Salah satu Nawacita Presiden Joko Widodo adalah membangun dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Sebagai wujud pelaksanaan Nawacita tersebut, pemerintah mengucurkan Dana Desa dan membangun daerah perbatasan. Terkait dengan daerah perbatasan, pemerintah telah membangun infrastruktur berupa jalan dan jembatan, dan Pos Lintas Batas Negara (PLBN). Sampai tahun 2019 awal, telah dibangun infrastruktur jalan di perbatasan, di Kalimantan sepanjang 1.692 km, 1.762 km di Nusa Tenggara Timur, dan 909 km di Papua.

Disamping itu, pada akhir tahun 2018, pemerintah juga telah menyelesaikan 7 (tujuh) PLBN, antara lain 3 (tiga) PLBN di Kalimantan Barat, yaitu PLBN Aruk, Nanga Badau, dan Entikong, 3 (tiga) PLBN di Nusa Tenggara Timur, yaitu PLBN Wini, Motaain, dan Motamasin, serta PLBN Skouw di Papua.

“Kinerja” PLBN Aruk 2019

PLBN Aruk yang berada di Kabupaten Sambas diresmikan oleh Presiden RI Joko Widodo pada tanggal 17 Maret 2017. Presiden RI mengakui bahwa dari seluruh PLBN di Kalbar yang telah dikunjungi, PLBN Aruk adalah yang terbaik. Pada saat itu, Presiden RI berpesan agar PLBN Aruk digunakan sebaik-baiknya untuk kepentingan masyarakat sekaligus pusat pertumbuhan ekonomi baru.

Wilayah PLBN Aruk terbagi dua, yaitu PLBN Terpadu Aruk dan Terminal Barang Internasional Aruk. PLBN Terpadu Aruk seluas 26,2 Ha, sementara Terminal Barang Internasional Aruk seluas 2,2 Ha yang saat ini masih dalam proses pembangunan. PLBN Terpadu Aruk mempunyai gedung pelayanan kepabeanan, imigrasi, karantina hewan, dan lain-lain. Di samping itu, PLBN Terpadu Aruk juga dilengkapi dengan Wisma Indonesia yang mempunyai luas 4.250 m2 dengan 58 kamar tidur dan aula pertemuan yang dapat memuat 1.000 orang, gereja dan masjid, pasar, serta lahan parkir.

Selama tahun 2019, PLBN Aruk telah melayani arus masuk orang sebanyak 103.797 orang dimana sekitar 88% dari jumlah tersebut merupakan WNI. Sementara arus keluar orang sebanyak 117.417 orang dengan WNI sebanyak 90%. Dari data tersebut, dapat diketahui bahwa yang paling banyak menggunakan PLBN untuk keluar/masuk Indonesia/Malaysia adalah masyarakat Indonesia.

Sementara itu, barang/komoditas yang masuk dari Malaysia ke Indonesia sebanyak 909.986 kg, dan sebaliknya komoditas yang keluar dari Indonesia dan masuk ke Malaysia sebanyak 635.705 kg. Dari sisi kuantitas, komoditas Indonesia yang masuk ke Malaysia masih jauh lebih sedikit dibandingkan dengan produk/komoditas Malaysia yang masuk ke Indonesia. Dari sisi value added, komoditas Indonesia merupakan hasil pertanian dan kelautan yang belum diolah, sementara produk Malaysia sebagian besar produk olahan atau produk yang mempunyai nilai tambah yang tinggi, seperti gula pasir, minyak goreng, dan gas. Berdasarkan data di atas, PLBN Aruk masih lebih banyak dimanfaatkan oleh Malaysia daripada Indonesia dan belum memberikan dampak yang optimal bagi perekonomian/kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sambas.

Potensi Kabupaten Sambas

Kab. Sambas yang berbatasan langsung dengan negara bagian Serawak (Ibukota Kuching) dapat mengoptimalkan peranan PLBN Aruk untuk perekonomian Kab. Sambas. Serawak merupakan pasar yang potensial, mengingat jumlah penduduk yang cukup besar yaitu 2.636.000 jiwa (data 2015) dengan tingkat pertumbuhan penduduk 1,8% per tahun. Di samping itu, ekonomi Serawak cukup besar, penyumbang Produk Domestik Bruto (PDB) ketiga untuk PDB Malaysia setelah Kuala Lumpur dan Selangor.

Kab. Sambas sendiri mempunyai potensi unggulan yang dapat dimaksimalkan untuk perekonomiannya seperti produk pertanian/kelautan, yaitu jeruk, kelapa, buah nanas, ubur-ubur, dan cumi-cumi. Di samping itu, Kab. Sambas mempunyai obyek wisata yang sangat menarik seperti Pantai Temajok serta pariwisata di Kecamatan Sajingan, antara lain Riam Banokang, Riam Merasap, dan Goa Santok.

Pemerintah Kab. Sambas harus memaksimalkan pemanfataan PLBN Aruk untuk perekonomian/kesejahteraan rakyat Sambas dengan meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing pasar Internasional (Nawacita keenam). Dengan demikian akan tercipta kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategi ekonomi domestik Sambas (Nawacita ketujuh).

Optimalisasi Pemafaatan PLBN Aruk dan Permasalahannya

Untuk optimalisasi pemanfaatan PLBN Aruk, Pemkab. Sambas, Pemprov. Kalbar, dan Kementerian/Lembaga terkait harus bersinergi untuk menjadikan PLBN Aruk sebagai pusat pertumbuhan ekonomi yang ditopang oleh Kab. Sambas, Bengkayang, dan Kota Singkawang. Untuk mewujudkan hal tersebut, Pemerintah Pusat dan Daerah harus segera menyelesaikan permasalahan yang ada selama ini, yaitu:

1) Pemerintah Indonesia menganggap PLBN Aruk sebagai jalur perdagangan ekspor/impor, sementara Malaysia menganggap sebagai jalur perdagangan tradisional. Hal ini akan menghambat ekspor Indonesia ke Malaysia.

2) Adanya disparitas harga yang signifikan antara produk Indonesia dan Malaysia, sehingga daerah perbatasan “dibanjiri” produk-produk Malaysia.

3) Komiditas yang diekspor ke Malaysia merupakan hasil pertanian/perikanan yang belum diolah. Oleh sebab itu perlu hilirisasi atau industrialisasi komoditas tersebut sehingga mempunyai value added yang tinggi.

4) Pariwisata di Kab. Sambas dan sekitarnya perlu dikembangkan dengan membangun infrastruktur (jalan dan jaringan telekomunikasi) dan promosi obyek-obyek wisata.

5) Perlu dilakukan optimalisasi pasar/kios yang telah dibangun di PLBN aruk dengan menyediakan produk-produk unggulan Kalbar dan Indonesia, serta melakukan promosi ke Malaysia.

6) Optimalisasi pemanfaatan Wisma Indonesia yang memiliki kamar dan aula setara hotel bintang lima. Wisma Indonesia tersebut harus segera dilengkapi sarana dan prasarananya dan dilakukan promosi secara masif.

Penulis : Edward UP Nainggolan (Kepala Kanwil DJKN Kalbar)