Pontianak — Kementerian Keuangan Satu Kalimantan Barat menggelar Rilis APBN Regional Kalimantan Barat periode Februari 2026 pada Jumat (27/02) di Aula Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Kalimantan Barat. Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Satu Kalbar yang juga Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kalimantan Bagian Barat, Budi Harjanto; Kepala Kanwil DJPb Provinsi Kalbar, Rahmat Mulyono; perwakilan Kanwil Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kalimantan Barat, Hardi Sumaryadi yang juga menjabat Kepala Bidang Kepatuhan Internal, Hukum, dan Informasi; perwakilan Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Kalbar, Agus Choiruddin; serta perwakilan BDK Pontianak, Sutiono.

Dalam paparannya, DJKN Kalimantan Barat menyampaikan bahwa realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) hingga Januari 2026 mencapai Rp1,7 miliar atau 131 persen dari target bulanan. Meski demikian, secara tahunan capaian tersebut mengalami kontraksi sebesar 37 persen dibanding periode yang sama tahun lalu.

Kontribusi terbesar PNBP berasal dari pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) sebesar Rp1,2 miliar atau 71 persen dari total realisasi. Sementara itu, PNBP dari lelang mencapai Rp0,49 miliar atau 29 persen, dan pengurusan piutang negara sebesar Rp2,67 juta.

Optimalisasi BMN Jadi Penopang Utama

Realisasi PNBP BMN hingga 31 Januari 2026 tercatat Rp1,2 miliar atau 123 persen dari target sampai dengan bulan berjalan. Sumber utama berasal dari pemindahtanganan BMN sebesar Rp902,9 juta (73 persen), sedangkan pemanfaatan BMN menyumbang Rp335,9 juta (27 persen).

Secara institusional, KPKNL Pontianak dan KPKNL Singkawang menjadi penyumbang utama PNBP regional. Nilai PNBP BMN tertinggi tercatat pada Kejaksaan RI sebesar Rp779,69 juta, didorong oleh optimalisasi penjualan barang sitaan dan rampasan negara.

PNBP Lelang Tumbuh Positif

Di sisi lain, realisasi PNBP lelang hingga Januari 2026 mencapai Rp0,49 miliar atau 148 persen dari target bulanan. Capaian ini didukung konsistensi pelaksanaan lelang sukarela serta penguatan sinergi dengan balai lelang. Meskipun secara bulanan mengalami penurunan dibanding Desember 2025, kinerja lelang tetap menunjukkan tren yang solid di awal tahun.

Nilai BMN Kalbar Tembus Rp96 Triliun

Selain capaian penerimaan, DJKN Kalbar juga memaparkan posisi nilai BMN di Provinsi Kalimantan Barat yang mencapai Rp96 triliun atau sekitar 1,3 persen dari total nilai BMN nasional. Komposisi terbesar berasal dari tanah (Rp68,98 triliun), jalan, irigasi, dan jaringan (Rp14,34 triliun), serta gedung dan bangunan (Rp8,19 triliun). Nilai BMN terbesar berada pada Kementerian Pekerjaan Umum, seiring dominasi aset infrastruktur berupa jalan, jembatan, dan irigasi yang tersebar di berbagai wilayah Kalbar.

Perwakilan Kanwil DJKN Kalimantan Barat, Hardi Sumaryadi, menegaskan bahwa pihaknya terus berupaya menjaga tren kinerja positif sepanjang 2026. “Kanwil DJKN Kalimantan Barat terus berupaya mencapai target kinerja di tahun 2026 melalui optimalisasi pengelolaan BMN, peningkatan kualitas layanan lelang, serta penguatan pengurusan piutang negara. Aset negara harus memberikan manfaat nyata bagi pembangunan dan pelayanan publik,” ujar Hardi. Melalui sinergi Kementerian Keuangan Satu di Kalimantan Barat, diharapkan pengelolaan fiskal regional semakin kredibel, adaptif, dan mampu mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan.