Ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah dalam beberapa waktu terakhir kembali menjadi perhatian dunia. Konflik dan perang di wilayah yang dikenal sebagai salah satu pusat produksi minyak global tersebut tidak hanya berdampak pada stabilitas keamanan internasional, tetapi juga memengaruhi pasar energi dunia. Ketika situasi di Timur Tengah memanas, harga minyak global cenderung mengalami fluktuasi bahkan peningkatan, yang pada akhirnya turut memengaruhi kondisi ekonomi berbagai negara, termasuk Indonesia yang masih memiliki ketergantungan terhadap bahan bakar minyak (BBM). Tentu saja kebutuhan energi global akan terus meningkat seiring pertumbuhan penduduk, perkembangan industri, serta meningkatnya aktivitas ekonomi. Hingga saat ini, sebagian besar kebutuhan energi dunia masih bergantung pada bahan bakar fosil seperti minyak bumi, batu bara, dan gas alam.

Menurut data dari berbagai lembaga energi internasional, sekitar 80 persen kebutuhan energi dunia masih berasal dari energi fosil. Sementara itu, minyak bumi sebagai sumber utama bahan bakar transportasi merupakan sumber daya yang tidak dapat diperbarui. Proses pembentukannya memerlukan waktu jutaan tahun, sedangkan tingkat konsumsi manusia berlangsung sangat cepat.

Di tengah dinamika tersebut, upaya untuk menjaga ketahanan energi nasional menjadi semakin penting. Konsumsi BBM yang tinggi, khususnya dari sektor transportasi, menjadi salah satu tantangan yang perlu dikelola secara bijak. Selain berdampak pada kebutuhan impor energi dan beban anggaran negara, penggunaan BBM dalam jumlah besar juga berkontribusi terhadap peningkatan emisi karbon yang berdampak pada lingkungan.

Menyadari tantangan tersebut, Presiden Prabowo Subianto mendorong berbagai langkah strategis untuk menekan konsumsi bahan bakar, salah satunya dengan mengkaji kebijakan Work From Anywhere (WFA). Diharapkan, melalui kebijakan ini sebagian aktivitas kerja dapat dilakukan secara fleksibel tanpa harus selalu hadir secara fisik di kantor sehingga mobilitas harian pegawai—terutama perjalanan menggunakan kendaraan bermotor—yang berdampak pada konsumsi BBM dapat secara signifikan ditekan untuk membantu menjaga ketersedian stock atau cadangan BBM dalam jangka panjang. Namun demikian, dampak selanjutnya tidak hanya itu, tapi WFA juga sekaligus dapat membantu mengurangi kemacetan dan emisi karbon yang baik untuk lingkungan hidup.

Selain keterbatasan cadangan energi, penggunaan bahan bakar fosil juga menghasilkan emisi gas rumah kaca yang berkontribusi terhadap pemanasan global. Gas karbon dioksida (CO₂) yang dihasilkan dari pembakaran bahan bakar menjadi salah satu faktor utama perubahan iklim yang saat ini menjadi perhatian global. Di banyak kota besar, sektor transportasi bahkan menjadi salah satu penyumbang emisi terbesar. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan pola mobilitas masyarakat dapat memberikan dampak besar terhadap pengurangan emisi karbon.

Isu lingkungan hidup sendiri juga menjadi perhatian global di tengah meningkatnya dampak perubahan iklim, pencemaran, dan eksploitasi sumber daya alam. Pemerintah memiliki peran penting dalam menciptakan tata kelola modern dan berkelanjutan (sustainable governance). Bagi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara sebagai bagian dari pemerintah yang memiliki peran strategis dalam pengelolaan dan pengawasan Barang Milik Negara (BMN) perlu memastikan bahwa pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) lebih dari sekadar pengelolaan administratif tetapi juga dapat memperhatikan prinsip ramah lingkungan atau go green sebagai langkah nyata dalam mendukung sustainable governance dan menjaga kelestarian bumi.

BMN merupakan seluruh barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran negara maupun dari perolehan lain yang sah. Barang tersebut mencakup berbagai aset seperti tanah, bangunan, kendaraan dinas, peralatan kantor, hingga teknologi informasi yang digunakan dalam mendukung operasional pemerintahan. Jika dikelola dengan prinsip efisiensi dan keberlanjutan, aset-aset tersebut dapat berkontribusi dalam mengurangi dampak lingkungan sekaligus meningkatkan efektivitas penggunaan sumber daya.

