Pensertifikatan BMN berupa tanah merupakan langkah pengamanan BMN demi terciptanya kepastian hukum atas kepemilikan bidang tanah, sebagaimana telah di atur pada Undang-Undang Nomor 5/1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), serta merupakan amanah dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharan Negara.

Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara pada pasal 49 ayat 1 disebutkan Seluruh Barang Milik Negara/ Daerah berupa tanah yang dikuasai Pemerintah Pusat/ Daerah harus disertifikatkan atas nama Pemerintah Republik Indonesia/ Pemerintah Daerah yang bersangkutan. 

Untuk mendukung percepatan sertifikasi pada tahun 2023, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Makassar mengadakan kegiatan Koordinasi dan Monitoring bersama dengan kantor pertanahan dan beberapa satuan kerja yang berawa diwilayahnya.

Kegiatan yang dilaksanakan di aula KPKNL Makassar hari ini (25/05) dibuka oleh Harmaji Kepala KPKNL dengan menyampaikan KPKNL Makassar memiliki target sebanyak 3.733 bidang tanah untuk disertifikasi pada Tahun 2023. Sejauh ini terdapat sekitar 700 bidang yang sementara dalam tahap sudah selesai pengukuran dan akan diterbitkan sertifikatnya.

Kegiatan ini dilaksanakan untuk membahas kemajuan dan menggali permasalahan yang di hadapi satker dalam menuntaskan program sertifikasi. Kegiatan ini juga membantu satker dan KPKL Makassar untuk memetakan permasalahan yang muncul dan sharing langkah dan solusi yang dapat dilakukan.

Selanjutnya melalui kegiatan ini, Harmaji memberikan apresiasi atas kerja sama kantor pertanahan dan satker yang sudah mendukung program sertifikasi. Semoga dengan terlaksananya rapat evaluasi ini dapat memberikan hasil dari upaya pengamanan fisik dan pengamanan administrasi serta hukum terhadap tanah-tanah BMN.