Mamuju – Dalam rangka percepatan penyelesaian sertipikasi tanah BMN, dan pelaksanaan pengukuran kesesuaian penggunaan BMN dengan standar barang dan standar kebutuhan (SBSK), serta sekaligus optimalisasi pengelolaan BMN, Seksi PKN KPKNL Mamuju dengan didampingi Bidang PKN Kanwil DJKN Sulawesi Selatan, Tenggara, dan Barat melaksanakan beberapa kegiatan secara simultan di Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat. Kegiatan yang dilaksanakan pada minggu ketiga Maret 2023 tersebut meliputi koordinasi intensif dalam rangka percepatan Sertipikasi BMN, Pengukuran Kesesuaian BMN dengan SBSK, sekaligus optimalisasi pengelolaan BMN pada satker terkait.

Koordinasi Sertipikasi BMN dilakukan dengan melaksanakan diskusi yang dipimpin langsung oleh Sukirman, Kepala Kantor Pertanahan (Kantah) Kab. Mamasa, dan dihadiri oleh satker pengguna BMN yang menjadi target Sertipikasi tahun 2023 yaitu KPU Kabupaten Mamasa, Dinas Perkebunan Sulawesi Barat, dan Kantor Kemenag Kab. Mamasa. Pada diskusi tersebut, setiap satker menyampaikan progres Sertipikasi yang telah dilaksanakan serta kendala-kendala yang dihadapi antara lain dokumen peralihan BMN yang belum lengkap (seperti Akta Hibah dan BAST dari Pemda) serta adanya penguasaan pihak ketiga pada BMN. Sukirman dalam kesempatan tersebut menyampaikan solusi atas kendala-kendala yang dihadapi oleh satker dan meminta agar kelengkapan dokumen dalam rangka Sertipikasi BMN dapat segera disampaikan kepada Kantah Kab. Mamasa agar dapat segera diproses.

Usai diskusi, KPKNL Mamuju melanjutkan koordinasi Sertipikasi BMN ke satker Kodim 1428/Mamasa dan Polres Mamuju yang tidak dapat hadir di Kantah Mamasa. Pada kesempatan tersebut, KPKNL Mamuju meminta kepada Kodim 1428/Mamasa agar segera berkoordinasi dengan Zidam XIV/Hasanuddin terkait kendala lokasi BMN yang belum diketahui, dan kepada Polres Mamasa agar segera berkoordinasi dengan Pemkab Mamasa terkait kendala penguasaan masyarakat atas BMN yang telah dihibahkan maupun adanya wacana penggantian aset yang dihibahkan tersebut dengan aset Pemkab lain yang tidak bermasalah.

Selanjutnya, KPKNL Mamuju juga melakukan kegiatan pengukuran tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK pada satker Dinas Perkebunan Sulawesi Barat, satker Bandara Tampa Padang, dan satker Kejari Mamasa, dengan total BMN yang dilakukan pengukuran sebanyak 28 NUP. Saat pelaksanaan pengukuran tersebut, ditemukan beberapa permasalahan antara lain BMN berupa rumah negara yang tidak dihuni atau dihuni tidak sesuai ketentuan. Permasalahan klasik yang ditemui pada banyak satker tersebut kiranya perlu mendapat perhatian serius karena berakibat pada tidak tercapainya target tingkat kesesuaian sebesar 68%, kurang terpeliharanya BMN, sekaligus tidak optimalnya PNBP dari sewa BMN rumah dinas. 

Dalam setiap koordinasi dengan satker, KPKNL Mamuju tak lupa untuk mengingatkan pentingnya pemeliharaan pengamanan BMN dan optimalisasi BMN untuk meningkatkan PNBP (seperti sewa rumah negara dan sewa kantin di Polres Mamasa yang belum dilakukan sesuai ketentuan), serta menutupnya dengan menyampaikan Pakta Integritas dan komitmen untuk selalu memberikan pelayanan yang PASTI, bersih dari korupsi, dan selalu mengutamakan kepuasan stakeholder.  (DNS/KPKNL Mamuju)