Pengukuran hasil kerja pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan yang berkembang dari model penilaian DP3 dan PPSKP hingga menjadi DEK-HEK pada tahun ini berakar pada Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 7 Tahun 2022 dan selanjutnya diadaptasi menjadi Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300 Tahun 2022. Kualitas Komitmen Kinerja (K3) adalah salah satu faktor yang integral dalam perhitungan hasil kerja akhir pegawai yang terdiri dari proporsional kualitas target IKU dan IKU itu sendiri. K3 juga menjadi faktor pengali dalam berbagai perhitungan unsur kinerja seperti NKO, NKP dan sebagainya.

Sesuai KMK-300/2022, terdapat intensifikasi penerapan periode penetapan target dan reviu K3 yang semula beropsi dari triwulanan, semesteran, dan tahunan menjadi hanya bulanan dan triwulanan. Hal ini dilakukan untuk K3 yang lebih tertib dan bertanggung jawab. Reviu K3 sendiri dilakukan secara terbatas oleh Pengelola Kinerja masing-masing unit.

Perlu diyakini bahwa dalam menghasilkan hasil akhir dari kinerja pegawai, K3 berperan sebagai agen penyesuaian dalam rangkaian perhitungan kinerja. Sebagai contoh, dalam perhitungan NKO K3 dan NHK/CKP perlu dilakukan identifikasi K3 terlebih dahulu dengan menimbang bobot dan nilai sesuai sifat dan pengaturan IKU masing-masing pegawai, sebelum faktor berupa NKO dan nilai kinerja murni dilakukan pengolahan menjadi NPK dan Predikat Kinerja Pegawai.

Seluruh istilah di atas tersebut akan disusun dan dikompilasi menjadi suatu laporan kinerja pegawai yaitu DEK dan HEK. Di sini dapat dibuktikan bahwa hubungan antara mutu dan kualitas sebuah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seorang pegawai berbanding lurus dengan hasil komitmen kinerjanya. Sebagai contoh, jika seorang pegawai di suatu unit pelayanan memiliki sebuah target yakni pengukuran hasil umpan balik dalam sosialisasi dan penyuluhan layanan kantornya, maka pegawai tersebut akan berusaha mengadakan sosialisasi dengan subjek, sampel, dan responden yang beragam. Hal ini dilakukan agar dapat menghasilkan umpan balik yang variatif sehingga menghasilkan output yang solid.

Mendalami kegiatan reviu K3, di antara prosesnya adalah melakukan evaluasi terhadap ciri-ciri sebuah SKP pegawai yang bersangkutan, seperti tanggal, jenis dan penomoran dokumen. Lalu berikutnya terdapat proses penentuan sifat K3 seluruh kegiatan kinerja yang dimiliki pegawai yaitu IKU, seperti karakteristik dan kriteria IKU, apakah IKU tersebut bersifat tanggung renteng, dan pengaturan lainnya.

Tentu saja dalam keseluruhan penilaian kinerja, K3 hanyalah sebagian dari proses. Masih terdapat faktor penilaian dan pengukuran lainnya seperti penilaian perilaku, hasil kinerja tambahan, nilai kinerja organisasi, dan unsur lainnya. Tetapi perlu diingat bahwa K3 merupakan faktor konstan yang akan selalu beradaptasi sesuai hasil dan kualitas kinerja seorang pegawai.

Kesimpulan yang dapat ditarik dari tulisan ini adalah potensi yang tidak terbatas dari komitmen kinerja berawal dari perencanaan kinerja, sehingga akan lebih apik jika kita sebagai pegawai memiliki persiapan yang matang. Sesuai kutipan, “Barangsiapa yang gagal merencanakan, maka sejatinya sedang merencanakan kegagalan”.

Ditulis oleh: Syamsa Ainurochim (Pelaksana Subbagian Umum KPKNL Mamuju)