Bontang (9/6), Tim Penilaian KPKNL Bontang bersama dengan Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) didampingi oleh PT Pertamina (Persero) dan PT Badak LNG melakukan survei lapangan atas aktiva milik PT Badak LNG. Survei lapangan berlangsung selama lima hari kerja yang bertujuan untuk menentukan nilai sewa wajar. Penilaian atas aktiva tersebut dilakukan dalam ranga mewujudkan optimalisasi aset yang idle sekaligus menguatkan sinergi pemerintah-BUMN dalam mewujudkan kedaulatan energi. Sebagaimana amanat UUD 1945, pengelolaan BUMN dalam hal ini sektor minyak, gas dan energi harus dikelola secara maksimal demi kemakmuran rakyat. Dengan bersinergi, terwujud kesejahteraan dan kemakmuran rakyat yang adil serta pembangunan yang berkelanjutan.

Bisnis LNG merupakan elemen penting untuk memenuhi kebutuhan energi global. Sebagian besar negara di dunia mempunyai ketergantungan penuh terhadap gas alam atau gas bumi sebagai pasokan sumber energi. Sebab, sumber energi dari gas alam ini dapat mendukung perindustrian, hal-hal komersial, hingga pembangkit listrik. Dengan demikian, PT Pertamina (Persero) berencana memanfaatkan aktiva idle milik PT Badak LNG untuk dijadikan sebagai LNG Hub dan LNG Bunkering. 

LNG Hub memiliki peran strategis untuk memaksimalkan optimalisasi perdagangan LNG di pasar yang fluktuatif serta menjaga keamanannya. Singkatnya, LNG Hub berperan sebagai gudang invetory gas. Adapun serangkaian aktiva milik PT Badak LNG yang akan disewakan berupa storage & loading system, jetty dock#1, jetty dock#2 dan tanah tapak seluas 71.233 sqm. Dari 6 LNG Tank, 3 diantaranya akan disewakan untuk proses bisnis LNG Hub tersebut. 

LNG Bunkering merupakan fasilitas Filling Station On Shore (FSOS)  atau penyaluran bahan bakar kapal melalui pipa di dermaga. Proses bunkering kapal membutuhkan kapal pengisi bahan bakar (kapal tongkang) dan pelabuhan sebagai tempat berlabuh. Adapun aktiva yang akan disewakan pada bisnis ini berupa area jetty dock#2 yang meliputi Breast Dolphin (BD 3) seluas 137sqm dan sebagian area platform jetty dock#2 seluas 336,89sqm yang akan dijadikan sebagai tempat berlabuh kapal-kapal.

Kehadiran layanan bunkering ini diharapkan dapat memudahkan pemilik kapal untuk mengisi bahan bakar sesuai ketentuan International Marine organization (IMO) dan menambah jumlah FSOS di Indonesia.