Bandung – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (Kanwil DJKN) Jawa Barat bersama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menyelenggarakan focused group discussion dalam rangka pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program pembangunan di bidang keuangan negara dan moneter. Kegiatan yang berlangsung di ruang sidang Gedung Keuangan Negara (GKN) Bandung Jl. Asia Afrika No. 114 pada 17 Oktober 2013 tersebut bertujuan untuk meningkatkan kualitas perencanaan di bidang keuangan negara dan moneter.

Di samping itu, kegiatan yang dibuka oleh Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) DJKN Jawa Barat Sapto Mintarto tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam proses penyusunan dokumen perencanaan sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 39/2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan.

Dalam pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi tersebut, Bappenas didampingi pula oleh perwakilan dari Biro Perencanaan dan Keuangan Kementerian Keuangan dan Bagian Keuangan Sekretariat DJKN. Sesuai permintaan dari Bappenas, Kanwil DJKN Jawa Barat turut mengundang sepuluh perwakilan dari stakeholders (pengguna jasa), lima perwakilan dari pengguna jasa pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), dan lima perwakilan dari pengguna jasa lelang. Hadir memenuhi undangan tersebut perwakilan dari Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Pertanahan Nasional (BPN), Geologi, Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS), Polda Jawa Barat, Kanwil BRI, dan Bank Mega selaku stakeholders Kanwil DJKN Jawa Barat dan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bandung.

Monitoring yang dilaksanakan oleh Bappenas di Kementerian Keuangan kali ini bukanlah yang pertama. Menurut narasumber dari Bappenas Muhammad Fahlevy, monitoring di Kementerian Keuangan sudah berjalan tiga tahun. “Tahun pertama dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP), tahun kedua dengan Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb), dan tahun 2013 ini dengan DJKN,” ungkap Muhammad Fahlevy. Terkait monitoring di DJKN, Bappenas fokus terhadap tiga belas Standard Operational Procedure (SOP) yang merupakan layanan unggulan dari sekian banyak layanan yang diberikan oleh DJKN.

Melanjutkan apa yang disampaikan oleh Bappenas, Cahyo dari Biro Perencanaan dan Keuangan menambahkan bahwa tujuan kegiatan khusus untuk DJKN yaitu untuk mengetahui sejauh mana pelayanan yang diberikan terkait pengelolaan BMN dan jasa lelang. Menurut Cahyo, layanan yang diberikan oleh Kemenkeu sangatlah banyak, lebih dari enam ribu layanan. “Untuk saat ini, kami fokus kepada beberapa layanan yang diunggulkan saja,” jelas Cahyo.

Ia melanjutkan bahwa layanan yang diberikan tersebut dalam pelaksanaannya memerlukan budget/biaya. “Semua peraturan yang dibuat memerlukan biaya, dari mulai penyusunan hingga pembahasan, lalu disahkan. Semua itu ada biayanya dan itu uang rakyat. Jadi, tolong bantu kami untuk memberikan masukan,” lanjut Cahyo. Kepada stakeholders yang hadir, Cahyo juga menekankan untuk memberikan masukan apa adanya. “Jangan sampaikan yang baik-baik, tapi sampaikan saja apa yang perlu diperbaiki,” tegas Cahyo. Sejalan dengan yang disampaikan Cahyo, Kakanwil DJKN Jawa Barat juga menyampaikan agar stakeholders jangan ragu untuk memberi masukannya dengan ikhlas dan tidak terpaksa. Menurut Sapto, pelayanan yang selama ini diberikan pastilah memiliki kekurangan. “Stakeholders pasti lebih merasakan manfaat dan kekurangan pelayanan kami,” ujar Sapto.

Kepada para peserta yang hadir khususnya stakeholders, dijelaskan bahwa kegiatan pemantauan dan evaluasi yang dilakukan saat ini bukanlah audit. “Bappenas hanya ingin tahu, apakah layanan yang selama ini diberikan sudah tepat sasaran, berapa lama waktu yang dibutuhkan, adakah biaya ekstra, bagaimana kepuasan konsumen, dan adakah syarat-syarat formal yang memberatkan,” terang Fahlevy. “Kegiatan ini bukanlah audit, jadi tidak usah khawatir.” Menurutnya, secara garis besar kegiatan yang dilaksanakan tersebut dibagi menjadi dua bagian, yaitu umum dan khusus.

Secara umum, kegiatan dimaksud bertujuan untuk menilai pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2012 dan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014, sedangkan secara khusus terkait bidang kekayaan negara. Pada kegiatan tersebut, Bappenas akan mengevaluasi implementasi penyelesaian layanan unggulan, kendala yang dihadapi, dan usulan tindak lanjut yang diambil untuk mengatasi berbagai kendala yang dihadapi. “Dengan kata lain, intinya adalah sharing pendapat dan pengalaman agar ke depannya pelayanan yang diberikan lebih optimal,” lanjut Fahlevy.

