Artikel DJKN

Pengelolaan Aset dan Kebijakan Fiskal

Jum'at, 22 September 2017 pukul 15:56:27   |   247 kali

Oleh Muhamad Sidik

Pengelolaan Aset

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia aset adalah sesuatu yang mempunyai nilai tukar atau modal; atau kekayaan.  Aset menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat  ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik  oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan  uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk  penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang  dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.  Dari pengertian tersebut unsur-unsur aset adalah dikuasai dan/atau dimiliki, peristiwa masa lalu, dan ada manfaat ekonomi. Dalam pengertian ini berarti aset memiliki cakupan yang luas, mulai dari uang kas sampai dengan kontrol pemerintah pada entitas. Istilah aset dalam peraturan perundangan-undangan hanya muncul dalam ketentuan yang mengatur akuntansi. Dalam peraturan terkait Keuangan Negara, digunakan istilah hak dan kekayaan negara sebagai bagian dari keuangan negara.

Kebijakan Fiskal

Kebijakan Fiskal adalah langkah-langkah pemerintah mengelola pengeluaran dan perpajakan atau penggunaan instrumnen fiskal untuk mempengaruhi bekerjanya sistem ekonomi agar memaksimumkan kesejahteraan ekonomi (Madjid, Kemenkeu RI 2012). Kebijakan fiskal didefinisikan juga sebagai pengelolaan anggaran pemerintah untuk mempengaruhi suatu perekonomian, termasuk kebijakan perpajakan yang dipungut dan dihimpun , pembayaran transfer, pembelian barang-barang dan jasa-jasa oleh pemerintah, serta ukuran defisit dan pembiayaan anggaran, yang mencakup semua level pemerintahan (Govil,2009) Instrumen fiskal adalah perpajakan dan pengeluaran pemerintah.  Kebijakan fiskal diterapkan oleh pemerintah sebagai bukti untuk mengatur jalannya perekonomian negara Indonesia.

Pengelolaan Aset dalam Kebijakan Fiskal


Pengelolaan Aset pemerintah berfokus pada efektifitas Public Service dan efisiensi penggunaan sumber daya. Dalam penggunaan sumber daya maka korelasi terdekat adalah dengan pengeluaran pemerintah. Aset yang signifikan mempengaruhi dalam belanja pemerintah adalah infrastruktur. Nilai jenis aset ini cenderung besar dan mempengaruhi jalannya pemerintahan. Berdasarkan data IMF Fiscal Monitor (2013) aset non financial yang dimiliki pemerintah (pusat maupun daerah) memiliki perbandingan dengan Pendapatan Domestik Bruto berkisar dari 35% s.d lebih dari 90%. Di Eropa misalnya perbandingan aset dengan PDB hampir setengah (50%) (tabel 1).

Tabel Perbandingan Aset Non Financial dengan Pendapatan Domestik Bruto di Beberapa Negara Eropa dan Australia

Untuk Indonesia, dengan memperhatikan kebutuhan pembiayaan maka nilai infrastruktur diperkirakan akan mengalami peningkatan sebesar 2 kuadriliun rupiah  (dikelola langsung oleh pemerintah).  Selain  itu, terdapat potensi biaya dari infrastruktur yang dikelola secara tidak langsung melalui BUMN dan swasta sehingga total kenaikan akan menjadi 4.8 kuadriliun.


                                Tabel Perkiraan Penambahan Nilai Aset Infrastruktur

Berdasarkan pengalaman dari negara lain, terdapat beberapa hal yang dapat mempengaruhi pengeluaran pemerintah dari pengelolaan aset antara lain Financial burden terkait ase dan Underutilized Aset.

1.   Financial Burden

Financial burden adalah beban keuangan yang timbul akibat perawatan, penggantian part, dan penggantian aset untuk menjaga optimalnya fungsi aset. Aset pemerintah perlu dikelola mengingat karakteristik aset pemerintah yang memiliki jumlah yang besar. Terdapat potensi beban keuangan akibat maintenance, replace, dan replacement. Hal ini telah terjadi di pemerintah dengan kondisi infrastruktur yang lebih maju dari Indonesia, Cagle (2003) mengungkapkan pemerintah Amerika memiliki masalah financial untuk menjaga sustainability dari aset tersebut. Moodys (2017) bahkan menyebutkan bahwa Negara Bagian yang memiliki infrastruktur seperti jalan dan jembatan menghadapi beban dan kendala dalam memenuhinya dalam penganggaran.  Besaran beban keuangannya di sembilan negara bagian bervariasi dari dari 1,8% - 5% pendapatan negara bagian tersebut.