Selama ini pengelolaan BMN sering hanya dipahami sebatas pencatatan, pemeliharaan, atau penghapusan barang. Namun sebenarnya, ada peran yang lebih besar yang bisa dilakukan, yaitu dengan menjadikan pengelolaan BMN sebagai bagian dari gerakan menjaga lingkungan. Pendekatan yang ramah lingkungan (go green) dalam pengelolaan BMN menjadi salah satu langkah nyata pemerintah dalam mendukung bumi yang lebih sehat dan berkelanjutan dengan membantu mengurangi konsumsi energi, meminimalkan limbah, serta meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya. Hal ini juga tentunya berkontribusi pada penghematan anggaran negara. Konsep ini selaras dengan prinsip pembangunan berkelanjutan yang menyeimbangkan kebutuhan ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Konsep Pengelolaan BMN Berbasis Go Green

Instansi pemerintah mengelola berbagai aset dalam jumlah besar. Jika tidak dikelola secara efisien, penggunaan energi, bahan baku, serta limbah yang dihasilkan dapat berdampak pada lingkungan. Oleh karena itu, penerapan prinsip ramah lingkungan dalam pengelolaan BMN menjadi langkah strategis untuk mendukung pembangunan berkelanjutan

Setiap hari, kantor pemerintah menggunakan energi listrik, kertas, bahan bakar, dan berbagai sumber daya lainnya. Jika dikelola tanpa mempertimbangkan aspek lingkungan, penggunaan tersebut dapat meningkatkan konsumsi energi dan menghasilkan limbah yang tidak sedikit.

Pengelolaan BMN berbasis go green adalah pendekatan pengelolaan aset negara yang mengutamakan efisiensi energi, pengurangan limbah, penggunaan material ramah lingkungan, serta optimalisasi pemanfaatan aset secara berkelanjutan. Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada aspek administratif dan ekonomi, tetapi juga mempertimbangkan dampak ekologis dari penggunaan dan pengelolaan aset negara, atau dengan kata lain pendekatan go green dalam pengelolaan BMN tidak lagi hanya soal administrasi aset, tetapi juga tentang bagaimana aset negara digunakan secara lebih efisien, lebih hemat energi, dan lebih ramah lingkungan.

Karena pada akhirnya, menjaga lingkungan bukan hanya tanggung jawab satu pihak saja—melainkan komitmen bersama untuk masa depan yang lebih baik.

Beberapa langkah yang dapat dilakukan dalam implementasi pengelolaan BMN yang mendukung go green antara lain:

a.    Mendorong Efisiensi Energi di Lingkungan Kerja

Gerakan go green pada dasarnya merupakan upaya untuk menggunakan sumber daya secara lebih efisien dan bertanggung jawab terhadap lingkungan.

Gedung perkantoran pemerintah merupakan salah satu pengguna energi terbesar dalam operasional sehari-hari. Penggunaan lampu hemat energi seperti LED, sistem pencahayaan alami, pengaturan penggunaan pendingin ruangan dan suhu pendingin ruangan secara efisien atau sistem sirkulasi udara yang baik dapat membantu mengurangi konsumsi listrik. Selain itu, pemanfaatan teknologi energi terbarukan seperti panel surya di gedung perkantoran pemerintah juga dapat menjadi langkah inovatif dalam mendukung energi bersih.

b.    Digitalisasi Administrasi Aset

Digitalisasi dalam pengelolaan BMN dapat mengurangi penggunaan kertas secara signifikan. Sistem pengelolaan aset berbasis aplikasi, inventarisasi aset secara digital, dokumen elektronik, serta penggunaan tanda tangan digital merupakan contoh penerapan konsep paperless office. Selain lebih ramah lingkungan, digitalisasi juga meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kemudahan dalam pengelolaan data aset negara.

c.     Pengadaan Barang yang Ramah Lingkungan

Aset negara tidak hanya berfungsi sebagai sarana operasional, tetapi juga dapat menjadi alat untuk mendorong perubahan positif bagi lingkungan. Dari ruang kerja hingga kebijakan pengelolaan aset, setiap langkah kecil dapat memberikan kontribusi bagi bumi yang lebih hijau. Dalam proses pengadaan BMN, instansi pemerintah dapat mempertimbangkan produk yang hemat energi, tahan lama, dan memiliki dampak lingkungan yang lebih rendah. Misalnya, memilih perangkat elektronik dengan konsumsi daya rendah atau bahan yang dapat didaur ulang. Langkah ini dapat membantu mengurangi limbah serta memperpanjang masa pakai barang yang dimiliki oleh negara.

