Salatiga - Rapat Monitoring dan Evaluasi Sertipikasi BMN berupa tanah tahun 2018 digelar oleh Kantor Wilayah DJKN Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta pada 6 Desember 2018 di Salatiga. Rapat dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah DJKN Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta, Kepala Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara beserta staf, serta Para Kepala KPKNL di lingkup Kanwil DJKN Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta.   Turut hadir pula Kepala Kantor Wilayah BPN Jawa Tengah  beserta para pejabat eselon tiga dan empat di lingkungan BPN Jawa Tengah.

Rapat yang diselenggarakan tersebut bertujuan untuk menjalin sinergi antara DJKN dan Badan Pertanahan Nasional (BPN)  guna menyelesaikan beberapa target persertifikatan tanah yang masih belum tercapai, sekaligus untuk membahas target nominatif tahun 2019. Acara dimulai pukul 14.00 WIB dengan terlebih dahulu  menyanyikan  lagu Indonesia Raya, dilanjutkan dengan pembacaan doa. Selanjutnya Kepala Kanwil DJKN Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta Tavianto Noegroho, memberikan kata sambutan sekaligus membuka secara resmi Rapat Koordinasi Sertifikasi BMN Berupa Tanah pada Wilayah Kerja DJKN Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta. Dalam sambutannya Tavianto mengucapkan terima kasih atas kehadiran, bantuan dan kerjasama serta sinergi  yang terjalin selama ini antara Badan Pertanahan Nasional dan DJKN. "Adanya sinergi dalam bekerja dan komunikasi dengan para satker sangat diperlukan dalam memenuhi syarat-syarat untuk proses persertifikatan tanah, akan memudahkan penyelesaian target sertifikasi BMN berupa tanah yang selama ini sudah ditetapkan.", ungkap Tavianto dalam sambutan pembukaannya. 

Selanjutnya, Kepala Kantor Wilayah BPN Jawa Tengah Jonahar menyampaikan sambutannya dengan penuh semangat. Dalam sambutannya, Jonahar menegaskan perlu adanya SDM yang benar-benar mau bekerja dan profesional dalam menyelesaikan target yang telah ditetapkan. Di era kepemimpinannya, Jonahar berharap agar semua tugas dapat diselesaikan tepat waktu bahkan jika dapat diselesaikan kurang dari waktu akan lebih baik. Ada 3 (tiga) point penting yang digagas oleh Jonahar yaitu: percepatan sertipikasi tahun 2019 yang akan diselesaikan Juli 2019, rencana MOU antara Kanwil BPN Jawa Tengah dengan Kanwil DJKN Jaaw Tengah dan D.I. Yogyakarta terkait proses balik nama tanah eks lelang dan pensertipikatan sungai, bendungan, danau dan sungai kering.

Dalam acara tersebut masing-masing Kantor Pertanahan menyampaikan kendala dan permasalahan yang dihadapi di lapangan. Dari beberapa peserta yang mengutarakan permasalahannya, terdapat beberapa permasalahan yang ditemui antara lain: tenaga pendamping dari satker tidak mengetahui batas lokasi tanah, tenaga pendamping tidak mencukupi dibanding medan yang luas sehingga perlu ditambah personil pendamping, satker tidak mengetahui biaya-biaya yang timbul di lapangan, satker tidak hadir pada saat jadwal pengukuran di lapangan, data subyek dan objek tanah sering berubah-ubah sehingga harus melakukan verifikasi ulang yang menjadi penyebab waktu  penyelesaian bertambah lama, serta bidang tanah belum diinput ke aplikasi SIMANTAP/belum update.

Untuk capaian realisasi sertipikasi tanah tahun 2018 telah mencapai lebih dari 100%, hal ini berkat sinergi dan komunikasi yang baik antara DJKN dan Kantor Pertanahan. (foto dan narasi: Bidang KIHI)