Serang – Dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan Barang Milik Negara sekaligus memperkuat budaya integritas di lingkungan satuan kerja Kementerian/Lembaga, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Serang menyelenggarakan Sosialisasi Antikorupsi, Pengelolaan BMN, dan Pelaksanaan Lelang BMN yang berlangsung selama 2 (dua) hari, pada tanggal 17 hingga 18 Juni 2026 di Kota Serang.

Kegiatan ini diikuti oleh pejabat dan pegawai yang membidangi pengelolaan BMN, termasuk operator Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN), dari berbagai satuan kerja yang berada dalam wilayah kerja KPKNL Serang. Kegiatan dirancang dalam dua gelombang peserta yang berbeda agar proses pembelajaran dan pendampingan teknis dapat berlangsung lebih efektif dan optimal.

Pada hari pertama, peserta berasal dari instansi penegak hukum, peradilan, dan sektor transportasi, antara lain Kejaksaan Tinggi Banten, Kejaksaan Negeri Serang, Kejaksaan Negeri Cilegon, Kejaksaan Negeri Lebak, Kejaksaan Negeri Pandeglang, Pengadilan Tinggi Banten, Pengadilan Negeri Serang, Pengadilan Negeri Pandeglang, Pengadilan Negeri Rangkasbitung, Pengadilan Agama Serang, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas I Banten, serta Unit Penyelenggara Pelabuhan Karangantu dan Labuan.

Sementara itu, hari kedua diikuti oleh peserta dari Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Cidanau Ciujung Cidurian, SNVT PJSA Cidanau Ciujung Cidurian, Kepolisian Daerah Banten, Balai Taman Nasional Ujung Kulon, Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah VIII, Kantor Kementerian Agama Kota Serang, Kabupaten Pandeglang, dan Kabupaten Lebak, Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Banten, serta Pengadilan Tata Usaha Negara Serang.

Kegiatan dibuka oleh Kepala KPKNL Serang, Swastiko Purnomo, yang dalam sambutannya menekankan pentingnya penguatan integritas sebagai fondasi utama dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Menurutnya, upaya pencegahan korupsi harus terus dilakukan secara berkelanjutan melalui peningkatan pemahaman, kesadaran, dan komitmen seluruh aparatur negara dalam menjalankan tugas dan fungsi pelayanan publik.

"Kebijakan antikorupsi bukan hanya menjadi tanggung jawab satu instansi, tetapi merupakan komitmen bersama seluruh aparatur negara untuk menjaga kepercayaan masyarakat, melindungi keuangan negara, dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih serta akuntabel," demikian pesan yang disampaikan dalam pembukaan kegiatan.

Pada hari pertama, setelah sesi sosialisasi antikorupsi, peserta mendapatkan Bimbingan Teknis Evaluasi Kinerja BMN. Materi ini menjadi sangat penting mengingat evaluasi kinerja merupakan bagian dari siklus pengawasan dan pengendalian BMN yang berfungsi untuk mengukur tingkat efisiensi, efektivitas, manfaat, dan nilai ekonomis aset negara. Melalui evaluasi yang tepat, satuan kerja dapat mengidentifikasi aset yang belum dimanfaatkan secara optimal sekaligus menyusun langkah strategis untuk meningkatkan kinerja pengelolaannya.

Dalam pemaparannya, dijelaskan bahwa di tengah keterbatasan anggaran negara, setiap BMN harus mampu memberikan manfaat yang maksimal dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah. Oleh karena itu, evaluasi kinerja menjadi instrumen penting dalam menentukan apakah suatu aset perlu dipertahankan, dioptimalkan penggunaannya, dialihfungsikan, atau bahkan dihapuskan sesuai ketentuan yang berlaku.

Sementara itu, pada hari kedua, peserta memperoleh materi mengenai Pelaksanaan Lelang BMN serta Bimbingan Teknis Master Aset dan Penetapan Status Penggunaan (PSP) BMN. Materi lelang BMN menekankan bahwa lelang bukan sekadar tahapan administratif dalam proses penghapusan aset, melainkan instrumen strategis untuk mewujudkan pengelolaan kekayaan negara yang transparan, akuntabel, dan efisien. Melalui lelang, aset yang sudah tidak digunakan dapat dialihkan secara terbuka kepada masyarakat sehingga memberikan nilai ekonomi yang optimal bagi negara sekaligus menghindari penurunan nilai aset akibat tidak dimanfaatkan.

Selain itu, peserta juga memperoleh pendalaman mengenai pengelolaan data aset melalui aplikasi SIMAN, pemutakhiran data BMN, serta tata cara pelaksanaan Penetapan Status Penggunaan BMN. Materi tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas administrasi dan akurasi data aset pada masing-masing satuan kerja sehingga mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat dalam pengelolaan BMN.

Melalui penyelenggaraan kegiatan ini, KPKNL Serang berharap tercipta kesamaan pemahaman dan peningkatan kapasitas pengelola BMN di lingkungan Kementerian/Lembaga. Sinergi yang terbangun antara KPKNL Serang dan satuan kerja diharapkan mampu mendorong terwujudnya pengelolaan aset negara yang semakin tertib, efektif, efisien, dan berintegritas, sehingga BMN dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi penyelenggaraan pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat.

Kegiatan yang berlangsung selama dua hari tersebut sekaligus menjadi wujud komitmen KPKNL Serang dalam memberikan pendampingan dan pembinaan berkelanjutan kepada para pengelola BMN, sejalan dengan semangat PRIMA (Profesional, Responsif Gender, Integritas, Melayani, dan Akuntabel) yang senantiasa diusung dalam setiap pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada para pemangku kepentingan.

Kontributor: Tim Humas KPKNL Serang
Editor: KPKNL Serang Prima