d.    Optimalisasi Pemanfaatan Aset

Pengelolaan BMN yang baik juga berarti memastikan bahwa setiap aset dimanfaatkan secara optimal. Aset yang tidak digunakan secara maksimal dapat dialihkan penggunaannya, dimanfaatkan bersama oleh unit kerja lain, atau didayagunakan melalui skema kerja sama. Dengan demikian, kebutuhan untuk melakukan pengadaan barang baru dapat ditekan, sehingga penggunaan sumber daya menjadi lebih efisien.

e.    Pengelolaan Limbah dan Daur Ulang

Barang yang sudah tidak digunakan atau rusak perlu dikelola dengan mekanisme yang tepat. Proses penghapusan BMN harus memperhatikan aspek lingkungan, misalnya melalui daur ulang peralatan elektronik atau pemanfaatan kembali komponen yang masih dapat digunakan. Pendekatan ini dapat membantu mengurangi limbah dan mencegah pencemaran lingkungan.

Penerapan konsep go green dalam pengelolaan BMN memberikan berbagai manfaat, antara lain:

a.    Mengurangi konsumsi energi dan sumber daya alam (dalam hal ini BBM)

b.    Mengurangi limbah dan pencemaran lingkungan

c.     Meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran negara

d.    Mendukung program pemerintah dalam pembangunan tata kelola berkelanjutan (sustainable governance)

e.    Menciptakan lingkungan kerja yang lebih sehat dan ramah lingkungan

Selain itu, penerapan kebijakan ini juga dapat menjadi contoh bagi sektor swasta dan masyarakat dalam menerapkan gaya hidup yang lebih peduli terhadap lingkungan. Keberhasilan pengelolaan BMN yang ramah lingkungan tidak hanya bergantung pada kebijakan, tetapi juga pada kesadaran seluruh pegawai. Pengelolaan BMN yang go green tidak selalu memerlukan teknologi canggih atau perubahan besar, hal sederhana seperti mematikan lampu dan perangkat elektronik saat tidak digunakan, mengurangi penggunaan kertas, serta merawat barang milik negara dengan baik merupakan bentuk kontribusi nyata dalam mendukung gerakan go green.

Ketika seluruh pegawai memiliki kesadaran yang sama, budaya kerja yang peduli terhadap lingkungan akan terbentuk secara alami dan akan menciptakan dampak positif yang berkelanjutan bagi instansi maupun masyarakat secara luas.

Melalui berbagai langkah sederhana namun konsisten, instansi pemerintah dapat berkontribusi dalam menjaga kelestarian lingkungan sekaligus meningkatkan kualitas pengelolaan aset negara.

Dengan komitmen Bersama melalui berbagai langkah sederhana namun konsisten, instansi pemerintah dapat berkontribusi dalam menjaga kelestarian lingkungan sekaligus meningkatkan kualitas pengelolaan aset negara. Diharapkan, pengelolaan BMN tidak hanya menjadi bagian dari administrasi pemerintahan, tetapi juga menjadi langkah nyata menuju bumi yang lebih hijau dan masa depan yang lebih baik bagi generasi mendatang.

Menuju Sistem Kerja yang Lebih Berkelanjutan

Transformasi cara kerja di era digital membuka peluang bagi instansi pemerintah untuk menciptakan sistem kerja yang lebih adaptif, prduktif dan efisien, diantaranya kebijakan Kebijakan Work From Anywhere (WFA). WFA merupakan salah satu inovasi dalam pola kerja modern yang menawarkan banyak manfaat, mulai dari fleksibilitas kerja hingga efisiensi operasional dan juga dapat menjadi bagian dari strategi yang lebih luas untuk mendukung pembangunan berkelanjutan atau dapat mengurangi dampak lingkungan dari aktivitas perkantoran. Upaya ini juga sejalan dengan berbagai agenda global yang mendorong pengurangan emisi karbon dan pemanfaatan sumber daya secara lebih bijak.

Dengan pengelolaan yang tepat serta dukungan teknologi yang memadai, WFA pada dasarnya sangat mendukung konsep go green atau upaya menjaga lingkungan yang lebih berkelanjutan. Keberhasilan penerapan WFA sangat bergantung pada kesiapan organisasi dalam mengelola tantangan yang ada, terutama dalam hal komunikasi, pengawasan kinerja, dan keamanan data.

Berikut beberapa alasan mengapa kebijakan WFA dapat mendukung gerakan go green, antara lain:

a.    Mengurangi Emisi dari Transportasi

Salah satu dampak lingkungan terbesar dari aktivitas kerja adalah perjalanan harian pegawai ke kantor. Kendaraan pribadi maupun transportasi umum menghasilkan emisi karbon yang berkontribusi terhadap polusi udara dan perubahan iklim. Kebijakan WFA membuka peluang untuk mengurangi mobilitas harian pegawai yang biasanya melakukan perjalanan dari rumah ke kantor atau sebagian aktivitas kerja dapat dilakukan secara daring tanpa harus melakukan perjalanan fisik dengan menggunakan kendaraan bermotor. Dibandingkan dengan sistem kerja konvensional, hal ini berarti:

1)    penggunaan bahan bakar lebih sedikit

2)    emisi karbon dari kendaraan menurun

3)    kemacetan lalu lintas berkurang

Jika diterapkan secara luas, pengurangan perjalanan ini dapat memberikan dampak positif yang signifikan terhadap kualitas udara.

b.    Mengurangi Konsumsi Energi di Kantor

Ketika sebagian pegawai bekerja dari lokasi lain atau pegawai yang bekerja di kantor berkurang, kebutuhan energi di kantor dapat berkurang secara signifikan oleh karena jumlah pengguna gedung tidak sebanyak biasanya. Dengan demikian, penggunaan energi di gedung perkantoran seperti penggunaan listrik untuk lampu, pendingin ruangan, serta perangkat elektronik lainnya dapat ditekan atau menjadi lebih efisien karena jumlah pengguna gedung tidak sebanyak biasanya.

Pengurangan konsumsi energi ini secara langsung mendukung efisiensi sumber daya dan mengurangi jejak karbon dari operasional kantor.

c.     Optimalisasi penggunaan ruang kantor

Ketika tidak semua pegawai bekerja di kantor pada waktu yang sama, pemanfaatan ruang kerja yang ada dapat dioptimalkan atau diatur lebih efisien. Hal ini dapat mengurangi kebutuhan energi gedung sekaligus meningkatkan efektivitas penggunaan ruang.

d.    Mendorong Digitalisasi dan Paperless Office

Kebijakan WFA biasanya diiringi dengan pemanfaatan teknologi digital, seperti:

1)    dokumen elektronik

2)    rapat daring

3)    sistem administrasi berbasis aplikasi

Hal ini membantu mengurangi penggunaan kertas dan mendorong terciptanya budaya kerja digital atau paperless office yang lebih ramah lingkungan.

e.    Mengurangi Konsumsi Sumber Daya Operasional

Dengan lebih sedikit pegawai yang berada di kantor setiap hari, kebutuhan operasional seperti:

1)    air

2)    alat tulis kantor

3)    konsumsi kantor

dapat berkurang. Hal ini membuat penggunaan sumber daya menjadi lebih efisien dan berdampak positif bagi lingkungan.

f.      Mendukung Konsep Go Green atau Green Office

Kebijakan WFA juga sejalan dengan konsep Go Green atau Green Office, yaitu model pengelolaan lingkungan kerja yang mengutamakan efisiensi energi, pengurangan limbah, dan pemanfaatan teknologi ramah lingkungan.

g.    Mengurangi kemacetan di perkotaan

Penurunan jumlah kendaraan di jalan juga dapat membantu mengurangi kemacetan lalu lintas yang selama ini menjadi permasalahan di banyak kota besar.

Kebijakan WFA semakin banyak diterapkan oleh organisasi, termasuk instansi pemerintah, namun meskipun menawarkan berbagai manfaat, penerapan WFA juga memiliki sejumlah tantangan yang perlu dikelola dengan baik. Berikut adalah beberapa kelebihan dan kekurangan atau tantangan dari kebijakan WFA.

Kelebihan dari kebijakan WFA:

a)    Fleksibilitas Kerja yang Lebih Tinggi

WFA memberikan kebebasan bagi pegawai untuk bekerja dari berbagai lokasi, tidak terbatas hanya di kantor. Fleksibilitas ini memungkinkan pegawai menyesuaikan lingkungan kerja yang paling mendukung produktivitas mereka.

b)    Meningkatkan Keseimbangan Kehidupan dan Pekerjaan

Dengan tidak harus selalu datang ke kantor, pegawai dapat menghemat waktu perjalanan dan memiliki lebih banyak waktu untuk keluarga maupun kegiatan pribadi. Hal ini dapat meningkatkan keseimbangan antara kehidupan kerja dan kehidupan pribadi (work-life balance).

