Saya berkesempatan mengikuti sebuah kegiatan kerelawanan mengajar yang mengantarkan saya bertemu dengan siswa tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) tempat dahulu saya mengenyam pendidikan. Kegiatan tersebut bermaksud memperkenalkan berbagai profesi kepada mereka yang bersiap menentukan tujuan studi atau mereka yang langsung berniat memasuki dunia kerja. Saat sesi diskusi, saya bertanya tentang profesi apa yang menjadi tujuan mereka. Banyak di antaranya yang menjawab ingin menjadi content creator atau dalam kaidah berbahasa Indonesia kita dapat menyebutnya Kreator Konten. Sebaliknya, tak banyak yang memilih menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai cita-cita.

Belakangan ini, content creator menjadi sebuah profesi yang sangat diminati terutama setelah berbagai platform media sosial menjadi semakin mudah diakses dan memiliki perkembangan fitur yang pesat. Bahkan beberapa orang meninggalkan profesi lamanya untuk menjadi kreator konten penuh waktu. Hal ini tidak mengherankan, sebab cara masyarakat berinteraksi telah mengalami perubahan dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan data dari hootsuite, sebuah situs layanan manajemen konten yang menyediakan layanan media daring, pada Oktober 2022, dari 7,99 miliar penduduk dunia, 5,07 miliar (63,5 persen) di antaranya telah terkoneksi dengan internet. Dari angka tersebut, 4,74 miliar penduduk dunia menggunakan media sosial. Hal ini tentu berpengaruh signifikan terhadap tatanan masyarakat dalam berkomunikasi, tak terkecuali sektor publik di Indonesia.

Komunikasi merupakan salah satu tugas kehumasan yang dari waktu ke waktu harus beradaptasi sebagaimana kondisi masyarakat.  Posisi kehumasan pemerintah menjadi posisi yang krusial karena kehumasan menjadi salah satu penentu apakah kebijakan pemerintah dapat dipahami, diterima, dan dilaksanakan sesuai dengan tujuan. Rita Nurlita (2020:41) penulis Fungsi Manajemen Strategik Bagi Humas Pemerintah dalam Manajemen Strategis Public Relations, Teori dan Praktik Corporate dan Government Public Relations, mengatakan bahwa “Pekerjaan Humas Pemerintah dalam memberikan pelayanan informasi juga untuk memenuhi hak masyarakat dalam mengakses informasi dan berkomunikasi di mana fokusnya adalah seluruh warga negara yang menjadi publiknya”. Menurutnya, “Humas Pemerintah justru memiliki lebih banyak tugas dibandingkan dengan humas pada umumnya”. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Tata Kelola Kehumasan di Lingkungan Instansi Pemerintah menyebutkan tugas kehumasan pemerintah di antaranya adalah melakukan komunikasi terencana, memastikan kelancaran arus informasi, penyebarluasan kebijakan, dan bertanggung jawab atas pembangunan citra dan reputasi organisasi.

Jika kita menilik media sosial saat ini, ungkapan “Siapapun dapat menjadi Content Creator” rasanya benar adanya. Berbagai jenis konten memiliki pangsanya tersendiri. Kita bisa mendapatkan apapun di media sosial, ilmu yang dahulu hanya ada di dunia akademik misalkan, kini bisa kita dapatkan melalui media sosial dengan cara yang menarik. Bak mata uang, media sosial memiliki dua sisi. Jika kita bisa mendapatkan berbagai hal positif dari media sosial, maka tak jarang kita mendengar berbagai hal negatif dibagikan secara masif melalui media sosial. Hal ini dapat terjadi karena dunia media sosial bagaikan ruangan luas yang mengagungkan kebebasan berekspresi.

