Komisi XI DPR RI  yang membidangi Keuangan, Perencanaan Pembangunan Nasional dan   Perbankan pada Senin 07/08-2023 melakukan Kunjungan Kerja ke Provinsi Sumatera Barat (Sumbar). Kunjungan Kerja Komisi XI DPR RI ke Provinsi Sumbar adalah  dalam rangka mengetahui bagaimana kondisi Sumbar, juga untuk mengetahui sejauh mana kolaborasi antara pemerintah daerah, pemegang otoritas kebijakan fiskal dan moneter kemudian otoritas jasa keuangan berkolaborasi untuk  meningkatkan ekonomi di Sumbar Kata Anis Byarwati, salah satu anggota Tim Komisi XI dari Fraksi PKS saat pertemuan dengan mitra kerja di Hotel Santika di Padang.

Anggota Tim Kunjungan Kerja Komisi XI  DPR RI ke Provinsi Sumatera Barat yaitu : I Gusti Agung Rai (PDIP), Indah Kurnia (FPDIP), Musthofa, Muhidin Mohammad Said (Golkar), Zulfikar Arse Sadikin (Golkar), Imron Amin (Gerindra), Bahtra (Gerindra), Willy Aditya (Nasdem), Bertu Merlas (PKB), Farida Hidayati (PKB), Anis Byarwati (PKS) dan Ahmad Najib Qudratullah (PAN).

Kegiatan ini dihadiri oleh Lana Soelistianingsih Selaku Wakil Ketua Dewan Komisioner  LPS yang dalam hal ini juga sebagai Tuan Rumah Pada Kunjungan Kerja Reses kali ini, Rionald Silaban (Direktur Jenderal Kekayaan Negara) beserta jajaran, Doni P. Joewono (Deputi Gubernur Bank Indonesia) beserta jajaran. Inarno Djajadi Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Keuangan Derivatif dan Bursa Carbon   Otoritas Jasa Keuangan, Rijani Tirtoso selaku direktur eksekutif Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia beserta jajaran dan Direksi serta para perwakilan Bank Himbaran.

Pada pertemuan dengan Tim Kunjungan kerja  Komisi XI tersebut, Jajaran Kementerian Keuangan dipimpin oleh Dirjen Kekayaan Negara, Rionald Silaban didampingi oleh Direktur KND Meirijal Nur, Kepala Kanwil DJKN RSK, Wahyu Prihantoro., Kepala Kanwil DJPb Prov. Sumatera Barat, Sukriah HG, Kepala Kanwil DJP Sumbar Jambi Etty Rachmiyanthi dan  Kepala Kanwil DJBC Riau, Agus Yulianto.

Dalam paparannya, Rionald Silaban menyampaikan Kinerja APBN untuk regional Sumatera Barat tetap Solid, pendapatan negara sudah mencapai 4,3 T (51 persen dari target), sedangkan belanja negara  sudah 16,9 T.  Belanja APBN di Sumbar sudah mencapai 54 persen dari pagu atau tumbuh sekitar 3,8 persen dibandingkan periode sebelumnya.

Realisasi belanja APBN (K/L dan TKD) di Sumbar sampai dengan 31 Juli 2023 sebesar Rp 16,901 triliun atau 54,38 persen dari alokasi belanja pada APBN 2023 untuk Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp31,01 triliun. Belanja negara  mengalami pertumbuhan disebabkan oleh meningkatnya belanja Pemerintah Pusat.

Realisasi belanja pemerintah pusat (K/L) sampai dengan 31 Juli 2023 sebesar Rp5,737 triliun (51,81 persen) dari pagu atau naik 16,17 persen dari tahun sebelumnya. Realisasi TKD sebesar Rp. 11,164 T atau 56,12 persen dari pagu (19,947 T). Realisasi terbesar pada Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar 7,410 T dan DAK Non Fisik sebesar Rp. 2,610 T.

Dari sisi penerimaan pajak disampaikan bahwa Pendapatan Negara s.d akhir Juli 2023 di dominasi oleh Pajak Dalam Negeri terutama didukung oleh meningkatnya setoran PPN. Sementara itu penerimaan Bea dan Cukai tahun 2021 sebear 1,2 T, 2022 per Juli 2,6 T sedangkan di tahun  2023 baru 431 M. “Ini bisa dijelaskan karena memang harga CPO turun” Kata Rionald.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa untuk pengelolaan kekayaan negara ada 3 sisi yang dilihat, yaitu dari sisi sumber penerimaan negara juga dalam rangka efisiensi belanja negara dan inovasi pembiayaan belanja negara. Untuk sumber penerimaan negara dilakukan dengan cara  memanfaatkan BMN Idle dimana di tahun 2021 PNBP nya 20 M, tahun 2022 16 M, sampai dengan 31 Juli 2023 baru 7,9 M. Sedangkan untuk manfaat ekonomi kekayaan negara dilakukan 3 jenis pemanfaatan yaitu alih status ke satker dengan nilai manfaat 306 M, kemudian Hibah BMN ke Pemda  sebesar 2,5 M dan penggunaan sementara ke satker sebesar 20 M,  "Jadi Total nilai manfaat yang kita lakukan 329 M" kata Rionald. Selanjutnya aset ini juga dipakai untuk SBSN kita. "Untuk SBSN kita menaruh aset sebagai kolateralnya. Pada tahun  2021 jumlah aset sebesar 18 T, 2022 7,5 T sedangkan tahun 2023 baru 7,5 T", tambahnya.

Usai melakukan rapat dengan Komisi XI DPR RI, Rionald Silaban menyempatkan diri berkunjung ke  KPKNL Padang untuk menyapa dan berbincang santai dengan para pegawai di KPKNL Padang.  Walaupun cuma singgah sesaat namun rona muka para pegawai KPKNL Padang terlihat puas dan bahagia karena bisa bertemu langsung dengan orang nomor 1 di DJKN. Pada kesempatan tersebut, Rional Silaban sempat memberikan motivasi dan dukungan kepada KPKNL Padang yang sedang berupaya meraih WBBM di tahun 2023. 

Foto/Berita : Giziarie/Kholis