Untuk Indonesia, Pusat Kajian Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dalam Laporan Pemantauan Pelaksanaan Investasi Infrastruktur Bidang Pekerjaan Umum: Kasus Studi Lima Provinsi di Indonesia (2015) mengungkapkan adanya masalah pendanaan akibat biaya yang timbul dari infrastruktur. Salah satu masalahnya adalah rendahnya kemampuan fiskal pemerintah daerah. Dampak dari hal tersebut adalah tidak dapat efektifknya pelayanan kepada masyarakat karena tidak berfungsinya atau bahkan rusaknya infrastruktur.

Dapat terlihat berdasarkan data empiris, permasalahan akan banyak terjadi di pemerintah daerah. Kapasitas fiskal yang tidak merata akan menjadi tantangan sendiri bagi pemerintah pusat. Pada dasarnya aset  pemerintah berupa properti dan  investasi yang dibiayai langsung. Financial burden ini akan mengganggu kapasitas fiskal dari sisi pengeluaran karena akan menjadi beban pengeluaran. Dari permasalahan di atas maka diperlukanpengeloalaan aset yang memadai dan strategi financial yang tepat agar aset tetap optimal dan menjadi beban keuangan yang dapat diantisipasi.

2.   Underutilized Asset

Underutilized aset adalah kondisi dimana aset tidak secara optimal difungsikan. Hal ini terjadi di Amerika pada tahun 2012, Government Audit Office (GAO) di tahun 2012 menyebutkan dalam laporan High Risk bahwa pemerintah federal Amerika perlu meyikapi terkait unutilized asset. Berdasarkan sampling dari 26 aset diketahui 23 aset merupakan aset  yang tidak diutilisasi secara penuh. Underutilized aset pada Pemerintah Federal Amerika sudah terjadi pada tahun 2009, telah terjadi pemborosan (beban operasi) karena underutilized asset sebesar $1.66 billion. Bahkan semenjak tahun 2000-an beberapa departemen pemerintah federal seperti Department of Defense setiap tahun harus menanggung beban keuangan atas underutilized aset mereka sekitar 3-4 juta dolar (Ungar, 2003).

Kesimpulan

Pengelolaan aset pemerintah yang berfokus pada efektifitas layanan publik dan efisiensi penggunaan sumber daya menjadi berpengaruh terhadap kebijakan fiskal dari sisi pengeluaran negara. Karakteristik dari aset negara yang memiliki nilai yang cukup besar menyebabkan aset tersebut harus dijaga fungsinya agar tetap dapat memberikan kontribusi kepada pengguna aset seperti lembaga pemerintah dan masyarakat pada umumnya. Berdasarkan pengalaman negara seperti Amerika, beban keuangan muncul dari financial burden dan  underutilized asset.  


 

Daftar Pustaka

Cagle. Ron F.2003. Infrastructure Asset management: An Emerging Direction. AACE International Transaction

Audier, Agnes, Sebastian Bard and Licie Robieux. 2014. The Hidden Value in Government Asset.BCG Perspective.  The Boston Consulting Group.

Infrastruktur Butuh Pendanaan dari Swasta Rp 1,7 Kuadriliun. http://databoks.katadata.co.id/datapubl ish/2017/03/23/infrastruktur-butuh-pendanaan-dari-swasta-rp-17-kuadriliun. diakses 20 September 2017

Kamus Besar Bahasa Indonesia. https://kbbi.kemdikbud.go.id.

Moody’s Investors Service. 2017. Moody's: Burden of infrastructure spending increasingly falling on US stateshttps://www.moodys.com/research/Moodys-Burden-of-infrastructure-spending-increasingly-falling-on-US-states--PR_360866 (diakses 15 September 2017)

Institute For Energy Research. 2013. Federal Asset Above and Below Groundhttp://instituteforenergyresearch.org/analysis/federa l-assets-above-and-below-ground/ (diakses 22  September 2017)

 

 

Disclaimer
Tulisan ini adalah pendapat pribadi dan tidak mencerminkan kebijakan institusi di mana penulis bekerja.