Sorong (06/03) KPKNL Sorong menyelenggarakan kegiatan Dialog Kinerja Pemangku Kepentingan dan Pemberian Penghargaan Anugerah Reksa Bandha Tahun 2024 di Gedung Keuangan Negara Sorong, Papua Barat Daya pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024. Kegiatan ini merupakan kegiatan tahunan yang dilaksanakan oleh KPKNL Sorong dengan tujuan menyampaikan overview capaian KPKNL Sorong pada Tahun 2023 dan penerimaan masukan dari para pemangku kepentingan guna perbaikan layanan di tahun 2024.

Hadir sebagai tamu undangan Anggota Badan Pengarah Perepatan Pembangunan Otomoni Khusus Papua (BP3OKP) Papua Barat Daya, Otto Ilhalauw, Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan  Papua Barat sekaligus Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Papua Barat, Purwadi Adi Putranto, Kepala Subperwakilan Kementerian Keuangan Sorong sekaligus Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea Cukai Khusus Papua, Bagus Nugroho Tamtomo Putro dan para pimpinan satuan kerja/SKPD di Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua Barat Daya.

Keynote speech kegiatan disampaikan oleh Kepala Kantor Wilayah DJKN Papua, Papua Barat dan Maluku, Wibawa Pram Sihombing. Beliau menyampaikan Dialog Kinerja bertujuan untuk menyamakan persepsi dan membuat rancangan strategis, berdialog untuk pencapaian tujuan bersama di tahun 2024, tidak hanya dari sisi pemberi layanan atau pemilik peta strategis kinerja, tetapi juga dari sisi pemangku kepentingan di wilayah Papua Barat dan Papua Barat Daya.

Pembukan acara dilakukan dengan pemukulan Tifa oleh Ir. Edison Siagian, ME, selaku Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat Daya yang mewakili Penjabat Gubernur Provinsi Papua Barat Daya. Beliau dalam sambutannya, memberikan apresiasi kepada KPKNL Sorong atas penyelenggaraan kegiatan forum dialog untuk peningkatan kinerja. Pemda Papua Barat Daya berkomitmen penuh untuk mendukung seluruh kegiatan yang berniat untuk memajukan tanah Papua dalam bentuk tanggung jawab tugas dan fungsi KPKNL Sorong.

Usia Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya masih sangat muda, Pemerintah Provinsi terus melakukan upaya percepatan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Provinsi Papua Barat Daya, antara lain menyelesaikan regulasi dengan jumlah kurang lebih 40 Peraturan Gubernur dan lebih dari 100 Keputusan Gubernur. Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya telah membuat dokumen perencanaan seperti RKPD, rencana pembangunan daerah sampai tahun 2026, rancangan awal RPJPD, rencana awal untuk tata ruang wilayah termasuk menyusun LHKS dan melantik pimpinan  Majelis Rakyat Papua (MRP) Provinsi Papua Barat Daya yang merupakan representasi kultural guna mengakomodasi kepentingan orang asli Papua.

Di akhir sambutannya, beliau berharap Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya dapat menjalin sinergi yang berkelanjutan dengan KPKNL Sorong. Sinergi tersebut juga diharapkan dapat terbentuk dengan  seluruh unit Kementerian Keuangan selaku wakil Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya dan seluruh Pemerintah Kota/Kabupaten di wilayah Provinsi Papua Barat Daya.

Kegiatan Dialog Kinerja Stakeholder dibawakan oleh Antonius Arie Wibowo, selaku Kepala KPKNL Sorong. Antonius dalam pemaparannya mengatakan fungsi Kekayaan Negara semakin hari semakin penting. Hal tersebut terlihat dari pelayanan publik yang diberikan, nilai BMN yang terdapat pada Neraca/Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) semakin hari semakin meningkat, penentu opini pemeriksaan BPK, manfaat Asset Management terasa jika ada permasalahan/sengketa terutama pada saat sertifikasi BMN berupa tanah, BMN digunakan fokus terhadap pembangunan infrastruktur, tingginya pemanfaatan/optimalisasi BMN dalam Penerimaan Negara Bukan Pajak, BMN sebagai penentu quality spending  dalam belanja pemeliharaan dan belanja modal serta BMN digunakan sebagai sumber pembiayaan APBN (underlying penerbitan Sukuk).

Beliau juga menyampaikan adanya perubahan pradigma dari administrator (tertib administrasi, tertib fisik dan tertib hukum) menjadi asset manager (highest and best use, revenue center dan cost efficiency).

Sebagai bentuk perbaikan layanan, KPKNL Sorong menerima pertanyaan, masukan dan usulan yang disampaikan pengguna layanan. Pertanyaan disampaikan oleh Ardianto, yang bekerja di PT BRI Cabang Manokwari. Beliau menanyakan ”Apakah mungkin KPKNL Sorong membuat kegiatan gathering untuk menggarap pembeli agar ikut lelang?”. Antonius menjawab ”Setiap tahun, KPKNL Sorong selalu menyelenggarakan sosialisasi lelang, hanya saja sosialisasi diberikan belum pernah dilakukan kepada calon pembeli lelang. Terhadap masukan ini, akan kami laksanakan untuk kegiatan sosialisasi lelang berikutnya. Kami akan mengundang invenstor atau calon pembeli lelang yang potensial pada kegiatan sosialisasi lelang berikutnya. Sosialisasi lelang yang dilaksanakan hari ini, kami mengundang dosen dan mahasiswa dari universitas yang ada di kota Sorong”.

Masukan kedua berasal dari Arman yang bekerja di PT BRI Cabang Sorong. Beliau menyampaikan usulan “Perlunya ada layanan satu atap bagi pemenang/pembeli lelang antara KPKNL Sorong dengan Dinas Pendapatan Daerah, dan Bank Penerima PBHTB, agar pemenang/pembeli lelang yang sudah membayar hasil bersih lelang dapat langsung menerima barang yang dibelinya”. Antonius memberikan jawaban ”Usulkan ini akan kami tindaklanjuti dengan BPKAD dan Kantor Pertanahan setempat khususnya di kota Sorong agar terjadi percepatan pelayanan yang lebih strategis kedepannya bagi pemenang lelang”.