikal, yaitu:

1.    KPKNL Banda Aceh

2.    KPKNL Bukittinggi

3.    KPKNL Metro

4.    KPKNL Tangerang I

5.    KPKNL Jakarta V

6.    KPKNL Bekasi

7.    KPKNL Tegal

8.    KPKNL Pekalongan

9.    KPKNL Surabaya

10.  KPKNL Madiun

11.  KPKNL Jember

12.  KPKNL Mamuju

KPKNL Banda Aceh dengan menyongsong semangat mempertahankan gelar predikatnya sebagai pionir unit kerja yang mendapatkan WBBM di lingkungan DJKN Kemenkeu RI, optimis melalui Pembangunan Berkelanjutan ZI WBK/WBBM. Tahun 2022 akan menjadi penentuan bagi KPKNL Banda Aceh terkait masih layakkah predikat itu disematkan melalui kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) oleh Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan (Biro Organta) Sekretariat Jenderal Kemenkeu selaku Tim Penilai Internal dalam tatanan penilaian ZI WBK/WBBM.

B.     Sekilas Latar Belakang ZI WBK/WBBM

Pembangunan ZI WBK/WBBM berangkat dari political will (red-inisiasi dari para pembuat kebijakan/pemerintah) pemerintah Indonesia dalam melakukan reformasi birokrasi terhadap tatanan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif, dan efisien. Selaras dengan upaya tersebut, Pemerintah pun telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025, yang mengatur mengenai program reformasi birokrasi. Melalui peraturan tersebut, pemerintah menargetkan tiga sasaran hasil utama yakni:

1.    peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi;

2.    pemerintah yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN); serta

3.    peningkatan pelayanan publik.

Demi mengakselerasi pencapaian sasaran hasil tersebut, maka instansi pemerintah perlu membangun pilot project (red-kegiatan percontohan) reformasi birokrasi agar dapat menjadi teladan implementasi bagi unit-unit kerja lainnya. Sehingga, membutuhkan pelaksanaan program reformasi birokrasi pada unit kerja melalui upaya pembangunan Zona Integritas.

            Pemerintah RI tentunya memiliki goodwill (red-itikad baik) terhadap kelangsungan dan keberlanjutan program tersebut, sehingga pada tanggal 21 Juni 2019 pemerintah memberlakukan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah (PermenPANRB No. 10 tahun 2019). Beberapa hal yang diatur pada PermanPANRB No. 10 Tahun 2019 namun belum/tidak diatur pada PermenPANRB No. 52 Tahun 2014, di antaranya mengenai ketentuan sebagai berikut:

1.    Pemberian penghargaan kepada unit kerja yang telah mendapatkan predikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) atau Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) berdasarkan kebijakan internal di masing-masing instansi pemerintah.

2.    Kawasan Terpadu atau area yang terdiri dari unit-unit kerja lintas instansi yang menyelenggarakan fungsi pelayanan.

3.    Rincian bobot Komponen Pengungkit penilaian unit kerja berpredikat Menuju WBK/Menuju WBBM.

4.    Peran Tim Penilai Internal (TPI) dalam proses pembangunan zona integritas untuk menjadi konsultan, fasilitator asistensi pendampingan, dan penghubung komunikasi kepada Tim Penilai Nasional (TPN).

5.    Pembangunan Zona Integritas berdasarkan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) sesuai dengan Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2018 Tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi.

6.    Penilaian Mandiri dan evaluasi oleh TPI.

7.    Syarat minimal pengajuan pengusulan pada level Instansi Pemerintah yakni terdiri dari: a) mendapatkan predikat minimal Wajar Dengan Pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan RI; dan b) Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) minimal “B”;

8.    Syarat minimal pengajuan pada level unit kerja yang diusulkan yaitu terdiri dari: a) Memiliki peran dan penyelenggaraan fungsi pelayanan strategis; b) Dianggap telah melaksanakan program-program reformasi birokrasi secara baik; c) Mengelola sumber daya yang cukup besar; d) Untuk pengajuan unit kerja berpredikat WBBM, unit kerja yang diusulkan merupakan unit kerja yang sebelumnya telah mendapatkan predikat WBK.

9.    Mekanisme penilaian mandiri berupa penilaian pendahuluan berjenjang oleh eselon I kepada unit yang ada di bawahnya yaitu unit eselon II hingga eselon IV;

10.  Mekanisme penilaian internal untuk Pemerintah Daerah;

11.  Mekanisme Pengusulan unit kerja Predikat Menuju WBK/WBBM dalam rangka pelaksanaan Reviu menggunakan Sistem Informasi Penilain Mandiri Pembangunan Zona Integritas (PMPZI)[2] melalui portal www.pmpzi.menpan.go.id.

12.  Pra Reviu terhadap Usulan unit kerja Berpredikat Menuju WBK/WBBM oleh TPN.

13.  Reviu unit kerja oleh TPN.

14.  Penetapan Kawasan Menuju WBK.

15.  Penetapan Kawasan Menuju WBBM.

16.  Evaluasi Unit Kerja dan Kawasan Berpredikat Menuju WBK/WBBM.

17.  Pemantauan Unit Kerja yang telah Meraih WBK/WBBM.

18.  Pemberian Penghargaan bagi Unit Kerja berpredikat WBK/WBBM.

19.  Pencabutan Predikat WBK/WBBM.

20.  Replikasi pada Unit Kerja yang telah meraih predikat Menuju WBK/WBBM.

C.     Pembangunan Berkelanjutan ZI WBK/WBBM

Dalam pembangunan ZI WBK/WBBM yang berkelanjutan juga tentunya perlu diimplementasikan berdasarkan AUPB sesuai Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, yang meliputi:

a.    kepastian hukum;

b.    kemanfaatan;

c.    ketidakberpihakan;

d.    kecermatan;

e.    tidak menyalahgunakan kewenangan;

f.     keterbukaan;

g.    kepentingan umum;

h.    pelayanan yang baik.