Pangandaran (20/4) - Gelaran Rakorda Kanwil DJKN Bandung yang dihelat pada tanggal 14 sampai dengan 16 April 2016 dihadiri tamu istimewa, Bupati Pangandaran dan Sekretaris DPPKAD Ciamis. Rakorda yang bertajuk “Peningkatan Sinergi dan Kualitas Layanan Pengelolaan Kekayaan Negara Dalam Rangka Mendukung Optimalisasi Penerimaan Negara dan Pembangunan Daerah” ini mengadakan acara sharing session antara DJKN dengan Pemda Pangandaran dan Ciamis yang dimoderatori oleh Kepala KPKNL Tasikmalaya Edih Mulyadi.
Dalam kesempatan pertama Kurniawan, Sekretaris DPPKAD Kabupaten Ciamis memaparkan bahwa sejak tahun 2014 sampai dengan sekarang kerja sama Pemda Ciamis dengan DJKN c.q. KPKNL Tasikmalaya terus mengalami peningkatan, dan beliau berharap kedepannya hubungan kerjasama ini dapat terus ditingkatkan. Pria yang aktif dalam organisasi Ikatan Akuntan Indonesia Jawa Barat sebagai Sekretaris Koordinator Sektor Publik Wilayah Priangan Timur, bahwa sampai dengan saat ini telah banyak berkas kasus piutang daerah bahkan ribuan baik yang berasal dari Rumah Sakit, Dana Dakabalarea, dan BPR yang telah diserahkan kepada KPKNL Tasikmalaya untuk dilakukan pengurusannya.  Terdapat dua manfaat pengurusan piutang daerah ini bagi Pemda. Pertama, potensi pengembalian keuangan daerah, yang kedua apabila pengurusan telah optimal sampai tahap PSBDT dapat dijadikan dasar untuk penghapusan piutang daerah. Penghapusan piutang daerah ini menjadi salah satu faktor yang menunjang peningkatan kualitas LKPD (Laporan Keuangan Pemerintah Daerah), yang pada akhirnya harapan agar LKPD Pemkab. Ciamis memperoleh predikat wajar tanpa pengecualian dapat terwujud.

Senada dengan Pemkab Ciamis, Jeje Wiradinata, Bupati Pangandaran menyampaikan bahwa dengan tertib administrasi dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah dapat mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel sehingga mendukung terwujudnya tujuan pembangunan Kabupaten Pangandaran sebagai destinasi wisata dunia.

Bupati juga menyampaikan targetnya pada tahun 2018 Pemkab Pangandaran dapat melakukan penataan dan pengelolaan aset daerah secara akuntabel sehingga  memerlukan asistensi dari KPKNL Tasikmalaya dalam penilaian dan pengelolaan aset daerah. Dalam sesi tanya jawab ada tiga penanya dua dari Kanwil DJKN Jawa Barat dan satu dari Direktorat BMN yang dijawab oleh kedua narasumber secara gamblang dan memuaskan, dan akhirnya moderator mengakhiri acara sharing session dengan pernyataan bahwa apa yang disampaikan oleh kedua narasumber memiliki tujuan yang sama yaitu terselenggaranya pemerintahan yang akuntabel, pelayanan kepada masyarakat yang memuaskan dan tercapainya tujuan pembangunan daerah dan nasional yang menyejahterakan rakyat.