Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Tangerang II yang sebelumnya bernama KPKNL Serpong merupakan salah satu kantor vertikal DJKN yang berada di wilayah Kanwil DJKN Banten. Perubahan nomenklatur dari KPKNL Serpong menjadi KPKNL Tangerang II termaktub dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 263/PMK.01/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.01/2012 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Adapun wilayah kerja KPKNL Tangerang II adalah sesuai dengan Perdirjen Nomor 9/KN/2017 tanggal 24 Nopember 2017. 

KPKNL Tangerang II saat ini dipimpin oleh Sri Handayani, dibantu oleh Kepala Sub Bagian Umum Deny Zulham, Kepala Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara Paulus Agung Cahya Wahyudi, Kepala Seksi Pelayanan Penilaian Pamungkas, Kepala Seksi Pelayanan Lelang Fery Hidayat, Kepala Seksi Hukum dan Informasi Th Lestari Indrawati, Kepala Seksi Piutang Negara Yuliati Dwi Puji Hastuti, dan Kepala Seksi Kepatuhan Internal Sugiyanti.

KPKNL Tangerang II terletak di Jalan TMP Taruna, Kecamatan Sukaasih, Kota Tangerang Banten, bersebelahan dengan KPKNL Tangerang I. Lokasi kantor cukup strategis karena berdekatan dengan pusat pemerintahan Kota Tangerang, dan beberapa kantor pemerintahan lainnya seperti Pengadilan Negeri Tangerang, Lembaga Pemasyarakatan, Kantor Imigrasi dan lainnya. Selain itu, letak KPKNL Tangerang II juga tidak jauh dari Bandara International Soekarno Hatta.

Dengan motto KPKNL Tangerang II OPTIMIS, jajaran KPKNL Tangerang II akan selalu optimis dalam melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan kepada seluruh pemangku kepentingan yang ada di wilayah kerja KPKNL Tangearng II.

OPTIMIS merupakan akronim dari Optimal, Profesionalisme, Transparan, Inovatif, Mumpuni, Integritas dan Sinergi.

• Optimal, yaitu memberikan kemampuan dan keahlian terbaik dalam memberikan pelayanan kepada stakeholder.
• Profesionalisme, yaitu bekerja tuntas dan akurat atas dasar kompetensi terbaik dengan penuh tanggung jawab dan komitmen tinggi.
• Transparan, yaitu pelayanan dilaksanakan secara jelas (terbuka) dari segi prosedur/tata cara pelayanan, persyaratan pelayanan baik persyaratan teknis maupun administrasi, unit kerja dan pejabat yang berwenang dalam memberikan pelayanan, rincian biaya dan tata cara pembayaran, serta kepastian waktu penyelesaian sebagai upaya mewujudkan visi tata pemerintahan yang baik dan bersih (good and clean governance)
• Inovatif, yaitu kemampuan pegawai untuk mencetuskan solusi-solusi yang baru dan kreatif, yang akan menghasilkan peningkatan kinerja, hasil-hasil yang lebih baik, produktivitas yang lebih tinggi,dan sebagainya
• Mumpuni, yaitu mampu melaksanan tugas dengan baik
• Integritas, yaitu berpikir, berkata, berperilaku dan bertindak dengan baik dan benar serta memegang teguh kode etik dan prinsip-prinsip moral.
• Sinergi, yaitu membangun dan memastikan hubungan kerja sama internal yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan untuk menghasilkan karya yang bermanfaat dan berkualitas.