Madiun – Januari Tahun 2019, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Madiun menyelenggarakan serangkaian kegiatan koordinasi dengan berbagai stakeholder dan beberapa satuan satuan kerja di wilayah KPKNL Madiun. Kegiatan koordinasi dengan mengundang para stakeholder hadir di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Madiun yang beralamat di jalan Serayu Timur 141, Madiun. Serangkaian kegiatan koordinasi ini merupakan langkah awal dari kegiatan Rencana Kerja Tahun 2019.

Kegiatan koordinasi diawali oleh Seksi Piutang Negara dengan mengundang beberapa Penyerah Piutang, diantaranya Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) dan Dirtjen Industri Kecil dan Menengah, di mana beberapa penanggung hutang kedua lembaga pemerintah tesebut berada di wilayah kerja KPKNL Madiun. Selain kedua lembaga tersebut, juga diundang Dinas Pengelola Keuangan dan asset daerah (DPKAD) Kota Madiun, PT BPR Kabupaten Madiun, PT. BPJS Kota Madiun, RSUD Dr. Sudono Madiun dan Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Ngawi. Kegiatan ini dimaksudkan untuk rekonsiliasi/menyamakan saldo piutang para dari masing-masing Penyerah Piutang dan membicarakan kembali tindak lanjut pengurusan piutang selanjutnya.

Koordinasi juga diselenggarakan dengan beberapa unit kerja perwakilan Kementerian Keuangan yaitu KPP Madiun dan KPPN Madiun untuk meningkatkan sinergi kerjasama antarunit kerja perwakilan Kementerian Keuangan di wilayah Madiun. Dalam pertemuan, Adi Wibowo, Kepala KPKNL Madiun, menyampaikan tentang pentingnya joint programme lintas eselon I di Kementerian Keuangan, sebagai bentuk sinergi yang dapat  meningkatkan efisiensi dan efektivitas alokasi sumber daya. Beberapa program yang dapat diangkat sebagai program bersama diantaranya adalah validasi bukti setor PPh, pemetaan basis data UMKM agar tarif PPh Final tepat sasaran, dan keberhasilan implementasi SAKTI dan interkoneksi dengan SIMAN. Selain hal tersebut dibahas juga beberapa rencana kegiatan bersama unit-unit vertikal sebagai bagian dari Kementerian Keuangan.

Koordinasi kerja juga diselenggarakan dengan Kepolisian Resort Kota Madiun dan TNI (AU dan AD). Koordinasi yang bertujuan untuk optimalisasi pengelolaan BMN dan pelaksanaan lelang BMN agar lebih baik, efektif dan efisien harus didukung oleh kerjasama yang baik antara Pengelola dan Pengguna Barang, demikian Adi Wibowo Kepala KPKNL Madiun menyebutkan dalam bincang santai bersama Kepala Kepolisian Resort Madiun, Senin, 28 Januari 2019 di ruangan kerja Kepala Polresta Madiun.

Dalam rangka percepatan kegiatan sertipikasi Barang Milik Negara (BMN) berupa tanah tahun 2019, Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara KPKNL Madiun juga melakukan koordinasi dengan beberapa Kantor Pertanahan di Kota/Kabupaten Madiun yang dilaksanakan pada tanggal 25, 27 dan 30 Januari 2019. Dalam kesempatan tersebut juga dibahas langkah-langkah yang akan ditempuh guna mencapai target sertipikasi di tahun 2019. Selain melakukan penandatanganan Nota Kesepakatan Target Pensertipikatan Tanah BMN Tahun 2019 antara Kepala KPKNL Madiun dengan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun, Kabupaten Magetan, Kabupaten Ngawi dan Kabupaten Pacitan. Koordinasi tersebut juga dimaksudkan untuk memastikan bahwa rencana kegiatan sertipikasi di tahun 2019 tetap sesuai sebagaimana perencanaan yang telah dibuat. Untuk tahun 2019, jumlah aset tanah BMN yang menjadi target sertipikasi sejumlah 142 bidang tanah yang sebagian besar merupakan tanah yang digunakan oleh satker PJN Wilayah II Jawa Timur yang tersebar di wilayah Kabupaten Madiun, Kabupaten Magetan, Kabupaten Ngawi dan Kabupaten Pacitan.

Rangkaian koordinasi dengan stakeholder pada bulan Januari Tahun 2019 ditutup dengan kunjungan Pimpinan Cabang PT. BRI Cabang Madiun ke Kantor KPKNL Madiun yang disambut oleh Kepala Kantor KPKNL Madiun didampingi Kepala Seksi Hukum dan Informasi dan Kepala Seksi Pelayanan Lelang. Dalam kunjungannya Pimpinan cabang PT. BRI (Persero) Tbk Madiun mengharapkan sekali agar kerjasama yang baik akan terus berlanjut di tahun 2019 dan ditahun tahun selanjutnya.  

Rangkaian Koordinasi yang diselenggarakan dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja dan perencaan yang selaras antara KPKNL Madiun dengan para stakeholder nya sekaligus juga meningkatkan sinergi antarunit Perwakilan Kementerian Keuangan sebagai satu lini yang berperan penting dalam pembangunan negeri ini. (naskah dan foto : seksi HI)