Nabire - Dalam rangka mewujudkan tertib administrasi, tertib pengelolaan, dan tertib hukum dalam pengelolaan barang milik negara sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara, serta untuk mencapai target Indikator Kinerja Utama (IKU) Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Biak, maka pada 3 s.d. 6 Juni 2013, KPKNL Biak melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis terkait dengan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) pada satuan kerja (satker) Kementerian Perhubungan di Kabupaten Nabire Propinsi Papua.

Sosialisasi dan bimbingan teknis tersebut disampaikan langsung oleh Kepala Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara (Kasi PKN) KPKNL Biak Andi Ahmad Rivai, bersama dengan Staf KPKNL Biak Tomi Hermanto, dengan dihadiri sepuluh satker di Kementerian Perhubungan di kawasan Kabupaten Nabire. Menurut Andi Ahmad Rivai, bahwa pelaksanaan kegiatan ini dilaksanakan karena di sekitar kawasan Kabupaten Nabire dan Kabupaten Paniai, Kabupaten Deiyai, Kabupaten Dogiyai, Kabupaten Puncak dan Kabupaten Intan Jaya terdapat sembilan satker Bandar Udara yaitu Bandar Udara Nabire, Bandar Udara Ilu, Bandar Udara illaga, Bandar Udara Obano, Bandar Udara Mulia, Bandar Udara Moanomani, Bandar Udara Waghete, Bandar Udara Enarotali dan Bandar Udara Sugapa serta satu Kantor Unit Pelabuhan Nabire, yang perlu dilakukan bimbingan tentang pengelolaan BMN. 

Acara tersebut sangat diapresiasi oleh Kepala Bandar Udara Nabire Paulus Kareni, karena dengan adanya bimbingan teknis tersebut sangat membantu satuan kerja dalam pengelolaan BMN juga karena BMN yang ada di Kementerian Perhubungan khususnya di Bandar Udara mempunyai spesifikasi khusus yang perlu dikelola dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Karena adanya bimbingan teknis tersebut target Indikator Kinerja Utama (IKU) KPKNL Biak pada Seksi PKN khususnya nilai Utility per Juni 2013 sudah mencapai 145% . Dan diharapkan kegiatan bimbingan teknis tersebut akan lebih dioptimalkan lagi agar pengelolaan BMN dapat diwujudkan  dengan tertib administrasi, tertib fisik, dan tertib hukum. (Tomi Hermanto/KPKNL Biak, editor: f3)