Purwokerto – Sebagai upaya untuk melaksanakan tertib adminstrasi, tertib hukum, dan tertib fisik serta pencapaian target program sertipikasi Barang Milik Negara (BMN) berupa tanah, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Purwokerto bersama-sama dengan Kantor Pertanahan di wilayah kerja KPKNL Purwokerto yang meliputi Kabupaten Kebumen, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Purbalingga, dan Kabupaten Banjarnegara, serta satuan kerja peserta program sertipikasi, menggelar Rapat Koordinasi Persiapan Program Sertipikasi BMN Berupa Tanah Tahun Anggaran 2024, bertempat di Aula KPKNL Purwokerto, Selasa, (20/02/2024).

Dalam kesempatan tersebut, dilakukan pembahasan mengenai hal-hal yang menjadi perhatian dalam rangka pelaksanaan program sertipikasi antara lain mengenai ketersediaan DIPA pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Satuan Kerja Target Kategori K1.  Selain itu Satuan Kerja diminta untuk segera melaksanakan koordinasi dengan kantor pertanahan setempat terkait dengan kelengkapan dokumen persyaratan pensertipikatan Barang Milik Negara, termasuk alas hak atau Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dan dokumen pendukung lainnya, serta segera mengajukan berkas pensertipikatan Barang Milik Negara kepada kantor pertanahan pada kesempatan pertama.

Satuan kerja yang hadir dalam rapat koordinasi tersebut diwakili oleh PIC Sertipikasi dari Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Zidam IV/Diponegoro, Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Semarang, Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Prov. Jawa Tengah, Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Prov. Jawa Tengah, SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Serayu Opak, Satker Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak, SNVT Pembangunan Bendungan BBWS Citanduy, Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jawa Tengah, Dinas Pertanian Dan Perkebunan Prov. Jawa Tengah (05DK), UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto, Kepolisian Resor Kebumen, dan Kepolisian Resor Wonosobo, melakukan diskusi dengan Kantor Pertanahan di wilayah kerja KPKNL Purwokerto mengenai permasalahan dalam proses sertipikasi BMN.

Selain untuk dapat mencapai target sebanyak 1.824 (seribu delapan ratus dua puluh empat) bidang tanah dengan 972 (sembilan ratus tujuh puluh dua) Nomor Urut Pendaftaran (NUP) dari satuan kerja yang mengikuti program sertipikasi, rapat koordinasi ini diharapkan dapat memberikan pemecahan masalah yang timbul dalam sertipikasi Barang Milik Negara dan mendukung kelancaran pelaksanaannya. Kegiatan diakhiri dengan penandatanganan berita acara kesepakatan terkait target dan komitmen para pihak dalam penyelesaian target sertipikasi. (Seksi HI KPKNL Purwokerto)