Ruang lingkup tugas kehumasan yang luas membuat tugas kreator konten pemerintah tentu berbeda dengan kreator konten pada umumnya. Dunia birokrasi memiliki protokol dan peraturannya sendiri. Strategi komunikasi pemerintah ditetapkan melalui berbagai jenis regulasi. Menyeimbangkan regulasi dan kreativitas menjadi tantangan tersendiri bagi kreator konten pemerintah. Di sisi lain, dibutuhkan kreativitas yang relevan dengan selera masyarakat agar konten yang menjadi salah satu penyambung kebijakan pemerintah, dapat lebih mudah diterima. Di Kementerian Keuangan sendiri, bidang kehumasan telah mendapat perhatian lebih. Beberapa pegawainya pun secara pribadi telah menjadi kreator konten kawakan di berbagai platform baik YouTube, Twitter, maupun TikTok. Hal ini menandakan iklim organisasi kehumasan di Kementerian Keuangan relatif sehat. Sebagai salah organisasi pemerintahan yang strategis, tentu Kementerian Keuangan dan seluruh Unit Eselon I di bawahnya memiliki komitmen untuk terus berbenah, termasuk di bidang kehumasan.

Beberapa langkah yang dapat diteruskan dan perlu terus ditingkatkan untuk menghasilkan kehumasan yang adaptif adalah:

1.         Komitmen pimpinan

Komitmen pimpinan ini bukan hanya berasal dari puncak pimpinan tertinggi, namun juga dari pimpinan di level manajerial pada berbagai tingkatan baik itu tingkat Unit Eselon I, Wilayah, maupun unit vertikal. Komitmen ini berbentuk tanggung jawab struktural, keterbukaan pikiran untuk mempercayakan strategi dan proses kreatif pada generasi di bawahnya, kebersediaan ikut serta bila diperlukan, dan keterbukaan pada proses adaptasi.

2.         Data Driven Policy

Kebijakan dan strategi yang didasarkan pada analisis data oleh tenaga professional di semua tingkat akan meningkatkan efektifitas komunikasi pemerintah. Kementerian Keuangan memiliki cakupan tugas yang luas. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) juga memiliki tugas dan fungsi yang beragam dengan karakteristik target komunikasi yang berbeda. Adanya analisis data dapat menghasilkan strategi komunikasi yang tepat sasaran untuk masing-masing target komunikasi yang berbeda tersebut.

3.         Kolaborasi dengan Tenaga Profesional

Menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) masa kini dituntut untuk memperluas keterampilan di luar tugas dan fungsi guna beradaptasi dengan organisasi dan masyarakat yang dinamis. Terbukti beberapa pegawai Kementerian Keuangan menjadi kreator konten yang sukses. Namun demikian, diperlukan kolaborasi dengan kreator konten profesional sehingga terjalin pertukaran sudut pandang yang dapat memperkaya kualitas konten organisasi. Salah satu kolaborasi yang penting adalah pembekalan ilmu tentang dunia kreator konten kepada pegawai yang menjadi penanggung-jawab kehumasan di berbagai level.

4.         Peralatan Penunjang Yang Memadai

Kita banyak mendengar cerita tentang kreator konten yang menggunakan peralatan terbatas namun dapat menghasilkan karya yang luar biasa. Namun demikian, peralatan yang memadai tentu menjadi penunjang penting bagi kreator konten pemerintah. Ungkapan “man behind the gun” belum tentu dapat diterapkan pada setiap konteks. Adanya peralatan kehumasan yang memadai menjadi salah satu indikator komitmen organisasi. Banyaknya unit kerja yang ada di Kementerian Keuangan pun perlu disikapi dengan adanya standarisasi peralatan. Antara satu unit dengan unit yang lain selaiknya tidak memiliki perbedaan standar peralatan yang signifikan, agar kualitas konten yang dihasilkan pun tidak timpang.

Usman Kansong, Mantan Wartawan sekaligus Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, Kemenkominfo berkata, “Meraih kepercayaan masyarakat adalah perjuangan tanpa henti bagi satu pemerintahan. Kehumasan pemerintah menjadi ujung tombak dalam upaya pemerintah meraih kepercayaan publik”. Turbulensi sejarah kehumasan pemerintah sejak zaman kemerdekaan hingga saat ini cukup intensif. Dunia kehumasan baik di pemerintah maupun kehumasan umumnya adalah satu bidang yang perlu beradaptasi  dengan cepat. Semoga setiap insan Kementerian Keuangan dapat menjadi agen kehumasan dan representasi organisasi yang andal.