Paruh pertama tahun 2023 menjadi tahun yang berat bagi Kementerian Keuangan. Bukan karena tugas pokok dan fungsinya yang semakin menantang, namun karena perilaku tercela dari oknum yang tidak punya integritas. Ibarat setitik nila yang merusak susu sebelanga, perilaku beberapa oknum merusak reputasi satu institusi. Seluruh pegawai Kementerian Keuangan menjadi sasaran kemarahan publik.

Reputasi adalah citra yang tertanam dalam benak orang lain berdasarkan pengalaman dan interaksi mereka dengan subjek tertentu. Dalam konteks institusi pemerintah, reputasi menentukan sejauh mana masyarakat percaya dan mendukung kinerja pemerintah. Namun, mempertahankan reputasi yang positif tidaklah mudah. Menjaga reputasi institusi pemerintah berarti berada dalam sorotan publik dan di bawah tekanan konstan untuk berkinerja dengan baik dan transparan.

Berbagai faktor bisa mempengaruhi reputasi institusi pemerintah, salah satunya adalah kesalahan atau skandal yang melibatkan anggota pemerintah. Skandal ini, terutama jika menyangkut masalah korupsi atau penyalahgunaan wewenang, dapat menimbulkan keraguan dan ketidakpercayaan pada publik.  Dalam era digital ini, menjaga reputasi menjadi semakin sulit. Informasi, baik benar atau tidak, dapat dengan cepat tersebar dan membentuk opini publik. Selain itu, masyarakat semakin sadar dan kritis terhadap kinerja pemerintah, yang berarti pemerintah harus bekerja lebih keras untuk mempertahankan reputasi positifnya.

Terungkapnya kekayaan tidak normal dari seorang oknum pejabat memicu netizen untuk melakukan "witch-hunt" terhadap pejabat lainnya. Satu temuan mengarah ke temuan lainnya. Sebagai salah satu bentuk "citizen's arrest", ini bukanlah sesuatu yang buruk. Terkadang metode seperti ini lebih efektif dalam mengungkap kebenaran. Tapi di sisi lain, witch-hunt ini malah berdampak pada mudahnya masyarakat membuat asumsi-asumsi buruk. Berbagai tuduhan muncul silih berganti. 

Namun, reputasi yang telah rusak tidak berarti tak bisa diperbaiki. Ada beberapa langkah yang dapat diambil untuk memulihkan dan memperbaiki reputasi Kemenkeu. Pertama, institusi ini harus berani mengakui kesalahan dan menunjukkan penyesalan. Kedua, harus ada komitmen untuk membuat perubahan dan mengambil tindakan nyata untuk mencegah terulangnya kesalahan yang sama. Ketiga, masyarakat dan stakeholder DJKN harus dilibatkan dalam proses perbaikan dan perubahan, baik melalui dialog, partisipasi aktif, atau mekanisme kontrol sosial yang baik.

Transparansi adalah elemen penting dalam memperbaiki reputasi. Kita harus bersedia membuka diri dan memberikan akses kepada masyarakat untuk mengetahui dan memahami apa yang sedang terjadi di dalam institusi ini. Secara umum pemerintah juga perlu meningkatkan komunikasi dengan publik, baik dalam menyampaikan kebijakan dan program yang sedang dijalankan, maupun dalam menerima masukan dan kritik dari masyarakat.

Pada akhirnya, memperbaiki reputasi institusi pemerintah adalah proses jangka panjang yang membutuhkan komitmen dan usaha dari semua pihak. Institusi pemerintah tidak dapat memperbaiki reputasinya sendiri tanpa partisipasi dan dukungan dari masyarakat. Oleh karena itu, proses memperbaiki reputasi seharusnya menjadi kesempatan bagi pemerintah untuk memperkuat hubungan dan kemitraan dengan masyarakat, dan pada gilirannya akan membantu membangun institusi pemerintah yang lebih kuat dan lebih dipercaya.  

(Opini oleh: Ryan Eka Prasetya | Seksi Bimbingan Lelang I Kanwil DJKN Jawa Timur)