- Buku Penatausahaan Investasi Pemerintah Pada BLU Tahun 2019
- Izin Pembukaan Kantor Perwakilan Balai Lelang
- Perubahan Direksi dan/atau Dewan Komisaris serta Perubahan Pemegang Saham Balai Lelang
- Izin Pindah Alamat Balai Lelang
- Izin Operasional Balai Lelang
- Daftar Balai Lelang dan Pejabat Lelang Kelas II
- Buku Organisasi Kementerian Keuangan Dari Masa Ke Masa
- Sectoral Risk Assessment (SRA) Balai Lelang terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang
- Buku Penatausahaan Investasi Pemerintah pada BLU Semester I 2019
- Unduh Buku Pedoman Penanganan Perkara Jilid II
- Daftar Alamat Surat Elektronik (eMail) Kedinasan Seluruh Unit Kerja di Lingkungan DJKN
- Buku Pedoman Teknis Pendampingan Dalam Dugaan Tindak Pidana di Lingkungan DJKN
- Kumpulan Softcopy Brosur Layanan Unggulan DJKN
Sinergi KPKNL Serang dan Untirta Dalam Rangka Sertipikasi BMN
Jum'at, 28 Mei 2021
Penilaian BMN pada Polres Lebak dalam rangka Pemanfaatan BMN
Senin, 22 Maret 2021
Kocak Abis! Perpisahan Ngga Melulu Tentang Sedih
Kamis, 04 Maret 2021
KPKNL Serang Lakukan Penilaian BMN Di Ujung Barat Pulau Jawa
Jum'at, 06 November 2020
Lelang Barang Rampasan Kejari Cilegon, Dua Unit Mobil Audi Terjual Jauh di atas Nilai Limit!
Jum'at, 18 September 2020
Strategi Optimalisasi Kekayaan Negara dan Lelang
Rabu, 25 November 2020
Jum'at, 05 Maret 2021
Rabu, 20 Mei 2020
Senin, 20 April 2020
Profil KPKNL Serang
Keberadaan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari upaya Menteri Keuangan melakukan reformasi birokrasi di lingkungan Departemen Keuangan pada tahun 2006. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara berubah menjadi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN). Fungsi pengurusan piutang negara dan pelayanan lelang digabungkan dengan fungsi pengelolaan kekayaan negara. Perubahan di unit eselon I diikuti dengan perubahan di unit di level terendah. Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara berganti nama menjadi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dengan tambahan fungsi pelayanan di bidang kekayaan negara dan penilaian.
Keberadaan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari upaya Menteri Keuangan melakukan reformasi birokrasi di lingkungan Departemen Keuangan pada tahun 2006. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara berubah menjadi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN). Fungsi pengurusan piutang negara dan pelayanan lelang digabungkan dengan fungsi pengelolaan kekayaan negara. Perubahan di unit eselon I diikuti dengan perubahan di unit di level terendah. Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara berganti nama menjadi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dengan tambahan fungsi pelayanan di bidang kekayaan negara dan penilaian.