Berbagai pertanyaan dan komentar diluncurkan oleh perwakilan stakeholders, mulai dari masalah sertipikasi tanah BMN, pelayanan lelang, hingga masalah pendelegasian wewenang dalam penghapusan. Semua pertanyaan dan komentar tersebut dijawab dan dijelaskan secara  gamblang oleh tim dari Kementerian Keuangan. Penjelasan yang bersifat teknis terkait SOP pelayanan dijawab oleh KPKNL Bandung dibantu oleh Kanwil dan Kantor Pusat, sedangkan penjelasan yang sifatnya berupa kebijakan umum dan penganggaran dijelaskan oleh perwakilan dari Biro Perencanaan dan Keuangan.

Jawaban yang diberikan oleh DJKN terhadap banyaknya pertanyaan yang diajukan oleh stakeholders dinilai sangat jelas dan memuaskan, Bappenas pun memberikan apresiasi. “Inilah yang kami harapkan dari acara ini, masukan dan saran dari semua pihak,” ujar Fahlevy mengomentari.

Di sesi kedua, untuk menghidupkan suasana dan memancing stakeholders untuk angkat bicara lebih banyak, moderator diskusi Ahmad Iman Abdurrahman mengajukan pertanyaan pembuka. Salah satunya adalah tentang perlu/tidaknya rekonsiliasi Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi BMN (SIMAK-BMN) tingkat wilayah. Menurutnya, selama ini di beberapa kementerian/lembaga (K/L), rekonsiliasi wilayah dinilai tidak efektif karena datanya sering diabaikan atau tidak digunakan oleh eselon I, karena eselon I biasanya langsung mengambil data dari satuan kerja (satker). Selain itu, di dalam aturan, disediakan opsi/pilihan untuk tidak perlu melakukan rekonsiliasi tingkat wilayah. Stakeholders menanggapi hal tersebut secara beragam. Ada yang menilai tidak efektif, ada juga yang berpendapat bahwa rekonsiliasi tingkat wilayah tetap diperlukan sepanjang pelaksanaan rekonsiliasi dilakukan secara berjenjang dan konsisten.

Pada kesempatan berikutnya, Kakanwil DJKN Jawa Barat memaparkan profil Kanwil DJKN Jawa Barat dan dilanjutkan dengan paparan profil KPKNL Bandung yang disampaikan oleh Kepala KPKNL Bandung Tedy Syandriadi. Salah satu hal yang ditekankan oleh Kakanwil dalam paparannya seputar profil aset adalah mengenai asset idle, di mana menurut Kakanwil, asset idle merupakan masalah yang tidak sederhana karena sangat berkaitan erat dengan ketersediaan dana/anggaran. “Pasti membutuhkan biaya, minimal untuk pemeliharaannya,” ujar Kakanwil. Hal tersebut disampaikan Kakanwil mengingat potensi penyerahan asset idle di Kanwil DJKN Jawa Barat cukup tinggi.

Mengomentari permasalahan dana/anggaran, Cahyo dari Biro Perencanaan dan Keuangan mengatakan bahwa posisi DJKN sebagai asset management group, fungsi dan perannya sangatlah kuat. Fungsi tersebut harus didukung biaya/anggaran yang memadai untuk asset management. “Di berbagai negara, asset management group fungsinya sangat kuat dan unik sehingga harus didukung dana. Nanti akan kami usahakan untuk memperjuangkannya ke komisi XI DPR,” lanjut Cahyo.  

Mengakhiri kegiatan tersebut, Bappenas meminta peserta yang hadir untuk mengisi kuesioner yang diajukan. “Dari jawaban dan penjelasan atas pertanyaan-pertanyaan peserta pada sesi diskusi sebelumnya, Bappenas menilai sebenarnya sudah dapat menjawab pertanyaan dalam kuesioner dan survei yang diajukan,” ujar Fahlevy mengapresiasi Bappenas sekali lagi dan menyampaikan terima kasih kepada Kanwil DJKN Jawa Barat dan semua pihak yang telah membantu suksesnya kegiatan tersebut. Dengan terselenggaranya kegiatan tersebut, Kanwil DJKN Jawa Barat pun mengharapkan semoga Bappenas dapat melihat DJKN dan kontribusinya dalam pembangunan nasional. (Naskah Berita & Foto: Hadiwijaya-KIHI Kanwil DJKN Jabar | Editor: Achie)