c)    Mengurangi Waktu dan Biaya Transportasi

Pegawai tidak perlu melakukan perjalanan harian ke kantor. Selain menghemat biaya transportasi, hal ini juga dapat mengurangi kemacetan dan emisi karbon dari kendaraan, sehingga mendukung konsep ramah lingkungan.

d)    Mendorong Pemanfaatan Teknologi Digital

WFA mendorong organisasi untuk memperkuat sistem kerja berbasis digital seperti rapat daring, manajemen dokumen elektronik, dan kolaborasi melalui aplikasi kerja. Hal ini dapat meningkatkan efisiensi dan modernisasi sistem kerja.

e)    Potensi Efisiensi Operasional

Dengan berkurangnya jumlah pegawai yang hadir di kantor setiap hari, organisasi dapat menghemat biaya operasional seperti listrik, air, dan penggunaan fasilitas kantor.

Kekurangan atau tantangan dari kebijakan WFA:

a)    Pengawasan dan Monitoring Kinerja

Salah satu tantangan terbesar dalam WFA adalah memastikan bahwa pekerjaan tetap berjalan efektif meskipun pegawai tidak berada di kantor. Organisasi perlu mengembangkan sistem evaluasi kinerja yang berbasis output atau hasil kerja.

b)    Koordinasi dan Komunikasi Tim

Bekerja dari lokasi yang berbeda dapat membuat koordinasi tim menjadi lebih menantang. Jika komunikasi tidak dikelola dengan baik, dapat terjadi kesalahpahaman atau keterlambatan dalam pengambilan keputusan.

c)    Ketergantungan pada Infrastruktur Teknologi

WFA sangat bergantung pada ketersediaan internet yang stabil serta perangkat teknologi yang memadai. Di beberapa wilayah, keterbatasan jaringan internet masih menjadi kendala dalam menjalankan sistem kerja ini.

d)    Risiko Keamanan Data

Akses data dan dokumen dari berbagai lokasi meningkatkan risiko keamanan informasi. Oleh karena itu, organisasi perlu menerapkan sistem keamanan digital yang kuat untuk melindungi data penting.

e)    Potensi Menurunnya Interaksi Sosial

Interaksi langsung antarpegawai di kantor memiliki peran penting dalam membangun budaya kerja dan kerja sama tim. Jika terlalu jarang bertemu secara langsung, hubungan kerja dan kolaborasi dapat menjadi kurang kuat.

Penutup

Pengelolaan Barang Milik Negara yang mengintegrasikan prinsip go green merupakan langkah strategis dalam mendukung upaya pelestarian lingkungan yang dihasilkan dari efisiensi energi termasuk BBM, digitalisasi administrasi, pengadaan barang ramah lingkungan, serta pengelolaan limbah yang baik, pemerintah dapat berkontribusi dalam menciptakan bumi yang lebih baik bagi generasi mendatang.

Di sisi lain, kebijakan WFA tidak hanya memberikan fleksibilitas kerja bagi pegawai, tetapi juga memiliki potensi besar dalam mendukung upaya go green. Jika dilihat dari sudut pandang yang lebih luas, kebijakan ini juga memiliki potensi besar dalam mendukung upaya pelestarian lingkungan melalui efisiensi energi, pengurangan penggunaan BBM, serta optimalisasi pemanfaatan aset negara.

Dalam lingkungan pemerintahan, penerapan kebijakan WFA sangat berkaitan erat dengan pengelolaan Barang Milik Negara. Dengan kombinasi antara WFA, digitalisasi, dan pengelolaan aset negara yang efisien, instansi pemerintah dapat berkontribusi dalam menciptakan sistem kerja yang lebih modern sekaligus lebih ramah lingkungan. Dengan kata lain, pengelolaan Barang Milik Negara dan WFA dapat terintegrasi melalui prinsip go green. Bahwa dengan pengurangan mobilitas harian, efisiensi energi di lingkungan kantor, serta pengelolaan Barang Milik Negara yang lebih optimal, instansi pemerintah dapat berkontribusi dalam mengurangi dampak lingkungan dari aktivitas kerja.

Pada akhirnya, menjaga kelestarian lingkungan tidak selalu harus dimulai dari langkah besar. Perubahan kecil dalam cara kita bekerja, bagaimana mengelola aset dan menggunakan energi dapat menjadi kontribusi nyata dalam menciptakan masa depan yang lebih hijau dan berkelanjutan.