Mamuju – Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Sulawesi Barat (Kemenkeu Sulbar) yang tergabung dalam Asset Liabilities Committee (ALCo) gelar Konferensi Pers Kinerja APBN dan Perekonomian Sulbar Periode Bulan Maret 2023, yang dilaksanakan secara daring pada Selasa (18/4).

Dalam kegiatan yang dihadiri oleh Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Barat (Kakanwil DJPb Sulbar) yang juga Kepala Perwakilan Kemenkeu Sulbar, para Kepala Kantor Vertikal Kementerian Keuangan yang memiliki wilayah kerja di Provinsi Sulbar, perwakilan dari stakeholder, perwakilan dari akademisi dan juga insan media massa di Sulbat itu diawali dengan penjelasan dari Kakanwil DJPb Sulbar terkait dengan gambaran umum kinerja APBN dan ekonomi Provinsi Sulbar pada periode yang berakhir pada Bulan Maret Tahun 2023.

Selanjutnya mengenai kinerja perekonomian dan APBN Sulbar secara detail dijelaskan oleh Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II Kanwil DJPb Sulbar Bekti Wicaksono. Dalam penjelasannya, Bekti menyampaikan perkembangan ekonomi di Sulbar yang secara umum telah membaik, yang ditandai dengan rendahnya tingkat inflasi, yang bahkan lebih baik dari tingkat inflasi nasional.

Selanjutnya, Bekti menjelaskan mengenai kinerja APBN Sulbar. Bekti mengatakan bahwa sampai dengan Maret 2023, pendapatan wilayah Sulbar mengalami penurunan sebesar Rp75,10 miliar (-25,89 persen) dibandingkan tahun 2022. Hal ini di antaranya disebabkan oleh adanya penurunan tarif bea keluar dibandingkan tahun 2022, dan implementasi perubahan tarif PPN dari 11 persen menjadi 1,1 persen berdasarkan PMK-64/PMK.03/2022 yang berdampak pada penerimaan dari sektor sawit.

Sementara itu, dari sisi pengeluaran pemerintah, belanja K/L mengalami kenaikan cukup signifikan sebesar Rp181,72 miliar (43,47 persen). Kenaikan tersebut teridentifikasi sebagian besar dikontribusi jenis Belanja Barang karena terdapat realisasi proyek rehabilitasi dan renovasi sarpras sekolah dan adanya realisasi atas persiapan untuk operasionalisasi Gedung pada Bawaslu. Selain itu, realisasi TKD mengalami penurunan sebesar Rp363,35 miliar (-23,61 persen) yang disebabkan di antaranya implementasi reformasi perbaikan mekanisme penyaluran DAU untuk mendorong ketercapaian output yang semakin berkualitas.

Pada kesempatannya, Kepala KPKNL Mamuju, Helvita Dorojatun, menjelaskan mengenai kinerja dan program KPKNL Mamuju dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Di bidang pengelolaan BMN Helvita menyampaikan capaian Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) di Provinsi Sulbar sampai dengan bulan Maret 2023 sebesar Rp521,54 Juta. Jika dibandingkan dengan target tahun 2023 sebesar Rp3,4 Milyar, maka telah tercapai lebih dari 15 persen.

Selanjutnya, Helvita juga menyampaikan realisasi sertipikasi tanah BMN. Terkait hal ini Helvita mengatakan bahwa secara keseluruhan, sejak 2018, sebanyak 1.046 bidang tanah BMN telah selesai disertipikatkan. Selanjutnya jika dilihat kinerja sertipikasi pada tahun 2023 saja, sampai dengan bulan Maret ini 31 bidang tanah BMN telah berhasil disertipikatkan.

Di bidang penilaian Helvita menyampaikan peran KPKNL Mamuju dalam membantu pengelolaan BMN oleh instansi vertikal pemerintah pusat, pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) oleh pemerintah daerah, dan juga penegakan hukum oleh Aparat Penegak Hukum (APH). Dalam catatannya Helvita menyampaikan bahwa pada tahun 2023, sampai dengan bulan Maret KPKNL Mamuju telah menyelesaikan 26 Laporan Penilaian, yang 3 di antaranya adalah penilaian barang rampasan terkait dengan penegakan hukum oleh APH.

Di bidang lelang selain menyampaikan kinerja lelang secara umum, Helvita menyampaikan kinerja program lelang produk-produk UMKM yang telah dilaksanakan secara rutin dalam 3 tahun terakhir oleh KPKNL Mamuju sebagai bentuk dukungan pada sektor UMKM. Pada tahun 2023 sampai dengan bulan April KPKNL Mamuju telah melaksanakan 2 kali lelang UMKM untuk produk lokal dari 2 Kabupaten berbeda yaitu Majene dan Mamasa.

Terakhir, Helvita Dorojatun menjelaskan mengenai crash program keringanan utang. Helvita menuturkan bahwa Kementerian Keuangan, melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Negara kembali memberikan Program Keringanan Utang, dengan penerima crash program keringanan utang antara lain pelaku UMKM, koperasi, dan debitor lainnya sesuai dengan PMK 13/PMK.06/2023 Tentang Penyelesaian Piutang Instansi Pemerintah yang Diurus/Dikelola oleh Panitia Pengurusan Piutang Negara/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

Keringanan utang yang diberikan adalah sebesar 35 persen dalam hal piutang negara didukung barang jaminan tanah atau tanah dan bangunan, dan 60  persen dalam hal piutang negara tidak didukung barang jaminan tanah atau tanah dan bangunan. Selanjutnya, Helvita menjelaskan bahwa kepada Debitur juga diberikan tambahan keringanan apabila melakukan pelunasan dengan ketentuan tertentu seperti: 1) apabila dilunasi s.d. bulan Juni 2023 diberikan tambahan keringanan sebesar 40 persen dari sisa utang pokok setelah diberikan keringanan; 2) apabila dilunasi antara Bulan Juli 2023 s.d. Bulan September 2023 diberikan keringanan 30 persen dari sisa utang pokok setelah diberikan keringanan; dan 3) apabila dilunasi pada Bulan Oktober 2023 s.d. 20 Desember 2023 diberikan keringanan sebesar 20 persen dari sisa utang pokok setelah diberikan keringanan.

Lebih lanjut Helvita menjelaskan besaran keringanan berbeda diberikan untuk piutang rumah sakit/ fasilitas kesehatan tingkat pertama, piutang biaya perkuliahan/sekolah, atau piutang dengan sisa kewajiban paling banyak Rp8 Juta, yang tidak didukung dengan barang jaminan berupa tanah atau tanah dan bangunan, yaitu diberikan Keringanan Utang sebesar 80 persen dari sisa kewajiban. (IKS/KPKNL Mamuju)