Jakarta (26/06/2023) - Dalam Konferensi Pers APBN Kita edisi Juni 2023, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga akhir Mei 2023 tercatat surplus sebesar Rp204,3 triliun atau 0,97 persen dari produk domestik bruto (PDB).

Menkeu menyampaikan surplus pada periode ini dikarenakan pendapatan negara yang tumbuh 13 persen secara tahunan (year on year) menjadi Rp1.209,3 triliun atau 49,1 persen dari target APBN.

“Belanja negara juga tumbuh dengan realisasi 7,1 persen (yoy) menjadi Rp1.005 triliun atau 32,8 persen dari APBN,” ungkap Menkeu.

Hingga akhir Mei, dari sisi penerimaan pajak tercatat realisasi sebesar Rp830,29 triliun atau sudah terkumpul sebesar 48,33 persen dari target pajak tahun 2023.

“Kalau kita lihat kinerja penerimaannya baik secara per bulan maupun pertumbuhan kumulatif ini memang menunjukkan penerimaan pajak pertumbuhannya makin melandai atau menurun, atau pertumbuhannya tidak sekuat seperti awal tahun. Karena memang tahun lalu pertumbuhannya itu sudah sangat tinggi,” kata Menkeu.

Selain penerimaan pajak, penerimaan negara lainnya berasal dari bea dan cukai. Hingga akhir Mei 2023 penerimaan bea dan cukai mencapai Rp118,36 triliun atau 39,04 persen sudah terkumpul dari target tahun ini. Penerimaan dari sisi bea dan cukai mengalami pertumbuhan negatif sebesar 15,64 persen salah satunya akibat pengaruh lingkungan global yang menyebabkan banyak harga komoditas mengalami koreksi.

“Secara keseluruhan, bea masuk masih tumbuh positif 7,87 persen (yoy). Sedangkan bea keluar mengalami koreksi tajam sebesar 67,52 persen akibat produk sawit, tembaga, dan bauksit yang  mengalami koreksi cukup tajam. Penerimaan cukai hasil tembakau juga mengalami koreksi hingga 12,45 persen,” ungkap Menkeu.

Sementara, dari sisi penerimaan lainnya, yaitu realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) masih mengalami kenaikan cukup sehat secara 16,2 persen (yoy) atau mencapai Rp260,5 triliun atau telah mencapai 59,0 persen dari target APBN. Menkeu mengatakan bahwa hal itu terjadi seiring dengan meningkatnya pendapatan sumber daya alam nonmigas dan pendapatan kekayaan negara dipisahkan.

Dari sisi belanja negara, Pemerintah mengarahkan belanja APBN tersebut untuk mendukung peningkatan produktivitas dan peran sebagai shock absorber menghadapi ketidakpastian. Sepertiga dari belanja APBN digunakan untuk transfer ke daerah untuk perbaikan layanan publik dan pemerataan ekonomi daerah yang berkeadilan.

“Belanja pemerintah pusat, walaupun ini namanya pemerintah pusat, namun sebetulnya langsung dinikmati masyarakat. Kita lihat Rp326,2 triliun, belanja yang tadi telah dibelanjakan dari Rp714 triliun ini langsung dinikmati oleh masyarakat. Jadi dalam hal ini 51,2 persen lebih dari separuh belanja pemerintah pusat itu sebetulnya adalah belanja yang langsung dinikmati masyarakat. Masyarakat ini, terutama masyarakat miskin,” jelas Menkeu.

Sementara itu, realisasi transfer ke daerah sebesar Rp290,3 triliun atau 35,6 persen dari pagu. Capaian ini lebih tinggi 2,1 persen dibandingkan realisasi tahun 2022 sebesar Rp284,2 triliun terutama disebabkan kenaikan pagu Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, Dana Bagi Hasil Minerba, dan Dana Bagi Hasil Migas di tahun ini.