Bontang – Dalam rangka pemahaman kebijakan keuangan negara dalam menghadapi Covid-19, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bontang menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) dengan mengambil tema “Kebijakan Keuangan Negara sebagai Crisis Relief dalam Menghadapi Covid-19” pada Rabu (6/10). Kegiatan ini diselenggarakan melalui aplikasi Zoom Meeting dan diikuti oleh para pegawai KPKNL Bontang.

Kepala KPKNL Bontang Heru Riyanto menjadi narasumber dalam pelaksanaan FGD kali ini. Heru menjelaskan bagaimana pandemi Covid-19 berdampak pada berbagai sektor. Pandemi Covid-19 menyebabkan gangguan pada kesehatan, kondisi sosial ekonomi, dan dunia usaha. Lebih lanjut, ia juga menjelaskan bahwa pemerintah telah melakukan langkah-langkah penanganan pada bidang kesehatan, pengamanan sosial, dan dukungan terhadap dunia usaha.

“Namun, karena adanya peningkatan jumlah korban jiwa, dampak ekonomi yang besar, dan adanya risiko gangguan stabilitas pada sistem keuangan, diperlukan langkah cepat dan antisipatif, yaitu dengan menerbitkan PERPPU Nomor 1 Tahun 2020, sebagai langkah cepat dan luar biasa serta terkoordinasi untuk menghadapi Covid-19”, ujarnya.

Heru menambahkan bahwa respon kebijakan fiskal untuk penanganan Covid-19 yaitu dengan memberikan stimulus fiskal untuk kesehatan sebesar Rp75 triliun, jaring pengaman sosial sebesar Rp110 triliun, dukungan industri sebesar Rp70,1 triliun, dan Program Pemulihan Ekonomi sebesar Rp150 triliun. Selain itu pelebaran defisit APBN juga dilakukan untuk mempercepat penanganan Covid-19, menyelamatkan perekonomian dari ancaman krisis, dan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan. 

Selanjutnya Heru memberikan penjelasan tentang outlook APBN 2020, dukungan fiskal untuk menjaga konsumsi rumah tangga dan mendukung UMKM dalam rangka pemulihan ekonomi, program-program seperti PKH, Program Kartu Sembako, Program Kartu Pra-Kerja, diskon tarif listrik bagi pelanggan 450 VA dan 900 VA subsidi, serta Program Pemulihan Ekonomi Nasional sebagai dukungan terhadap dunia usaha dan stabilitas sistem keuangan Indonesia. FGD ditutup dengan diskusi antarpegawai terhadap kebijakan keuangan negara ini.