Menjelang tutup akhir tahun
anggaran 2022, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Lampung menggelar Press
Conference Kondisi Fiskal dan Perekonomian Terkini Provinsi Lampung. Mengambil
lokasi di Student Center FEB Universitas Lampung, acara tersebut mengundang
narasumber dari Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Pemerintah Provinsi
Lampung dan Ekonom Lampung. Hadir dalam kegiatan ini mewakili Kanwil DJKN
Lampung dan Bengkulu, Bapak Mas Agus Subakti, Kepala Bidang Piutang Negara.
Kegiatan ini dihadiri oleh berbagai media cetak dan online hadir, termasuk
perwakilan mahasiswa sebagai upaya melakukan edukasi APBN.
Dalam pemaparannya, Kepala Kanwil
Ditjen Perbendaharaan Provinsi Lampung M. Dody Fachrudin, optimis perekonomian
Lampung tumbuh positif. Hal tersebut selaras dengan kinerja APBN dan APBD
sampai dengan periode 30 November 2022 yang menunjukkan penerimaan pendapatan
di Lampung terealisasi sebesar 102,21 persen dari target penerimaan atau
senilai Rp10,21 triliun. Adapun secara year on year (yoy), pendapatan APBN di
Provinsi Lampung mengalami kenaikan sebesar 12,45 persen yang dikontribusi dari
Pajak Penghasilan sebesar Rp3,33 Triliun.
Khusus dari sisi perpajakan,
penerimaan Pajak di Provinsi Lampung pada November 2022 tumbuh sebesar 41,29
persen dibandingkan Oktober 2022. Adapun realisasi penerimaan perpajakan sampai
dengan 30 November 2022 mencapai 103,14 persen dari target pajak yang
ditetapkan. Hal tersebut menunjukkan bahwa perekonomian di Provinsi Lampung
terus tumbuh positif. Hal tersebut tentu didorong juga oleh kinerja belanja pemerintah
di Lampung melalui APBN yang sampai dengan 30 November 2022 sebesar Rp27,19
triliun naik sebesar 4,2 triliun dibandingkan dengan realisasi bulan sebelumnya
yakni Rp22,99 triliun.
Untuk kinerja APBD se-Lampung,
Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Lampung mencatat realisasi Pendapatan
Daerah sebesar Rp24,09 triliun, Belanja Daerah Rp21,74 triliun dan Pembiayaan
Daerah Rp0,77 triliun sehingga menghasilkan SILPA sebesar Rp3,12 triliun.
Kontribusi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) terhadap pendapatan APBD
sampai dengan tanggal 30 November 2022 sebesar Rp17,88 triliun atau 74,2 persen
dari total pendapatan APBD.
Realisasi Kredit Program
Realisasi KUR di Provinsi Lampung
sampai dengan 30 November 2022 tercatat sebesar Rp10,12 triliun yang disalurkan
kepada 240.871 debitur atau naik sebesar 2,46 persen (yoy). Untuk mendorong
UMKM tumbuh, Kanwil DJPb Provinsi Lampung terus menjalin kerja sama dan
berkoordinasi dengan Pemda, Perbankan, OJK dan stakeholders lainnya dalam
rangka pemberdayaan UMKM dan percepatan akses keuangan kepada pelaku UMKM
melalui Kredit Program KUR maupun pembiayaan Ultra Mikro (UMi).
Adapun realisasi penyaluran UMi
per 30 Nov 2022 mencapai Rp248,11 miliar untuk membantu 59.096 pelaku usaha
mikro atau naik sebesar 5,69 persen (yoy). Untuk memperluas manfaat pembiayaan
UMi, Kanwil DJPb Provinsi Lampung fokus menambah jumlah penyalur UMi, khususnya
koperasi-koperasi yang ada di Lampung untuk dapat menjadi penyalur UMi baru.
Realisasi APBN dan Program Perlinsos Terkini
Realisasi Belanja Pemerintah
Pusat melalui Kementerian Negara/Lembaga, pertanggal 26 Desember 2022 sebesar
Rp7,7 triliun atau 88,56 persen dari pagu sebesar Rp8,7 triliun. Sedangkan
realisasi belanja TKDD tercatat sebesar Rp20.89 triliun atau telah mencapai
98,61 persen dari pagu sebesar Rp21,18 triliun. Jika dibandingkan tahun
sebelumnya, persentase capaian ini mengalami peningkatan sebesar 0,3 persen.
Khusus penyaluran program
perlindungan sosial, masyarakat di Provinsi Lampung telah memperoleh berbagai
bantuan sosial diantaranya bantuan sembako telah disalurkan sebesar Rp1,67
Trilun kepada 699.528 KPM (Keluarga Penerima Manfaat), Bantuan Langsung Tunai
BBM telah disalurkan sebesar Rp473 miliar kepada 789.309 KPM, bantuan Program
Keluarga Harapan (PKH) telah disalurkan sebesar Rp1,24 triliun kepada 434.112
KPM, BLT Minyak Goreng disalurkan sebesar Rp210 miliar untuk 700.512 KPM, dan
Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebesar Rp119 miliar untuk 184.202 pekerja.
Khusus bantuan Covid-19, telah
dilakukan pembayaran klaim untuk 10.861 pasien sebesar Rp405 miliar untuk 52
Rumah Sakit se-Lampung dan Pembayaran insentif untuk 5.623 nakes sebesar Rp27
miliar.
Sumber:
Siaran Pers Kanwil DJPb Provinsi Lampung Nomor SP-9/WPB.08/2022