Pontianak - Kalimantan Barat menutup Tahun Anggaran 2025 dengan kinerja fiskal yang tetap kuat di tengah tantangan ekonomi global dan penyesuaian kebijakan nasional. APBN regional berperan strategis dalam menjaga stabilitas ekonomi, mendukung aktivitas masyarakat, serta memastikan keberlanjutan pembangunan di daerah.

Hingga 31 Desember 2025, realisasi pendapatan negara di Kalimantan Barat mencapai Rp12.980,92 miliar atau 104,54 persen dari target. Sementara itu, belanja negara terealisasi sebesar Rp29.982,95 miliar atau 95,79 persen dari pagu, mencerminkan pengelolaan fiskal yang tetap terjaga hingga akhir tahun anggaran.

Belanja Pemerintah Pusat di Kalimantan Barat tercatat sebesar Rp9.756,75 miliar atau 94,45 persen dari pagu. Belanja Pegawai terealisasi Rp4.611,40 miliar, Belanja Barang Rp3.940,64 miliar, dan Belanja Modal Rp1.187,24 miliar yang difokuskan pada pembangunan serta revitalisasi infrastruktur. Penyaluran bantuan sosial juga berjalan optimal sebesar Rp17,47 miliar, terutama untuk mendukung sektor pendidikan.

Dari sisi penerimaan, capaian perpajakan neto mencapai 98,06 persen dari target dan menempatkan Kalimantan Barat pada peringkat keempat nasional. Pertumbuhan penerimaan neto tercatat sebesar 14,13 persen, didorong oleh sektor perdagangan, pertanian, kehutanan, perikanan, serta industri pengolahan berbasis komoditas unggulan daerah. Penerimaan kepabeanan dan cukai juga tumbuh signifikan, dengan realisasi mencapai Rp664,4 miliar atau jauh melampaui target, didominasi oleh komoditas CPO dan produk turunannya.

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari pengelolaan BMN dan lelang hingga Desember 2025 tercatat sebesar Rp49,8 miliar atau 113 persen dari target, meningkat 4 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Total nilai BMN di Kalimantan Barat mencapai Rp96,9 triliun, didominasi oleh aset tanah serta infrastruktur jalan, jembatan, dan irigasi.

Penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) mencapai Rp20.226,20 miliar atau 96,45 persen dari pagu, memperkuat sinergi pusat dan daerah dalam menjaga kualitas layanan publik dan kesinambungan pembangunan. Di sisi lain, APBD konsolidasian daerah mencatat surplus sebesar Rp2.795,04 miliar dengan SiLPA Rp3,43 triliun, memberikan ruang fiskal bagi pemerintah daerah di tahun berikutnya.

Selain itu, APBN turut mendukung berbagai program prioritas nasional, antara lain Program Makan Bergizi Gratis yang hingga akhir 2025 telah menjangkau lebih dari 634 ribu penerima manfaat dan terus meningkat di awal 2026. Dukungan juga diberikan pada sektor pendidikan melalui pembangunan Sekolah Rakyat serta penguatan ekonomi masyarakat melalui penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk mendukung UMKM, khususnya di sektor perumahan.