Jakarta, 24 Juli 2023 – Perekonomian global masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain isu geopolitik, volatilitas sektor keuangan, dan pelemahan sektor manufaktur. Namun demikian, ekonomi domestik tetap terjaga solid, ditandai dengan neraca perdagangan yang kuat, aktivitas konsumsi yang bertumbuh, dan inflasi yang terkendali. Kinerja APBN 2023 hingga Semester I juga tetap kuat seiring pendapatan negara yang terjaga positif meski menunjukkan tren perlambatan, dan kinerja belanja negara yang bertumbuh.

“Di satu sisi, optimisme yang memberikan kita keyakinan hingga kuartal kedua nampaknya berbagai indikator Indonesia masih cukup positif, namun tanda-tanda terjadinya rembesan dari pelemahan global sudah mulai terlihat dari beberapa indikator kita,” jelas Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati saat Konferensi Pers APBN KiTa Edisi Juli 2023.

Pemerintah akan terus menggali potensi sektor ekonomi sekaligus mengoptimalkan belanja negara guna memberikan dampak yang lebih besar kepada masyarakat. Meski demikian, pemerintah akan tetap melakukan antisipasi dan mitigasi atas dampak dinamika global terhadap perekonomian domestik. Demikian disampaikan dalam publikasi APBN KiTa edisi Juli 2023.

Perekonomian Domestik Tetap Kuat di Tengah Perlambatan Ekonomi Global

Salah satu tanda pelemahan ekonomi global ditunjukkan oleh PMI manufaktur global yang terus kontraktif, termasuk di Amerika Serikat, Eropa, Jepang, Korea Selatan, Malaysia, Vietnam, Italia, Brazil, Afrika Selatan, dan Singapura. Tiongkok, Thailand, Filipina, India, dan Rusia berada di zona ekspansi namun melambat. Sementara itu, PMI Indonesia bertahan di zona ekspansi, antara lain bersama Turki dan Meksiko, bahkan kembali menguat di bulan Juni 2023.

“Amerika, Eropa, Jerman, Perancis, Inggris, Jepang, Korea merupakan negara-negara yang selama ini mempengaruhi perekonomian dan perdagangan dunia. Sehingga pelemahan dari PMI negara-negara ini memang perlu untuk kita waspadai. Apakah ini kecenderungan akan terus melemah dan tentu pada akhirnya mempengaruhi kondisi dan kinerja perekonomian global,” ungkap Menkeu.

Neraca Perdagangan Indonesia (NPI) masih mencatatkan surplus hingga bulan ke-38, meskipun ekspor melambat sejalan dengan pelemahan global. Surplus NPI bulan Juni 2023 mencapai USD3,45 miliar, sedangkan secara akumulatif (Jan-Jun 2023) mencapai USD19,93 miliar. Kinerja ekspor bulan Juni 2023 tercatat USD20,61 miliar (turun 21,2 persen, yoy), sementara impor tercatat USD17,15 miliar (turun 18,3 persen, yoy).

Sementara itu, konsumsi listrik bisnis tumbuh kuat (13,0 persen, yoy), namun listrik industri melambat (-5,3 persen, yoy. Dari segi konsumsi, leading indicator perekonomian juga masih kuat. Optimisme masyarakat per Juni 2023 terjaga di angka 127,1, serta Mandiri Spending Index kembali normal (156,1). Selain itu, Indeks Penjualan Riil tumbuh cukup tinggi (8,0 persen, yoy).

Di sektor moneter dan keuangan, kinerja pasar keuangan domestik tetap positif di tengah berlanjutnya sentimen kebijakan moneter global. Nilai tukar Rupiah tetap melanjutkan tren apresiasi sejak awal tahun 2023 (menguat 4,7 persen, ytd), sedangkan indeks Dolar AS masih melemah. Selain itu,  arus modal asing masih mencatatkan inflow hingga minggu III bulan Juli 2023, di mana arus masuk ke pasar SBN mencapai Rp86,18 triliun (ytd) dan arus masuk ke pasar saham mencapai Rp19,22 triliun (ytd). Kinerja baik pasar SBN tetap terjaga, di mana tren penurunan yield SBN domestik terus berlanjut, didukung oleh likuiditas domestik yang cukup ample dan capital inflow.

Kinerja Belanja Negara Tumbuh Positif

Sampai dengan 30 Juni 2023, realisasi Belanja Negara mencapai Rp1.255,7 triliun atau 41,0 persen Pagu APBN (Pagu), tumbuh 0,9 persen (yoy). Realisasi Belanja Pemerintah Pusat (BPP) mencapai Rp891,6 triliun (39,7 persen dari Pagu), ditopang Belanja K/L sebesar Rp417,2 triliun dan Belanja non-K/L sebesar Rp474,4 triliun. Sebanyak 55,2 persen dari BPP atau sebesar Rp492,0 triliun merupakan belanja yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, baik melalui Perlindungan Sosial, Petani dan UMKM, Pendidikan, Infrastruktur, maupun sektor pelayanan publik lainnya. Dari sektor Perlindungan Sosial, Petani dan UMKM, BPP digunakan untuk memberikan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) kepada 9,8 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM), kartu sembako bagi 18,7 juta KPM, dan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN) untuk 96,7 juta peserta. Manfaat perlindungan sosial juga diberikan dalam bentuk bantuan benih, mulsa, pupuk organik, alat dan mesin, serta bantuan ternak. Selain itu, pemerintah juga menyalurkan berbagai jenis subsidi untuk memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, antara lain: subsidi dan kompensasi listrik untuk 39,2 juta pelanggan, subsidi LPG 3 Kg untuk 3,3 juta metrik ton, subsidi dan kompensasi BBM untuk 7.169,4 ribu kilo liter, dan subsidi perumahan sebanyak 84,5 ribu unit.

Di sektor Pendidikan, pemerintah telah merealisasikan Program Indonesia Pintar untuk 10,9 juta siswa, Kartu Indonesia Pintar Kuliah untuk 710,7 ribu mahasiswa, Bantuan Operasional Sekolah (Kemenag) untuk 6,0 juta siswa, Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri untuk 197 PTN, serta Kartu Prakerja untuk 529 ribu peserta. Sementara itu, untuk mengakselerasi pembangunan infrastruktur, pemerintah telah melakukan pembangunan/rehabilitasi infrastruktur untuk berbagai manfaat, antara lain: sarana dan prasarana pendidikan, sanitasi/persampahan, Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), jalan, jembatan, rel kereta api, bandara, pelabuhan, bendungan, dan irigasi. Selain itu, alokasi belanja infrastruktur juga digunakan untuk memberikan bantuan kepada masyarakat yang terdampak bencana, antara lain untuk bantuan stimulan perumahan gempa Cianjur sebanyak 38,4 ribu Kepala Keluarga.

“Ini adalah APBN yang operasinya langsung mempengaruhi hajat hidup orang banyak. Dengan berbagai hal tersebut, masyarakat tetap dijaga oleh APBN dari berbagai guncangan yang terjadi karena ekonomi dunia berubah terus. Harga komoditas naik turun, dan shock terjadi di bidang pangan energi maupun disrupsi sisi supply,” papar Menkeu.

Guna menjaga pemulihan ekonomi dan melindungi masyarakat, pemerintah juga menambah anggaran sebesar Rp8,0 triliun dalam bentuk bantuan pangan beras tambahan sebanyak 10kg/KPM/bulan mulai Oktober hingga Desember 2023 kepada 21,35 juta KPM.

Dari sisi Transfer ke Daerah (TKD), sampai dengan akhir Juni 2023 telah tersalur sebesar Rp364,1 triliun (44,7 persen Pagu), melambat 1,0 persen (yoy). Penurunan ini terutama disebabkan oleh penyiapan syarat salur DAU spesifik tahap 2 oleh Pemda, serta adanya proses verifikasi sisa Dana BOS TA sebelumnya untuk satuan pendidikan penerima Dana BOS yang dilakukan oleh APIP daerah. Penyaluran TKD dimanfaatkan untuk mendukung pendanaan urusan daerah serta pembangunan sarana prasarana dan operasionalisasi layanan publik di daerah, antara lain: pembangunan infrastruktur dan dukungan operasional di bidang pendidikan, kesehatan, irigasi, air minum, pertanian, transportasi, pariwisata, pengembangan perekonomian, lingkungan hidup, dan pembangunan desa.

Pembiayaan Investasi 2023 berfokus pada sektor prioritas demi kesejahteraan masyarakat. Sampai dengan akhir Juni 2023, Pembiayaan Investasi telah disalurkan melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk 114.500 unit rumah di 386 kota/kabupaten, melalui LMAN untuk membiayai Proyek Strategis Nasional (PSN) meliputi Jalan Tol, Bendungan, Pelabuhan, Irigasi, Air Baku, Jalur Kereta Api, Ibu Kota Negara, dan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional. Selain itu, pembiayaan investasi juga digunakan untuk mencerdaskan bangsa melalui Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). Pemerintah juga berkomitmen memberikan bantuan kepada dunia internasional melalui Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional (LDKPI). Penyaluran hibah melalui LDKPI sejak 2020 - Juni 2023 telah diberikan untuk 32 negara, antara lain Timor Leste, Kep. Solomon, Fiji, Pakistan, Afganistan, Palestina, dan Ethiopia.

Pendapatan Negara s.d. Juni 2023 Masih Tumbuh Positif

Pendapatan Negara melanjutkan kinerja baik hingga akhir Juni 2023, tumbuh 5,4 persen (yoy). Hingga akhir Juni 2023, Pendapatan Negara tercapai sebesar Rp1.407,9 triliun atau 57,2 persen dari Target APBN 2023. Pendapatan Negara dari Pajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tumbuh positif, sementara Pendapatan Kepabeanan dan Cukai menurun.

Hingga akhir Juni 2023, penerimaan Pajak tumbuh positif meskipun melambat ke pertumbuhan single digit. Penerimaan Pajak sampai Semester I 2023 mencapai Rp970,20 triliun atau 56,47 persen dari Target, tumbuh 9,9 persen (yoy), didukung kinerja kegiatan ekonomi di Triwulan I 2023. Perlambatan pertumbuhan penerimaan pajak antara lain disebabkan oleh penurunan harga minyak bumi yang menyebabkan kontraksi PPh Migas, penurunan Impor yang berimplikasi pada PPh 22 Impor dan PPN Impor, serta kebijakan Program Pengungkapan Sukarela (PPS) tahun lalu yang tidak terulang pada tahun 2023 sehingga menyebabkan kontraksi pada PPh Final. Sementara itu, dari sisi sektoral, penurunan impor sejalan dengan perlambatan pertumbuhan sektor Industri Pengolahan dan Perdagangan. Pada saat yang sama, sektor Pertambangan melambat akibat penurunan harga komoditas.

Per 30 Juni 2023, realisasi Penerimaan Kepabeanan dan Cukai menurun akibat penurunan Bea Keluar dan Cukai, sedangkan Penerimaan Bea Masuk masih menunjukkan kinerja positif. Penerimaan Kepabeanan dan Cukai mencapai Rp135,43 triliun (44,67 persen dari Target, turun 18,83 persen yoy). Penerimaan Bea Masuk tumbuh 4,65 persen (yoy), didorong oleh kenaikan tarif efektif, pertumbuhan BM kendaraan dan menguatnya kurs USD meskipun terjadi penurunan basis impor. Sementara itu, Penerimaan Cukai menurun 12,20 persen (yoy) karena total produksi yang menurun utamanya dari Golongan 1. Bea Keluar juga mengalami penurunan sebesar 76,97 persen (yoy) akibat penurunan harga Crude Palm Oil (CPO) dan adanya kebijakan pembersihan (flush out) stok CPO yang mendorong tingginya ekspor CPO pada Juni 2022.

Kinerja PNBP hingga akhir Juni 2023 meningkat dibandingkan periode sebelumnya, mencapai Rp302,1 triliun (68,5 persen dari Target) atau tumbuh 5,5 persen (yoy). Capaian positif ini terutama didorong oleh peningkatan pendapatan SDA non-Migas (120,8 persen dari Target) yang disebabkan oleh penyesuaian tarif iuran produksi/royalti batu bara dengan berlakunya PP 26/2022 tentang Tarif Atas Jenis PNBP yang Belaku pada Kementerian Energi dan SDM. Selain itu, realisasi pendapatan Kekayaan Negara Dipisahkan (KND) mencapai 86,3 persen dari Target, juga turut meningkatkan PNBP, didorong setoran dividen BUMN perbankan dan non-perbankan. Sementara pendapatan SDA Migas (45,8 persen dari Target) mengalami perlambatan akibat penurunan Indonesian Crude Price (ICP) dan lifting minyak bumi. PNBP Lainnya (73,2 persen dari Target) sedikit mengalami penurunan yang disebabkan oleh penurunan pendapatan Penjualan Hasil Tambang (PHT) dan belum adanya realisasi pembayaran denda dan kompensasi perusahaan batu bara yang melanggar ketentuan Domestic Market Obligation (DMO), serta Pendapatan BLU (46,3 persen dari Target) yang juga mengalami perlambatan akibat penurunan pendapatan dari pengelolaan dana perkebunan kelapa sawit.

Pembiayaan APBN Terkendali Hingga Semester I 2023

Pelaksanaan APBN hingga akhir Semester I 2023 mencatatkan surplus sebesar 0,71 persen terhadap PDB. Pembiayaan utang (neto) melalui SBN dan pinjaman hingga akhir Juni 2023 terealisasi sebesar Rp166,5 triliun (23,9 persen Target), atau turun 15,4 persen (yoy). Perlambatan pengadaan utang tersebut sejalan dengan kinerja pendapatan yang baik. Sementara itu, Lembaga pemeringkat kredit S&P mengafirmasi credit rating dan outlook Indonesia pada BBB outlook stabil, didukung oleh kebijakan ekonomi yang kredibel dan prakiraan pertumbuhan ekonomi di sekitar 5 persen selama tiga tahun mendatang.

Sebagai kesimpulan, hingga Semester I 2023, kinerja perekonomian domestik dan APBN masih tetap solid dan kuat di tengah tantangan dan perlambatan ekonomi global. Pendapatan dan belanja negara tumbuh positif, diikuti pembiayaan anggaran yang menurun dan terkendali. Pemerintah akan terus menggali sektor ekonomi dan mengoptimalkan belanja negara untuk memberikan dampak dan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Dinamika global akan terus diantisipasi dan dimitagasi dampaknya terhadap perekonomian domestic.

“Berbagai kebijakan di bidang ekonomi akan terus didukung oleh APBN termasuk melindungi masyarakat, dan bahkan akan ada tambahan bantuan sosial kepada masyarakat yang paling rentan pada tiga bulan ke depan yaitu Oktober, November dan Desember dengan memberikan 10 kg beras per bulan. Kita akan tetap waspada meskipun tentu kita akan tetap optimis, berbagai dampak global akan kita antisipasi dan mitigasi,” tegas Menkeu.

***

Deni Surjantoro

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan